bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

More documents

Recommendations

Info

Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat 2011Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam RAPBN tahun 2011 direncanakanmemperoleh alokasi anggaran sebesar Rp4,9 triliun. Jumlah ini secara nominal menurunsebesar Rp467,4 miliar atau 8,8 persen bila dibandingkan dengan alokasi anggaran belanjaKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp5,3triliun. Rencana alokasi anggaran belanja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiadalam RAPBN tahun 2011 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp4,3 triliun, PHLNsebesar Rp144,5 miliar, dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp457,0 miliar. Alokasianggaran pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam tahun 2011 tersebut,akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) programdukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,4 triliun; (2) program peningkatansarana dan prasarana aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan alokasianggaran sebesar Rp518,2 miliar; serta (3) program peningkatan pelayanan dan pengawasankeimigrasian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp378,9 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai program dan kegiatan tersebut, meliputi antara lain:(1) meningkatnya pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian yangmemenuhi standar dan akurat sebesar 40 persen; (2) terlaksananya formasi pegawai yangmengikuti pendidikan dasar keimigrasian dan teknis keimigrasian hingga 100 persen; serta(3) terlaksananya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dari unit kerja yang secaratepat waktu dan akuntabel sesuai anggaran. Berdasarkan berbagai kebijakan dan programyang akan dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun2011 tersebut, outcome yang diharapkan antara lain: (1) terpenuhinya standar pelayananprima dan tercapainya target kinerja dengan administrasi yang akuntabel; (2) meningkatnyaperencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi,serta berdasarkan data yang akurat; serta (3) terpenuhinya sarana dan prasarana yangmenunjang tupoksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.Kementerian KeuanganDalam RAPBN tahun 2011, Kementerian Keuangan direncanakan mendapat alokasianggaran sebesar Rp16,5 triliun. Jumlah ini naik sebesar Rp1,1 triliun atau 7,1 persen biladibandingkan dengan alokasi anggaran belanja Kementerian Keuangan dalam APBN-Ptahun 2010 sebesar Rp15,4 triliun. Rencana alokasi anggaran belanja Kementerian Keuangandalam RAPBN tahun 2010 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp16,0 triliun,PHLN sebesar Rp432,4 miliar, dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp37,0 miliar. Alokasianggaran pada Kementerian Keuangan dalam tahun 2011 tersebut, akan dimanfaatkanuntuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program dukungan manajemendan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Keuangan, dengan alokasi sebesar Rp6,2triliun; (2) program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak, dengan alokasianggaran sebesar Rp5,4 miliar; serta (3) program pengawasan, pelayanan, dan penerimaandi bidang kepabeanan dan cukai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,9 triliun.Output yang diharapkan dari berbagai program tersebut, antara lain: (1) persentasepenyelesaian proses bisnis/SOP terhadap proses bisnis/SOP yang harus dibuat mencapai100 persen; (2) pencapaian target penerimaan bea dan cukai mencapai 100 persen; serta(3) dapat diselesaikannya LKPP (unaudited) secara tepat waktu. Berdasarkan berbagaikebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan pada tahunIV-72 Nota Keuangan dan RAPBN 2011
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2011Bab IV2011 tersebut, maka outcome yang diharapkan diantaranya adalah: (1) meningkatnyapenerimaan pajak dan bea cukai yang optimal; (2) terselenggaranya pengelolaan kekayaannegara, penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang profesional,tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder; serta(3) meningkatnya pengelolaan keuangan negara secara profesional, transparan, danakuntabel sesuai dengan ketentuan.Kementerian PertanianKementerian Pertanian dalam RAPBN tahun 2011 direncanakan mendapat alokasi anggaranRp16,8 triliun. Jumlah ini naik sebesar Rp7,9 triliun atau 89,0 persen bila dibandingkandengan alokasi anggaran belanja Kementerian Pertanian dalam APBN-P tahun 2010 sebesarRp8,9 triliun. Rencana alokasi anggaran belanja Kementerian Pertanian dalam RAPBNtahun 2011 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp16,1 triliun, PHLN sebesarRp620,1 miliar, dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp79,7 miliar. Anggaran belanjaKementerian Pertanian dalam tahun 2011 tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakanberbagai program, antara lain: (1) program penyediaan dan pengembangan prasarana dansarana pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,8 triliun; (2) program dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pertanian, dengan alokasianggaran sebesar Rp2,5 triliun; serta (3) program pencapaian swasembada daging sapi danpeningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal, dengan alokasianggaran sebesar Rp2,2 triliun.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut, antara lain: (1) terlaksananyaoptimasi, konservasi, rehabilitasi dan reklamasi lahan seluas 67.813 Ha; (2) tersedianya jalansepanjang 12.500 km untuk JUT dan jalan produksi, serta tersedianya data bidang tanahpetani yang layak disertifikasi; serta (3) meningkatnya produksi dan produktivitas ternakmenjadi 23.760 ekor sapi. Berdasarkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang akandilaksanakan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2011 tersebut, maka outcome yangdiharapkan adalah: (1) meningkatnya pelayanan teknis pertanian terkait penyediaan datadan sistem informasi pertanian, pembiayaan pertanian, perijinan dan investasi pertanian,serta perlindungan varietas tanaman; (2) meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging,telur, susu); serta (3) meningkatnya produktivitas lahan pertanian dan prasarana jalan usahatani/jalan produksi serta pengendalian lahan untukmendorong peningkatan produksipertanian.Kementerian PerindustrianDalam RAPBN tahun 2011, alokasi anggaran untuk Kementerian Perindustrian direncanakansebesar Rp2,2 triliun. Jumlah ini secara nominal meningkat sebesar Rp505,5 miliar atau30,0 persen bila dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja Kementerian Perindustriandalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp1,7 triliun. Rencana alokasi anggaran belanjaKementerian Perindustrian dalam RAPBN tahun 2011 tersebut bersumber dari rupiah murnisebesar Rp2,1 triliun, dan pagu penggunaan PNBP/BLU sebesar Rp109,7 miliar. Anggaranbelanja Kementerian Perindustrian dalam tahun 2011 tersebut, akan dimanfaatkan untukmelaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program revitalisasi dan penumbuhanbasis industri manufaktur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp388,0 miliar; (2) programrevitalisasi dan penumbuhan industri agro, dengan alokasi anggaran sebesar Rp378,6 miliar;serta (3) program revitalisasi dan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM), denganalokasi anggaran sebesar Rp376,0 miliar.Nota Keuangan dan RAPBN 2011IV -73
Page 1 and 2:
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 31 and 32: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
Page 71: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
show all

bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?