bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2011Bab IVKementerian Lingkungan HidupKementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam RAPBN tahun 2011 direncanakan mendapatalokasi anggaran sebesar Rp854,3 miliar. Jumlah ini secara nominal meningkat sebesarRp432,0 miliar atau 102,3 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran belanjaKLH dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp422,3 miliar. Rencana alokasi anggaran belanjaKLH dalam RAPBN tahun 2011 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp844,9miliar, PHLN sebesar Rp8,0 miliar, dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp1,5 miliar. Alokasianggaran pada KLH dalam tahun 2011 tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakanberbagai program, antara lain: (1) program pengelolaan sumber daya alam dan lingkunganhidup, dengan alokasi anggaran sebesar Rp703,3 miliar; (2) program dukungan manajemendan pelaksanaan tugas teknis lainnya KLH, dengan alokasi anggaran sebesar Rp143,0 miliar;serta (3) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KLH, dengan alokasi anggaransebesar Rp8,0 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut, antara lain adalah: (1) tercapainyapersentase penyiapan penetapan kelas air di tingkat kabupaten/kota untuk 13 sungai-sungaiprioritas dari 119 kabupaten/kota, yang terkoordinasi lintas K/L dan daerah menjadi 25persen; (2) tercapainya persentase penyiapan pemetaan kesatuan hidrologi gambut yangterkoordinasi dengan K/L terkait mencapai 40 persen; serta (3) diterapkannya mekanismepencegahan kebakaran hutan dan lahan yang rawan kebakaran hutan dan lahan yangterkoordinasi antar K/L dan daerah di sebanyak 8 wilayah. Outcome yang diharapkan darioutput atas berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh KementerianLingkungan Hidup pada tahun 2011 tersebut, antara lain adalah: (1) tersedianya perangkatkebijakan pengelolaan kualitas air, ekosistem gambut dan ekosistem danau yang terpadudan bersifat lintas K/L, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan,Kementerian Pertanian, dan Pemerintah Daerah; (2) meningkatnya kualitas kebijakankonservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang terpadu dan bersifat lintasK/L, antara lain dengan Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional danPemerintah Daerah; serta (3) tersedianya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalamskala provinsi dan kabupaten/kota, dan meningkatnya kualitas data, informasi, dan sisteminformasi pengelolaan lingkungan hidup.Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil MenengahDalam RAPBN Tahun 2011, alokasi anggaran untuk Kementerian Koperasi dan Usaha KecilMenengah (Kementerian Koperasi dan UKM) direncanakan sebesar Rp828,7 miliar. Jumlahini secara nominal meningkat sebesar Rp39,4 miliar atau 5,0 persen bila dibandingkan denganpagu alokasi anggaran belanja Kementerian Koperasi dan UKM dalam APBN-P tahun 2010sebesar Rp789,3 miliar. Rencana alokasi anggaran belanja Kementerian Koperasi dan UKMdalam RAPBN 2011 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp781,0 miliar, dan pagupenggunaan PNBP sebesar Rp47,6 miliar. Alokasi anggaran pada Kementerian Koperasidan UKM dalam tahun 2011 tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagaiprogram, antara lain: (1) program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, danMenengah (UMKM), dengan alokasi anggaran sebesar Rp511,0 miliar; (2) program dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Koperasi dan UKM, denganalokasi anggaran sebesar Rp305,2 miliar; serta (3) program peningkatan sarana danprasarana aparatur Kementerian Koperasi dan UKM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,5miliar.Nota Keuangan dan RAPBN 2011IV -83