bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

More documents

Recommendations

Info

Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat 2011Kedelapan, mempercepat penyerapan anggaran belanja, di antaranya dengan revisi KeppresNo.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(seperti percepatan dan perbaikan tender, termasuk syarat untuk penetapan pemenanglelang); dan langkah-langkah strategis lainnya untuk meningkatkan daya serapbelanja K/L.Dalam tahun 2011, kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat, sebagai kelanjutandan pengembangan dari kebijakan tahun sebelumnya, diarahkan untuk merangsangkegiatan ekonomi nasional dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif,berkualitas dan berkelanjutan; memantapkan pengelolaan keuangan negara yang prudent,transparan dan akuntabel; menunjang upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melaluipemenuhan anggaran pendidikan 20 persen dari anggaran belanja negara (APBN); sertamendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sesuai dengan tema RKPtahun 2011, yaitu “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung olehPemantapan Tatakelola dan Sinergi Pusat-Daerah”.RKP 2011, sebagai acuan bagi penyusunan program-program yang akan dilakukanpemerintah dalam tahun 2011, antara lain memuat rancangan kerangka ekonomi makro,program-program kementerian negara/lembaga, lintas kementerian negara/lembaga, danlintas wilayah, yang tercermin dalam bentuk: (1) kerangka regulasi, dan (2) kerangka investasipemerintah serta layanan umum. Karena itu, RKP mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu:(1) menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa, karena memuat seluruh kebijakan publik;(2) menjadi pedoman bagi penyusunan APBN, karena memuat arah kebijakan pembangunannasional satu tahun; dan (3) menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmenpemerintah.Sejalan dengan itu, dalam RKP tahun 2011 ditetapkan sebelas prioritas pembangunan sebagaiberikut : (1) melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) meningkatkan aksespendidikan; (3) meningkatkan akses kesehatan dan kependudukan; (4) mempercepatpenanggulangan kemiskinan; (5) memperkuat ketahanan pangan; (6) meningkatkan kualitasinfrastruktur; (7) meningkatkan kondisi iklim investasi dan iklim usaha; (8) memperkuatketahanan energi; (9) meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;(10) meningkatkan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik;dan (11) meningkatkan dukungan kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.Sasaran-sasaran (outcomes) pokok yang ingin dicapai dengan berbagai prioritas RKP tahun2011 tersebut, pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian besar, yakni:(1) sasaran pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan; (2) sasaran perkuatanpembangunan demokrasi; dan (3) sasaran penegakan hukum. Dalam pembangunan untukpeningkatan kesejahteraan, sasaran-sasaran pokok yang ingin dicapai dalam tahun 2011terdiri atas: (a) sasaran bidang ekonomi, yang meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3persen, tingkat inflasi terkendali pada kisaran 5,3 persen, dan tingkat kemiskinan menurunmenjadi sekitar 11,5-12,5 persen, dan tingkat pengangguran turun menjadi 7,3 persen;(b) sasaran bidang pendidikan, yang meliputi antara lain meningkatnya rata-rata pendudukdi atas 15 tahun yang bersekolah, dan menurunnya disparitas partisipasi pelayananpendidikan antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi; (c) sasaran bidang pangan, dengantarget utama produksi padi mencapai 68,8 juta ton gabah kering giling (GKG), jagung sebesar22 juta ton dan produksi kedelai mencapai 1,6 juta ton; (d) sasaran bidang energi, di antaranyaberupa meningkatnya produksi minyak bumi menjadi 970 ribu barel per hari, dan tercapainyarasio elektrifikasi 70,4 persen; serta (e) sasaran bidang infrastruktur, antara lain berupaIV-4 Nota Keuangan dan RAPBN 2011
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2011Bab IVpembangunan jalan lintas Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua.Selanjutnya, sasaran yang ingin dicapai di bidang perkuatan pembangunan demokrasiIndonesia di antaranya adalah meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia, yangditunjukkan dengan besaran indeks demokrasi dalam tahun 2011 sebesar 65. Sementaraitu, sasaran pokok yang ingin dicapai di bidang pembangunan penegakan hukum adalahtercapainya kepastian keadilan (rule of law) dan terjaganya ketertiban umum dengantercapainya indeks persepsi korupsi (IPK) sebesar 3,0 pada tahun 2011, yang berarti meningkatdari 2,8 pada tahun 2009.Dalam upaya mencapai sasaran-sasaran tersebut di atas, dalam RKP 2011 ditetapkan tigaprinsip pengarusutamaan dan rencana kerja lintas bidang, sebagai landasan operasionalbagi seluruh aparatur negara dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuaidengan tugas dan fungsi masing-masing K/L. Prinsip-prinsip pengarusutamaan tersebutterdiri atas: (1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (2) pengarusutamaan tatakelola pemerintahan yang baik; dan (3) pengarusutamaan gender. Selain itu, agar menjadisebuah rencana kerja yang menyeluruh dan tidak terfragmentasi, dalam RKP 2011 jugaditetapkan rencana kerja lintas bidang, yang meliputi: (1) penanggulangan kemiskinan;(2) perubahan iklim global; (3) pembangunan kelautan yang berdimensi kepulauan; serta(4) perlindungan anak.Dengan mempertimbangkan sasaran-sasaran pembangunan yang ingin dicapai sesuaidengan prioritas RKP 2011, serta memperhatikan langkah-langkah kebijakan fiskal yangakan diambil dan perkiraan situasi perekonomian dalam tahun 2011, maka volume anggaranbelanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2011 direncanakan mencapai Rp823,6 triliun (11,8persen terhadap PDB). Jumlah ini, secara nominal menunjukkan peningkatan sebesar Rp42,1triliun dari pagu alokasi anggaran belanja pemerintah pusat yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp781,5 triliun. Kenaikan volume anggaran belanja pemerintah pusattersebut terutama berkaitan dengan langkah-langkah kebijakan strategis yang akan ditempuhdalam tahun 2011, yang meliputi antara lain: (1) pencapaian pertumbuhan ekonomi yangberkualitas (di antaranya melalui pembangunan infrastruktrur untuk domestic connectivitydan pengembangan kawasan ekonomi khusus); (2) perbaikan kesejahteraan aparatur negaradan pensiunan; (3) pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi; (4) penyediaan anggaransubsidi yang lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan perlindungankesejahteraan masyarakat; dan (5) tambahan sasaran penerima program beasiswa untuksiswa miskin, PNPM, dan Program Keluarga Harapan (PKH); serta (6) pemenuhan kewajibanpembayaran utang tepat waktu.4.2 Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan KebijakanAnggaran Belanja Pemerintah Pusat, 2005–20104.2.1 Perkembangan Kebijakan Umum Belanja PemerintahPusat, 2005-2010Dalam kurun waktu enam tahun terakhir (2005–2010), anggaran belanja pemerintah pusatmengalami pertumbuhan rata-rata 16,7 persen per tahun, yaitu dari Rp361,2 triliun(13,0 persen terhadap PDB) pada tahun 2005 menjadi sebesar Rp628,8 triliun (11,2 persenterhadap PDB) pada tahun 2009, dan mencapai Rp781,5 triliun dalam APBN-P tahun 2010.Nota Keuangan dan RAPBN 2011IV -5
Page 1 and 2: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
Page 3: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
Page 55 and 56:
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
show all

bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?