bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

More documents

Recommendations

Info

Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat 2011Kementerian/Lembaga (KementerianPertanian). Alokasi anggaran subsidipupuk tahun 2011 direncanakansebesar Rp16,4 triliun (0,2 persenterhadap PDB). Jumlah ini berarti lebihrendah Rp2,0 triliun atau 11,1 persenbila dibandingkan dengan alokasianggaran subsidi pupuk dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp18,4 triliun(0,3 persen terhadap PDB). Lebihrendahnya alokasi anggaran subsidipupuk dalam RAPBN tahun 2011tersebut terutama berkaitan denganrealokasi anggaran BLP keKementerian/Lembaga (KementerianPertanian), dan rencana menaikkanHarga Eceran Tertinggi (HET) pupukdalam tahun 2011. (lihat TabelIV.22).TABEL IV.22ASUMSI, PARAMETER DAN BESARAN SUBSIDI PUPUK, 2010−2011Uraian2010APBN-P2011APBNSubsidi Pupuk (triliun rupiah) 18,4 16,4Faktor-faktor yang mempengaruhi :a. Volume ( ribu ton) 9.316 11.282- Urea 4.816 5.820- SP-36/Superphose 849 1.000- ZA 842 950- NPK 2.095 2.420- Organik 715 1.092b. Harga Pokok Produksi (ribu/ton)- Urea 3.207 3.132- SP-36/Superphose 2.891 3.139- ZA 2.307 2.422- NPK 4.847 5.100- Pupuk Organik 1.617 1.663c. Harga Eceran Tertinggi (ribu/ton)- Urea 1.600 1.800- SP-36/Superphose 2.000 2.200- ZA 1.400 1.650- NPK 2.300 2.450- Organik 700 700Sumber : Kementerian PertanianSejalan dengan itu, dalam rangka membantu petani memenuhi kebutuhan akan saranaproduksi pertanian, dan mendukung upaya peningkatan produktivitas pertanian melaluipenyediaan benih unggul untuk padi, jagung, dan kedelai dengan harga terjangkau, makadalam RAPBN tahun 2011 juga dialokasikan anggaran untuk subsidi benih sebesar Rp120,3miliar. Jumlah ini berarti lebih rendah sebesar Rp2,1 triliun atau 94,7 persen jika dibandingkandengan anggaran subsidi benih dalam tahun 2010 sebesar Rp2,3 triliun. Lebih rendahnyaalokasi anggaran subsidi benih dalam RAPBN tahun 2011 tersebut terutama berkaitan denganrealokasi anggaran cadangan benih nasional (CBN), dan anggaran bantuan langsung benihunggul (BLBU) ke Kementerian/Lembaga (Kementerian Pertanian). Hal tersebut dilakukandalam rangka tertib anggaran, dimana tahun 2011 subsidi benih hanya menampung subsidiharga benih bersubsidi. Dalam tahun sebelumnya, subsidi benih menampung anggaransubsidi harga benih bersubsidi, anggaran CBN, dan anggaran BLBU.Sementara itu, untuk memberikan kompensasi finansial kepada BUMN yang diberikan tugasuntuk menjalankan kewajiban pelayanan umum (public service obligation/PSO), sepertipenyediaan jasa di daerah tertentu dan/atau dengan tingkat tarif yang relatif lebih murahdari harga pasar (seperti angkutan kapal laut dan kereta api kelas ekonomi), dalam RAPBNtahun 2011 direncanakan alokasi anggaran untuk bantuan/subsidi PSO sebesar Rp1,9 triliun.Jumlah ini berarti lebih tinggi sebesar Rp0,5 triliun (36,5 persen) bila dibandingkan dengananggaran belanja bantuan subsidi PSO dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp1,4 triliun.Lebih tingginya alokasi anggaran subsidi/bantuan PSO dalam RAPBN tahun 2011 tersebutterutama berkaitan dengan kenaikan biaya pokok produksi atas penyediaan barang/jasayang mendapat subsidi/PSO. Anggaran belanja subsidi/bantuan PSO dalam tahun 2011tersebut dialokasikan masing-masing kepada PT Kereta Api (Persero) sebesar Rp0,6 triliununtuk penugasan layanan jasa angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi; PT Pelnisebesar Rp0,9 triliun untuk penugasan layanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelasekonomi; PT Posindo sebesar Rp0,3 triliun untuk tugas layanan jasa pos di daerah terpencil;dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara sebesar Rp0,1 triliun untuk penugasanlayanan berita berupa teks, foto, radio, multimedia, english news, dan televisi.IV-128 Nota Keuangan dan RAPBN 2011
