bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

More documents

Recommendations

Info

Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat 2011pengentasan kemiskinan menjadi relatif terbatas. Rasio anggaran belanja mengikat terhadaptotal belanja pemerintah pusat dalam kurun waktu 2005-2010 secara rata-rata mencapai73,3 persen, dan sisanya sebesar 26,7 persen merupakan belanja tidak mengikat.Selanjutnya, sebagaimana amanat UU Nomor 17 tahun 2003, berikut diuraikan mengenaiperkembangan belanja pemerintah pusat dalam tahun 2005–2010 menurut organisasi,fungsi, dan jenis belanja.4.2.2 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran BelanjaPemerintah Pusat Menurut Organisasi, 2005—2010Menurut ketentuan undang-undang bidang keuangan negara, kementerian negara/lembaga(K/L) melalui satuan-satuan kerjanya merupakan business unit pengelola anggaranpemerintah. Karena itu, semua kementerian negara/lembaga selaku pengguna anggarandan/atau pengguna barang harus menyusun rencana kerja dan anggaran kementeriannegara/lembaga (RKA-K/L) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.Selanjutnya, masing-masing K/L tersebut juga harus melaksanakan,mempertanggungjawabkan, dan melaporkan realisasi anggaran dan kinerja yang telahdicapainya. Dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap perkembangan pelaksanaananggaran belanja pemerintah pusat menurut organisasi selama kurun waktu 2005-2009,yang merupakan pelaksanaan RPJMN2004–2009, dan perkiraan realisasi APBN-P tahun 2010, yang merupakan tahunpertama pelaksanaan RPJMN 2010-2014dapat disimpulkan tiga hal penting. Pertama,realisasi anggaran belanja kementeriannegara/lembaga (K/L) pada rentang waktu2005–2010 mengalami pertumbuhan yangcukup signifikan, yaitu rata-rata sekitar 23,8persen per tahun, dari sebesar Rp120,8 triliun(4,4 persen terhadap PDB) dalam tahun2005, dan diperkirakan mencapai Rp350,7triliun (5,6 persen terhadap PDB) dalamtriliun rupiahtahun 2010 (lihat Grafik IV.1). Kedua, porsi anggaran belanja K/L terhadap total belanjaPemerintah Pusat dalam periode yang sama, mengalami peningkatan dari sebesar 33,5 persendalam tahun 2005 menjadi sekitar 46,8 persen dalam tahun 2010. Faktor utama penyebabkenaikan porsi anggaran belanja K/L terhadap total anggaran belanja pemerintah pusatdalam periode tersebut, yaitu adanya program stimulus fiskal dalam rangka meminimalisasidampak krisis global dalam tahun 2009, dan pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 2010 TentangPercepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. Ketiga, dalam rangkapelaksanaan tiga agenda pembangunan nasional, yaitu menciptakan Indonesia yang amandan damai; menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; serta meningkatkankesejahteraan rakyat, yang mencerminkan platform Presiden dalam lima tahun pelaksanaanRPJMN 2004-2009, dan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2010-2014 terdapat sepuluhK/L yang selalu memperoleh alokasi anggaran cukup besar. Hal ini sejalan dengan perubahanorientasi kebijakan fiskal dalam periode 2005–2009, yang lebih mengedepankan aspekstimulasi terhadap perekonomian (pro-growth, pro-job, dan pro-poor), maka sesuai dengan400.0350.0300.0250.0200.0150.0100.050.0-4.4158.0120.85.7 5.7214.4189.4244.6225.05.2290.0259.75.5 5.6314.7 307.0366.1350.72005 2006 2007 2008 2009 2010*)*) Perkiraan RealisasiSumber : Kementerian KeuanganGRAFIK IV. 1PERKEMBANGAN BELANJA K/L, 2005−2010APBN-P Realisasi % Real thd PDBpersen6.05.04.03.02.01.0-IV-8 Nota Keuangan dan RAPBN 2011
