bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

More documents

Recommendations

Info

Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat 2011ditetapkan dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp112,6 triliun (1,8 persen terhadap PDB).Alokasi anggaran pada pos belanja barang tersebut, terutama diarahkan untuk: (1) menjagakelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan, pelayanan kepadamasyarakat, dan pemeliharaan aset, termasuk penyediaan belanja operasional bagi satuankerja baru; dan (2) menyediakan dana untuk biaya perjalanan dalam rangka mendukungtugas pokok. Anggaran belanja barang dalam RAPBN tahun 2011 tersebut dialokasikanuntuk pos belanja barang dan jasa, pos belanja pemeliharaan, dan pos belanja perjalanan.Alokasi anggaran untuk pos belanja barang dan jasa dalam tahun 2011 direncanakan sebesarRp100,4 triliun atau mengalami peningkatan sebesar Rp16,2 triliun (19,3 persen) biladibandingkan dengan pagu alokasi belanja barang dan jasa yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp84,2 triliun. Peningkatan anggaran tersebut, selain dipengaruhioleh naiknya harga barang-barang secara umum (inflasi), juga merupakan dampak dariperkembangan jumlah dan jenis kegiatan yang memerlukan dukungan anggaran operasional.Sementara itu, alokasi anggaran untuk pos belanja pemeliharaan dalam tahun 2011direncanakan sebesar Rp10,2 triliun atau naik sebesar Rp1,4 triliun (15,8 persen) biladibandingkan dengan pagu anggaran belanja pemeliharaan yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp8,8 triliun. Selanjutnya, alokasi anggaran untuk pos belanjaperjalanan dalam tahun 2011 direncanakan sebesar Rp20,9 triliun atau mengalamipeningkatan sebesar Rp1,3 triliun (6,7 persen) bila dibandingkan dengan pagu anggaranbelanja perjalanan yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp19,6 triliun.Peningkatan anggaran pada pos belanja perjalanan tersebut, lebih rendah bila dibandingkandengan peningkatan pos belanja barang dan jasa dan pos belanja pemeliharaan. Hal inisejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan efisiensi dan efektifitas pada posbelanja perjalanan.Alokasi Anggaran Belanja ModalBelanja modal dalam APBN merupakan merupakan pengeluaran anggaran yang digunakandalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberimanfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi asettetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untukoperasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, dan bukan untuk dijual.Dengan sifat atau karakteristik tersebut, maka belanja modal diharapkan dapat mendorongpertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, secara berkesinambungan melaluipembangunan sarana-prasarana dan berbagai kegiatan ekonomi yang lebih produktif, sesuaidengan arah kebijakan pembangunan dalam RKP tahun 2011 yang memfokuskan padakegiatan-kegiatan yang pro growth, pro poor, dan pro job.Berkaitan dengan itu, dalam rangka mendukung tercapainya sasaran-sasaran pembangunansesuai dengan arah kebijakan, tema, dan prioritas pembangunan dalam RKP tahun 2011tersebut, alokasi anggaran belanja modal dalam RAPBN tahun 2011 ditetapkan mencapaiRp121,7 triliun atau 1,7 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti mengalami peningkatansebesar Rp26,6 triliun, atau 28,0 persen bila dibandingkan dengan pagu anggaran belanjamodal yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp95,0 triliun (1,5 persen terhadapPDB). Peningkatan alokasi anggaran belanja modal dalam tahun 2011 tersebut, sejalandengan upaya pemerintah untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi yangberkualitas, inklusif dan berkeadilan.IV-120 Nota Keuangan dan RAPBN 2011
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2011Bab IVAlokasi anggaran belanja modal tersebut, bersama-sama dengan anggaran belanja barang,akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan ke berbagai program pembangunan yangdilakukan oleh K/L, terutama untuk pembangunan infrastruktur. Sasaran umumpembangunan infrastruktur dalam tahun 2011 antara lain adalah: (1) mendukungketahanan pangan nasional; (2) meningkatkan keterhubungan antarwilayah;(3) memperkuat virtual domestic interconnectivity/Indonesia connected; (4) mengurangiback log perumahan; (5) meningkatkan ketahanan energi nasional; dan (6) menjagaketersediaan air baku dan pengendalian banjir. Dalam kaitan ini, belanja modal akandigunakan untuk mendukung program-program yang akan dilaksanakan oleh K/L, antaralain: (1) penyediaan pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, pelabuhan,pembangkit tenaga listrik) untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomidan perbaikan kesejahteraan rakyat; (2) penyediaan pembangunan infrastruktur pertanian(irigasi, optimalisasi/ konservasi/reklamasi lahan, dan pengembangan agrobisnis) untukmendukung pencapaian program ketahanan pangan; (3) pengembangan infrastruktur dalamrangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam; (4) prioritas diberikan untukpendanaan kegiatan multiyears guna mendukung kesinambungan pembiayaan; serta(5) peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap dampak negatif akibat perubahaniklim (climate change).Alokasi Anggaran Pembayaran Bunga UtangBeberapa tahun terakhir, pemerintah telah menggunakan kebijakan penganggaran defisityang diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada target yang telah ditetapkan.Dengan kebijakan tersebut, diperlukan alokasi sumber pembiayaan yang memadai untukmenutup defisit yang ditetapkan. Dengan semakin berkurangnya sumber pembiayaannonutang, maka pemerintah mengandalkan pemenuhan pembiayaan melalui utang.Akibatnya, outstanding utang dari tahun ke tahun akan mengalami peningkatan. Sebagaikonsekuensinya, beban utang yang ditanggung oleh pemerintah, baik beban bunga atasoutstanding utang maupun biaya penerbitan/pengadaan utang yang diperlukan untukmemperolehnya, mengalami peningkatan.Beban bunga utang merupakan bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah,selain pembayaran pokok jatuh tempo utang. Untuk itu, pengeluaran ini merupakan salahsatu bagian yang harus didahulukan oleh pemerintah. Selain itu, bagi investor, pemberipinjaman luar dan dalam negeri, dan lembaga internasional lainnya menilai kredibilitaspemerintah melalui kemampuan dan ketepatan waktu dalam memenuhi kewajibanutangnya. Untuk itu, perlu dilakukan perencanaan utang yang baik dan hati-hati, sehinggakewajiban atas utang di masa mendatang masih dalam batas kemampuan ekonomi, dantidak menimbulkan tekanan terhadap APBN dan neraca pembayaran.Dalam memperhitungkan beban utang, beberapa variabel ikut mempengaruhi, antara lain:(1) asumsi nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika, dan beberapamata uang kuat lainnya; (2) tingkat suku bunga SBI-3 bulan yang digunakan sebagaireferensi bunga instrumen variable rate SBN; (3) asumsi tingkat bunga Libor dengan tingkatbunga mengambang yang digunakan sebagai referensi untuk menghitung instrumentpinjaman; (4) outstanding utang; dan (5) perkiraan utang baru tahun 2011. Berdasarkanbeberapa variabel di atas, pemerintah menganggarkan biaya bunga utang pada RAPBNtahun 2011 sebesar Rp116.4 triliun, atau 1,7 persen terhadap PDB. Beban bunga utangtersebut, diperuntukkan bagi pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp80,4 triliunNota Keuangan dan RAPBN 2011IV -121
Page 1 and 2:
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
Page 119: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
show all

bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?