bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat 2011belanja untuk mendukung proses perdamaian di Aceh pasca nota kesepakatan Helsinki, dandana rehabilitasi dan rekonstruksi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.Sementara itu, dalam tahun 2007, realisasi anggaran belanja lain-lain sebagian besardipengaruhi antara lain oleh realisasi anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi DaerahIstimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, dan biaya sarana dan prasarana konversi minyaktanah ke LPG. Dalam tahun 2008, realisasi anggaran belanja lain-lain meningkat cukupsignifikan, seiring dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan bagi kegiatan-kegiatan yangmendesak untuk dilaksanakan dan bersifat ad hoc, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT),kebutuhan dana untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu, dan berbagai program lainnya,seperti untuk pengadaan sarana dan prasarana konversi minyak tanah ke LPG. Realisasianggaran belanja lain-lain dalam tahun 2009 mencapai Rp53,3 triliun, yang berartimeningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2008, terutama karenamenampung program-program prioritas Pemerintah yang membutuhkan pendanaan cukupbesar, seperti pendanaan untuk Pemilu, sarana dan prasarana konversi energi, BLT, sertapenuntasan dan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan KepulauanNias pasca berakhirnya mandat BRR NAD-Nias.4.3 Kaitan Antara RKP Tahun 2011 Dengan RancanganAnggaran Belanja Pemerintah Pusat, RAPBN tahun 2011Sesuai dengan amanat pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara, maka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan dalammenghimpun pendapatan negara. Selanjutnya, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 12ayat (2) undang-undang tersebut, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara,penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) berpedomanpada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Ini berarti bahwa program-program pembangunanbeserta sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam RKP tahun tertentu, sepanjang terkait denganintervensi anggaran akan dijabarkan dan memperoleh prioritas pendanaan di dalam RAPBNtahun bersangkutan.RKP disusun setiap tahun dengan tema pembangunan nasional yang berbeda, sesuai denganmasalah dan tantangan yang dihadapi dalam tahun bersangkutan, serta rencana tindakyang akan diambil dalam tahun berikutnya. Tema pembangunan tersebut, selanjutnyadijabarkan ke dalam prioritas-prioritas pembangunan, yang dirinci lebih lanjut ke dalamfokus prioritas, dan kegiatan prioritas pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaranpembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RKP.Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yangditetapkan dalam RKP tersebut, maka setiap satuan kerja akan menyusun rencana kerjadan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-KL) sesuai dengan tugas dan fungsimasing-masing K/L dalam menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan. RKA-KL, sebagaidokumen penganggaran dalam APBN, disusun dengan menggunakan pendekatan fungsi,subfungsi, dan program.Pada subbagian ini akan diuraikan mengenai keterkaitan antara RKP dengan alokasianggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN, proses penetapan tema pembangunannasional yang dimulai dari masalah dan tantangan yang dihadapi, hingga proses penentuanprioritas dan pengalokasian anggaran sesuai dengan prioritas.IV-50 Nota Keuangan dan RAPBN 2011