bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

More documents

Recommendations

Info

Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat 2011Dalam kerangka memperkecil dampak negatif dari krisis ekonomi dan keuangan globalyang sangat berat pada tahun 2008 yang lalu itulah, Pemerintah memandang perlumelakukan langkah-langkah penyesuaian darurat di bidang fiskal, guna menyelamatkanperekonomian nasional tahun 2009 dari krisis global, antara lain dengan memperluasprogram stimulus ekonomi melalui APBN 2009. Kebijakan stimulus fiskal tersebut dilakukanmelalui tiga cara dan sekaligus untuk tiga tujuan: (a) mempertahankan dan/ataumeningkatkan daya beli masyarakat untuk dapat menjaga laju pertumbuhan konsumsi diatas 4,0 persen; (b) mencegah PHK dan meningkatkan daya tahan dan daya saing usahamenghadapi krisis ekonomi dunia; dan (c) menangani dampak PHK dan mengurangi tingkatpengangguran dengan meningkatkan belanja infrastruktur padat karya. Selain ditujukanuntuk meredam dampak krisis global, langkah-langkah penyesuaian darurat di bidang fiskaltersebut juga dimaksudkan untuk mempersiapkan fondasi yang lebih kuat dalam rangkamempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta meletakkan dasar-dasaryang lebih kuat dan memperkokoh sendi-sendi perekonomian nasional. Hal ini dilakukandengan meneruskan reformasi di seluruh kementerian negara/lembaga (K/L). Di bidangbelanja pemerintah pusat, paket kebijakan stimulus fiskal terutama dialokasikan untukprogram pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengantujuan dapat menghasilkan output dan outcome yang secara langsung memberikan nilaitambah (multiplier-effect) yang besar bagi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan,peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi, seraya tetap menjagastabilitas harga. Melalui program stimulus fiskal yang terkoordinasi secara sinergis dengankebijakan moneter dan sektor keuangan, maka dalam tahun 2009 telah berhasil dicapaistabilitas ekonomi seperti yang diharapkan, hal ini antara lain tercermin pada tingkatpertumbuhan ekonomi 4,5 persen, tingkat inflasi 2,8 persen, dan tingkat bunga SBI 3 bulanrata-rata 7,6 persen.Ketiga, dalam rangka memaksimalkan dampak positifnya bagi perekonomian nasional,kebijakan dan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat harus dilakukan secara efektif,efisien, dan tepat sasaran, mengingat terbatasnya sumber-sumber keuangan negara. Halini terutama karena setidaknya terdapat tiga permasalahan strategis sangat mendasar yangperlu diperhatikan dalam pengelolaan fiskal. Pertama, ruang fiskal (fiscal space) APBN masihterbatas. Komposisi belanja negara masih didominasi oleh belanja mengikat yang bersifatwajib. Sekitar 93 % dari pendapatan dalam negeri (baik penerimaan perpajakan maupunpenerimaan negara bukan pajak) dalam tahun 2010 digunakan untuk membiayai belanjamengikat yang bersifat wajib, antara lain untuk transfer ke daerah (35%); belanja pegawaidan barang (27%); subsidi (20%), dan bunga utang (11%). Dengan demikian, dana yangtersisa untuk belanja tidak mengikat (diskresioner), antara lain belanja modal untukinfrastruktur dan bantuan sosial menjadi sangat terbatas. Kedua, mandatory spendingsemakin membesar. Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dan langkahlangkahkebijakan bersifat mengikat dan/atau membatasi ruang fiskal APBN, yaitu antaralain kewajiban penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD sesuaiamanat Amandemen Keempat UUD 1945; kewajiban pemenuhan tunjangan untuk guru(fungsional, profesi, maslahat tambahan, dan tunjangan khusus) sesuai dengan UU No. 20tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No.14 tahun 2005 Tentang Gurudan Dosen; kewajiban penyediaan dana perimbangan, yaitu untuk DAU minimal 26% daripenerimaan dalam negeri neto, DBH dengan persentase tertentu sesuai ketentuan UU No33/2004; penyediaan dana otonomi khusus (2% dari DAU Nasional) sesuai dengan UndangundangOtonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam dan Papua; dan alokasi anggaranIV-2 Nota Keuangan dan RAPBN 2011
