bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

More documents

Recommendations

Info

Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat 2011Seperti halnya subsidi BBM, anggaran subsidi listrik diberikan dengan tujuan agar hargajual listrik dapat terjangkau oleh pelanggan dengan golongan tarif tertentu. Subsididialokasikan karena rata-rata Harga Jual Tenaga Listrik (HJTL)-nya lebih rendah dari biayapokok penyediaan (BPP) tenaga listrik pada tegangan di golongan tarif tersebut. Anggaransubsidi listrik juga dialokasikan untuk mendukung ketersediaan listrik bagi industri, komersialdan pelayanan masyarakat. Selain itu, pemberian subsidi listrik diharapkan dapat menjaminprogram investasi dan rehabilitasi sarana/prasarana dalam penyediaan tenaga listrik.Sementara itu, dalam rangka mengurangi beban subsidi listrik yang terus meningkat,Pemerintah dan PT PLN berupaya menurunkan BPP tenaga listrik, melalui : (1) programpenghematan pemakaian listrik dengan melakukan penerapan tarif non-subsidi untukpelanggan di atas 6.600 VA dan penurunan susut jaringan (losses); dan (2) programdiversifikasi energi primer di pembangkit listrik dengan melakukan optimalisasi penggunaangas, panas bumi, batubara, biodiesel, dan penggantian High Speed Diesel (HSD) menjadiGas ex LNG. Penggunaan Gas ex LNG dan bahan bakar pembangkit listrik di luar BBMdapat mengurangi BPP tenaga listrik.Selain perbaikan pada sisi permintaan dan penawaran (demand and supply side), Pemerintahjuga mengupayakan pembenahan pada PT PLN (Persero). Untuk menjaga agar PT PLN(Persero) tidak mengalami kesulitan likuiditas dan pendanaan, maka pemerintahmemberikan margin usaha. Pemberian margin usaha merupakan upaya agar kondisikeuangan PT PLN (Persero) semakin baik dan bankable, yang antara lain ditunjukkan denganindikator Consolidated Interest Coverage Ratio (CICR) di atas 2 persen. Tingkat CICR diatas 2 persen diperlukan oleh PT PLN (Persero) agar dapat memenuhi syarat untukmelakukan penerbitan global bond di pasar internasional. Pendanaan dari obligasi (pinjaman)di pasar internasional tersebut diperlukan untuk pembangunan pembangkit listrik yangmerupakan faktor penting dalam menjamin ketersediaan pasokan listrik dan pertumbuhanpenjualan tenaga listrik (growth sales) untuk memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat.Dalam rentang waktu 2005-2010, realisasi anggaran subsidi listrik secara nominalmengalami peningkatan sebesar Rp46,3 triliun, atau tumbuh rata-rata 44,2 persen per tahun,dari sebesar Rp8,9 triliun (0,3 persen terhadap PDB) pada tahun 2005, diperkirakan mencapaiRp55,1 triliun (0,9 persen terhadap PDB) pada tahun 2010. Kenaikan realisasi belanja subsidilistrik dalam kurun waktu tersebut, antara lain berkaitan dengan: (1) naiknya biaya pokokpenyediaan (BPP) tenaga listrik sebagai dampak dari masih dominannya penggunaan BBMdalam sistem pembangkit listrik nasional; (2) perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolarAmerika Serikat; dan (3) semakin meningkatnya penjualan tenaga listrik yang mencapai143.260 Giga Watt hour (GWh) pada perkiraan realisasi 2010, dibandingkan penjualantenaga listrik dalam tahun 2005 sebesar 107.032 GWh (lihat Tabel IV.11).TABEL IV.11PERKEMBANGAN SUBSIDI LISTRIK, 2005−2010Uraian2005 2006 2007 2008 20092010Real. Real. Real. Real. Real. APBN APBN-PSubsidi Listrik (triliun rupiah) 8,9 30,4 33,1 83,9 49,5 37,8 55,1% terhadap PDB 0,3 0,9 0,8 1,7 0,9 0,6 0,9Faktor-faktor yang mempengaruhi :ICP Jan-Des (US$/barel) 53,40 64,26 72,31 97,02 61,58 65,00 80,00Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$) 9.705 9.164 9.140 9.692 10.408 10.000 9.200Penjualan Tenaga Listrik (GWh) 107.032 112.609 120.893 124.253 135.999 145.890 143.260Sumber : Kementerian KeuanganIV-40 Nota Keuangan dan RAPBN 2011