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2011Bab IVSelanjutnya, dalam rangka menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan danmendukung program diversifikasi energi, Pemerintah akan meneruskan kebijakan pemberiansubsidi bunga kredit program, dalam bentuk subsidi bunga kredit untuk program ketahananpangan dan energi (KKP-E), termasuk penyediaan anggaran atas risk sharing terhadapKKP-E bermasalah yang menjadi beban pemerintah, serta kredit pengembangan energi nabatidan revitalisasi perkebunan (KPEN-RP). Selain dialokasikan melalui ketiga skim tersebut,subsidi bunga kredit program yang bertujuan untuk membantu meringankan bebanmasyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan sumber dana dengan bunga yang relatiflebih rendah, juga dialokasikan untuk kredit program eks-Kredit Likuiditas Bank Indonesia(KLBI) yang dikelola oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM); kredit pemilikan rumahsederhana sehat (KPRSh) dan Rusunami; subsidi bunga pengusaha NAD, Sumut, Sumbar,Jambi dan Jabar; Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR); subsidi bunga kreditberupa kredit usaha sektor peternakan; resi gudang; subsidi bunga untuk air bersih; sertasubsidi Pengembangan Ekspor Nasional. Dengan langkah-langkah kebijakan tersebut, dalamRAPBN tahun 2011, direncanakan alokasi anggaran bagi subsidi bunga kredit programsebesar Rp2,6 triliun. Bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi anggaran belanja subsidibunga kredit program dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp2,9 triliun, maka alokasianggaran subsidi bunga kredit program dalam RAPBN tahun 2011 tersebut berarti lebihrendah sebesar Rp0,3 triliun, atau 8,3 persen. Lebih rendahnya alokasi anggaran subsidibunga kredit program dalam RAPBN 2011 tersebut, terutama berkaitan dengan penurunanalokasi anggaran kredit pengembangan energi nabati, dan revitalisasi perkebunan (KPEN-RP).Selanjutnya, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, dalam RAPBN tahun 2011 Pemerintahjuga tetap mengalokasikan subsidi pajak berupa pajak ditanggung pemerintah sebesar Rp14,8triliun, yang terdiri dari subsidi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN)ditanggung pemerintah (DTP), dan fasilitas bea masuk DTP. Alokasi anggaran subsidi pajakdalam tahun 2010 tersebut berarti lebih rendah sebesar Rp3,7 triliun (20,0 persen), jikadibandingkan dengan belanja subsidi pajak dalam APBN-P tahun 2010 yang mencapaiRp18,4 triliun. Lebih rendahnya alokasi anggaran subsidi pajak dalam RAPBN 2011 tersebut,terutama berkaitan dengan penghapusan beberapa jenis pajak yang diberi fasilitas pajakditanggung pemerintah (DTP).Dalam tahun 2011, alokasi anggaran subsidi pajak penghasilan berupa PPh DTPdirencanakan mencapai sebesar Rp3,5 triliun. Jumlah ini terdiri dari PPh DTP atas kegiatanpanas bumi sebesar Rp1,0 triliun, PPh DTP atas bunga imbal hasil atas SBN yang diterbitkandi pasar internasional sebesar Rp1,5 triliun, dan PPh DTP atas hibah dan pembiayaaninternasional dari lembaga keuangan multilateral sebesar Rp1,0 triliun. Alokasi anggaransubsidi pajak penghasilan dalam RAPBN tahun 2011 tersebut berarti lebih rendah sebesarRp0,9 triliun atau 20,9 persen, jika dibandingkan dengan subsidi pajak penghasilan dalamAPBN-P tahun 2010 yang mencapai Rp4,4 triliun. Penurunan rencana pemberian subsidiPPh DTP dalam tahun 2010 tersebut berkaitan dengan makin berkurangnya jenis pajakpenghasilan yang ditanggung Pemerintah. Di samping subsidi pajak penghasilan, dalamtahun 2011 juga dialokasikan subsidi pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp9,3 triliun,yang terdiri dari: (1) subsidi PPN atas penjualan BBM, BBN, dan LPG tabung 3 kg bersubsididalam negeri sebesar Rp6,0 triliun; (2) Subsidi PPN atas impor eksplorasi sebesar Rp2,8triliun; dan (3) Subsidi PPN adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebesar Rp0,5 triliun.Alokasi anggaran subsidi pajak pertambahan nilai dalam tahun 2011 tersebut berarti lebihNota Keuangan dan RAPBN 2011IV -129
Page 1 and 2:
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
Page 127: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
show all

bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?