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2011Bab IVkesehatan 5% dari APBN (sesuai UU No 36/2009). Mandatory spending yang semakinbesar tersebut semakin memperkecil fiscal space. Ketiga, penyerapan anggaran belanjanegara masih belum optimal. Daya serap anggaran belanja K/L dalam lima tahun terakhirrata-rata hanya sekitar 90% dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN setiap tahun.Faktor yang menyebabkan penyerapan anggaran belanja K/L yang kurang optimal, diantaranya: (a) keterlambatan dalam penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) danPengelola Kegiatan di hampir semua Satker Pusat dan Daerah; (b) perencanaan kegiatankurang baik: tidak ada kerangka acuan kerja (TOR dan RAB); (c) dampak penerapan Keppres80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang membuat proses pengadaanbarang/jasa Pemerintah menjadi suatu persoalan yang tidak sederhana; dan (d) masalahpengadaan/pembebasan lahan.Keempat, dengan ruang fiskal (fiscal space) yang masih terbatas berhadapan denganbanyaknya sasaran pembangunan yang harus dicapai, maka kualitas belanja negara,termasuk anggaran belanja pemerintah pusat harus ditingkatkan, baik dari sisi perencanaanmaupun pelaksanaan. Hal ini dimaksudkan agar belanja negara, termasuk belanjapemerintah pusat dapat berfungsi sebagai instrumen fiskal yang efektif dalam memberikanpengaruh yang optimal pada perekonomian, antara lain berupa peningkatan pertumbuhan,penurunan tingkat pengangguran, dan pengentasan kemiskinan. Untuk itu, delapan langkahstrategis peningkatan kualitas belanja, yaitu: pertama, mengedepankan alokasi belanja modaluntuk mendukung pembiayaan bagi kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur yangdapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Pro Growth), menciptakan kesempatan kerja(Pro Job), mengentaskan kemiskinan (Pro Poor), dan mendukung pembangunan yanginklusif, berkelanjutan dan ramah lingkungan (Pro Environment). Kedua, mengurangipendanaan bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif, dengan antara lain membatasibelanja barang (biaya perjalanan dinas, kegiatan rapat kerja, workshop, seminar, dan kegiatanyang sejenis), serta menekan biaya kegiatan pendukung pencapaian sasaran suatu program(biaya manajemen, monitoring, sosialisasi, safeguarding). Ketiga, merancang ulang(redesign) kebijakan subsidi, di antaranya dengan merubah sistem subsidi dari subsidi hargamenjadi subsidi yang lebih tepat sasaran (targeted subsidy), mempertajam sasaran penerimasubsidi melalui sistem seleksi yang ketat dan basis data yang transparan, serta menataulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel, predictable, dan makin tepat sasaran.Keempat, menghindarkan meningkatnya pengeluaran mandatory spending, yaitu kewajibanpengeluaran yang ditetapkan (“dikunci”) dalam suatu peraturan perundang-undangan yangtidak diamanatkan dalam konstitusi dan bertentangan dengan kaidah pengelolaan keuangannegara. Kelima, mempercepat implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja, dankerangka pengeluaran jangka menengah, dengan antara lain melakukan restrukturisasiprogram dan kegiatan, serta memperjelas hubungan yang logis antara alokasi anggarandengan output kegiatan dan outcome program. Keenam, memperluas pelaksanaan reformasibirokrasi, di antaranya melalui penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis,pelaksanaan kontrak kinerja, peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia(SDM) dalam rangka menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif, serta pemberianremunerasi yang layak. Ketujuh, menerapkan sistem reward dan punishment dalampengalokasian anggaran, antara lain dengan memberikan tambahan alokasi anggaran bagikementerian negara/lembaga (K/L) dan daerah yang dapat mencapai sasaran yangditetapkan dengan biaya yang lebih hemat, untuk pencapaian sasaran program yang lebihbesar; dan sebaliknya, memotong anggaran bagi K/L dan atau daerah yang tidak mampumencapai sasaran yang sudah ditetapkan tanpa alasan yang dapat dipertangungjawabkan.Nota Keuangan dan RAPBN 2011IV -3
Page 1: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
Page 5 and 6: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
Page 53 and 54:
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
show all

bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?