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2011Bab IVPerkembangan realisasi anggaran subsidi listrik dalam periode tersebut, juga dipengaruhioleh perubahan sistem perhitungan subsidi. Mulai tahun 2005, kebijakan subsidi listrikdiberikan melalui kebijakan subsidi harga kepada konsumen yang diperluas terhadapgolongan pelanggan yang tarif rata-ratanya masih lebih rendah dari BPP. Pada periodesebelumnya (tahun 2002-2004), subsidi listrik diberikan melalui subsidi harga konsumenterarah untuk pelanggan golongan tarif S-1, S-2, R-1, I-1, dan B1 dengan daya terpasangkurang dari 450 VA dan pemakaian kurang dari 60 kWh. Pada tahun 2009, Pemerintahmemberikan kebijakan potongan tarif listrik untuk industri, yaitu industri kelompok I-3dengan daya sambung 20 KVA -30 KVA, dan kelompok I-4 dengan daya tersambung diatas 30 KVA.Dalam rangka mengendalikan subsidi listrik, Pemerintah bersama DPR-RI sepakat untukmenurunkan subsidi listrik secara bertahap, dengan tidak mengorbankan masyarakatberpenghasilan rendah. Dalam perkembangannya, BPP listrik sejak tahun 2009 mengalamikenaikan akibat naiknya beberapa harga komponen utama untuk menghasilkan tenagalistrik. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah merasa perlu untuk menyesuaikan tarifdasar listrik (TDL) rata-rata sebesar 10 persen yang telah dilaksanakan sejak awal bulanJuli tahun 2010. Namun demikian, Pemerintah tetap berpihak kepada masyarakatberpenghasilan rendah, dengan tidak memberlakukan kenaikan TDL bagi pelanggan listrikdengan daya 450 watt dan 900 watt.Subsidi Non EnergiSubsidi non-energi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembagayang memproduksi dan/atau menjual barang dan/atau jasa tertentu yang ditetapkan olehPemerintah selain BBM jenis tertentu, BBN, LPG tabung 3 kg, dan tenaga listrik, sehinggaharga jualnya terjangkau oleh masyarakat berpendapatan rendah.Perkembangan realisasi subsidi non-energi dalam rentang waktu 2005–2010 secara nominalmengalami peningkatan sebesar Rp40,9 triliun, atau tumbuh rata-rata 28,5 persen per tahun,dari sebesar Rp16,3 triliun (0,6 persen terhadap PDB) pada tahun 2005, menjadi Rp43,5triliun pada tahun 2009 (0,8 persen terhadap PDB), dan diperkirakan mencapai Rp57,3triliun (0,9 persen terhadap PDB) pada tahun 2010. Kenaikan realisasi anggaran subsidinon-energi yang sangat signifikan dalam kurun waktu tersebut, antara lain berkaitan dengan:(1) perubahan parameter dalam perhitungan subsidi; dan (2) kebijakan penambahan jenissubsidi.Perkembangan realisasi anggaran subsidi pangan dipengaruhi oleh beberapa parameter,antara lain: (1) jumlah rumah tangga sasaran (RTS) yang mempunyai hak untuk membeliraskin; (2) kuantum raskin per RTS per bulan; (3) durasi penjualan raskin; dan (4) subsidiharga raskin (selisih harga pembelian beras (HPB) oleh Bulog dengan harga jual raskin) perkilogram. Perkembangan realisasi anggaran subsidi pangan, selama kurun waktu 2005–2010, secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp7,6 triliun atau tumbuh rata-rata17,0 persen per tahun, dari sebesar Rp6,4 triliun (0,2 persen terhadap PDB) pada tahun2005, menjadi Rp13,0 triliun pada tahun 2009 (0,2 persen terhadap PDB), dan diperkirakanmenjadi Rp13,9 triliun (0,2 persen terhadap PDB) pada tahun 2010. Kenaikan realisasianggaran subsidi pangan dalam kurun waktu tersebut berkaitan dengan: (1) bertambahnyakuantum raskin yang disalurkan, dari sebesar 2,0 juta ton pada tahun 2005, dan diperkirakanNota Keuangan dan RAPBN 2011IV -41
Page 1 and 2: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
Page 39: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
Page 91 and 92:
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
show all

bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?