bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

More documents

Recommendations

Info

Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat 2011Perkembangan volume anggaran belanja pemerintah pusat dalam kurun waktu tersebutdipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang mempengaruhiperkembangan belanja pemerintah pusat adalah perkembangan berbagai indikator ekonomimakro, terutama harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah terhadap dolarAmerika, dan suku bunga rata-rata SBI 3 bulan, yang terutama mempengaruhi besaranbelanja subsidi dan pembayaran utang. Sementara itu, faktor internal yang mempengaruhiperkembangan belanja tersebut adalah perkembangan kebutuhan penyelenggaraan negaradan berbagai langkah kebijakan di bidang belanja pemerintah pusat dalam mencapai berbagaisasaran pembangunan. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam 6 tahunterakhir tersebut antara lain adalah sebagai berikut.Pertama, kebijakan pembaharuan (reformasi) di bidang fiskal, termasuk perubahan sistempenganggaran yang mulai diberlakukan sejak tahun 2005, sebagai implementasi dariUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Reformasi sistempenganggaran tersebut merupakan bagian integral dari paket pembaharuan fiskal (fiscalreform) dan pengelolaan keuangan negara, yang diatur dalam paket undang-undang dibidang keuangan negara, yaitu: (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;(2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan (3) UU No. 15 Tahun2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Karenaitu, mulai tahun 2005, anggaran belanja pemerintah pusat disusun, dilaksanakan, dandipertanggungjawabkan dalam kerangka pelaksanaan pembaharuan (reformasi) keuangannegara, sebagaimana diamanatkan dalam tiga undang-undang (UU) di bidang keuanganNegara tersebut.Selanjutnya, terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan anggaran belanja pemerintahpusat, terdapat perubahan cukup mendasar yang diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun2003, antara lain berkaitan dengan tiga pilar dalam penganggaran belanja negara, yaitumeliputi: (1) penganggaran terpadu (unified budget); (2) penganggaran berbasis kinerja(performance based budgeting); dan (3) kerangka pengeluaran jangka menengah (mediumterm expenditure framework). Untuk mewujudkan tiga pilar penganggaran belanja negaratersebut, maka pemerintah telah menetapkan strategi pengenalan, yang dilaksanakan dalamkurun waktu 2005-2009; strategi pemantapan, yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2010-2014, dan strategi penyempurnaan, yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tahun 2015.Implikasi dari pendekatan penganggaran terpadu (unified budget) dalam pembaharuansistem penganggaran belanja negara, menyebabkan penyusunan dan pelaksanaan anggaranbelanja pemerintah pusat sejak tahun 2005, tidak lagi memisahkan anggaran belanja rutin(current expenditures) dengan anggaran belanja pembangunan (development expenditures).Sejak tahun 2005, penyusunan anggaran dilakukan secara terintegrasi antarprogram/antarkegiatan dan jenis belanja pada kementerian negara/lembaga beserta seluruh satuankerja yang bertanggungjawab terhadap aset dan kewajiban yang dimilikinya. Selain itu,dalam sistem penganggaran terpadu, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dirincimenurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, dalam kerangka pembaharuan sistem penganggaran,mengakibatkan penyusunan anggaran belanja dari setiap satuan kerja pada semuakementerian negara/lembaga pemerintah pusat harus dilakukan dengan memperhatikanketerkaitan antara pendanaan (input) dengan keluaran (output) dan/atau hasil (outcome)yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.IV-6 Nota Keuangan dan RAPBN 2011
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2011Bab IVSelanjutnya, pemberlakuan konsep kerangka pengeluaran jangka menengah (medium termexpenditure framework), mengharuskan perencanaan penganggaran belanja dari setiapsatuan kerja pada semua kementerian negara/lembaga dilakukan dengan memperhitungkankebutuhan anggaran dalam perspektif lebih dari satu tahun.Kedua, langkah-langkah kebijakan pengamanan APBN dalam rangka menyehatkan APBN,dan menjaga kesinambungan fiskal sebagai dampak perkembangan harga minyak mentahIndonesia. Kebijakan yang diambil pemerintah dalam periode 2005 – 2010 sebagai responatas perkembangan tersebut antara lain adalah penyesuaian ke atas harga BBM yangdilakukan pada bulan Maret dan Oktober 2005 serta pada bulan Mei 2008. Penyesuaiantersebut berdampak pada penurunan beban subsidi BBM, dan ditujukan untukmengendalikan APBN agar tetap sehat dan kredibel. Sebagai paket kebijakan dari kenaikanharga BBM tersebut, pemerintah juga melaksanakan berbagai program kompensasi ataskenaikan harga BBM, agar dapat mengurangi beban masyarakat, serta mempertahankanmomentum pertumbuhan. Selain itu, sesuai dengan perkembangan ICP di pasar internasionalyang mengalami penurunan hingga mencapai US$38,45 per barel pada akhir tahun 2008,Pemerintah juga melakukan penurunan harga BBM hingga tiga kali yaitu pada awal danpertengahan Desember 2008, serta bulan Januari 2009. Penurunan harga BBM tersebutdilakukan terutama untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas hargaguna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.Ketiga, kebijakan pelonggaran defisit anggaran dalam rangka memberikan dukungan ataspelaksanaan paket stimulus fiskal sebagai respon atas melemahnya perekonomian domestiksebagai dampak dari krisis global. Kebijakan tersebut ditempuh pemerintah pada tahun 2009,dengan mengalokasikan paket stimulus fiskal, yang antara lain dilakukan melalui alokasistimulus untuk infrastruktur dan berbagai subsidi.Keempat, penerapan kebijakan-kebijakan baru terkait implementasi anggaran, sepertipelaksanaan kebijakan reward and punishment. Sistem reward and punishment inimerupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaanbelanja negara, yang telah diimplementasikan pada tahun 2009. Pada prinsipnya,kementerian negara/lembaga yang berhasil melakukan optimalisasi penggunaan anggaran,atau dapat mencapai sasaran/target dengan biaya yang lebih rendah pada tahun sebelumnya,akan diberikan tambahan pagu belanja pada tahun berikutnya (reward). Sementara itu,bagi K/L yang tidak bisa menyerap anggaran dan sasaran/target tidak terpenuhi denganalasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada sebelumnya, maka pada tahunberikutnya, anggaran K/L yang bersangkutan akan dikurangi (punishment). Kebijakan inidiharapkan dapat mendukung upaya peningkatan kualitas belanja negara, melalui perbaikankualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.Selain berbagai kebijakan tersebut diatas, Pemerintah juga terus berupaya untukmeningkatkan kualitas belanja (quality of spending), khususnya untuk memperbaikiefektivitas dan efisiensi belanja negara. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat bahwasebagian besar anggaran belanja pemerintah pusat masih merupakan belanja mengikatatau pengeluaran-pengeluaran yang bersifat wajib (nondiscretionary expenditures), sepertipembayaran bunga utang, subsidi, belanja pegawai dan sebagian belanja barang, sehinggaruang gerak yang tersedia bagi pemerintah untuk melakukan intervensi fiskal, dalam bentukstimulasi dari anggaran belanja negara terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, baik untukmendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja produktif maupunNota Keuangan dan RAPBN 2011IV -7
Page 1 and 2: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
Page 5: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
Page 57 and 58:
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
show all

bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?