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2011Bab IVtugas pokok dan fungsi masing-masing K/L dalam melaksanakan fungsi pemerintahan,yang ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidangdengan menekankan pada upaya peningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia,membangun kemampuan iptek, dan memperkuat daya saing perekonomian. Sepuluh K/Ltersebut adalah (1) Kementerian Pendidikan Nasional (18,5 persen dari belanja K/L);(2) Kementerian Pertahanan (13,1 persen dari belanja K/L); (3) Kementerian PekerjaanUmum (11,0 persen dari belanja K/L); (4) Kepolisian Republik Indonesia (8,6 persen daribelanja K/L); (5) Kementerian Agama (6,4 persen dari belanja K/L); (6) KementerianKesehatan (6,2 persen dari belanja K/L); (7) Kementerian Perhubungan (4,3 persen daribelanja K/L); (8) Kementerian Keuangan (3,6 persen dari belanja K/L); (9) KementerianDalam Negeri (1,8 persen dari belanja K/L); dan (10) Kementerian Pertanian (2,6 persendari belanja K/L).Pada Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), realisasi anggaran belanjadalam kurun waktu 2005-2010 mengalami peningkatan rata-rata 22,2 persen per tahun,yaitu dari Rp23,1 triliun (0,8 persen terhadap PDB) dalam tahun 2005, diperkirakan menjadiRp62,9 triliun (1,0 persen terhadap PDB) dalam tahun 2010. Sejalan dengan itu, realisasipenyerapan anggaran belanja Kemendiknas dalam periode tersebut juga mengalamipeningkatan dari 85,6 persen terhadap pagu anggaran dalam APBN-P dalam tahun 2005,diperkirakan menjadi sekitar 99,1 persen dari pagunya dalam APBN-P 2010. Realisasianggaran belanja Kemendiknas dalam periodetersebut digunakan untuk: (1) peningkatanpemerataan dan perluasan akses pendidikan;(2) peningkatan mutu, relevansi dan dayasaing; dan (3) penguatan tata kelola. Hal itudilaksanakan melalui berbagai program,antara lain: (1) program wajib belajarpendidikan dasar sembilan tahun; (2)program pendidikan menengah; (3) programpendidikan tinggi; serta (4) programpeningkatan mutu pendidik dan tenagakependidikan. Perkembangan anggaranuntuk Kemendiknas dalam periode 2005-2009, disajikan dalam Grafik IV.2.triliun rupiahPada program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, output yang dihasilkan antaralain berupa: (1) penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) yang mengalamipeningkatan dari Rp5,1 triliun pada tahun 2005 untuk 39,6 juta siswa menjadi Rp16,5 triliunpada tahun 2010 bagi 37,3 juta siswa; (2) terlaksananya penyediaan beasiswa untuk siswamiskin SD dan SMP, dari masing-masing sebanyak 1,8 juta siswa dan 499 ribu siswa padatahun 2008 menjadi masing-masing sebanyak 1,8 juta siswa SD dan 871 ribu siswa SMPpada tahun 2010; (3) terlaksananya rehabilitasi ruang kelas sebanyak 284.976 ruang untukSD dan 29.894 ruang kelas SMP dalam kurun waktu 2005-2009; (4) terlaksananyapembangunan SMP pada tahun 2005-2009 sebanyak 2.107 unit sekolah baru (USB) dan43.410 ruang kelas baru (RKB).Selanjutnya, output yang dihasilkan dari pembiayaan program pendidikan menengah diantaranya berupa: (1) meningkatnya penyediaan beasiswa untuk siswa miskin pada jenjangpendidikan menengah, yaitu dari 729 ribu siswa selama tahun 2008, menjadi 688 ribu siswa70.060.050.040.030.020.010.0-GRAFIK IV. 2PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL, 2005−201027.00.8323.1*) Perkiraan RealisasiSumber : Kementerian Keuangan1.1140.1 40.137.11.0240.52005 2006 2007 2008 2009 2010 *)45.30.8843.560.31.0659.6APBN-P Realisasi % Real thd PDB63.41.0062.9persen1.201.000.800.600.400.20-Nota Keuangan dan RAPBN 2011IV -9
Page 1 and 2: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
Page 7: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
Page 59 and 60:
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
show all

bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?