bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

More documents

Recommendations

Info

Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat 2011Dalam rangka mengendalikan beban subsidi listrik, Pemerintah bersama DPR-RI telahmenyepakati untuk menurunkan subsidi listrik secara bertahap dengan tidak mengorbankanmasyarakat berpenghasilan rendah. Dalam perkembangannya, BPP listrik sejak tahun 2009mengalami kenaikan akibat naiknya beberapa harga komponen utama untuk dapatmenghasilkan tenaga listrik. Berkaitan dengan hal itu, Pemerintah merasa perlu untukmenyesuaikan tarif dasar listrik (TDL) rata-rata sebesar 10 persen yang telah dilaksanakansejak awal bulan Juli tahun 2010. Dalam hal ini, bagaimanapun Pemerintah tetap berpihakkepada rakyat kecil, dengan tidak menetapkan kenaikan TDL bagi masyarakat berpenghasilanrendah atau pelanggan pengguna listrik dengan daya 450 watt dan 900 watt.Selain berbagai kebijakan tersebut di atas, perhitungan beban subsidi listrik dalam tahun2011 juga berdasarkan pada asumsi dan parameter-parameter sebagai berikut: (1) ICP sebesarUS$80,0/barel; (2) nilai tukar rupiah sebesar Rp9.300 per dolar Amerika Serikat; (3) marginusaha PT PLN sebesar 8 persen; (4) perkiraan peningkatan penjualan tenaga listrik berkisar7,4 persen dari penjualan tahun 2010; dan (5) susut jaringan (losses) sebesar 9,35 persen.Anggaran subsidi listrik dalam RAPBN tahun 2011 direncanakan sebesar Rp41,0 triliun(0,6 persen terhadap PDB). Jumlah ini berarti lebih rendah sebesar Rp14,1 triliun, atau 25,6persen dari beban anggaran belanja subsidi listrik dalam tahun 2010 sebesar Rp55,1 triliun(0,9 persen terhadap PDB) (lihat Tabel IV.20). Lebih rendahnya alokasi anggaran subsidilistrik dalam RAPBN tahun 2011 tersebut, terutama berkaitan dengan rencana penyesuaianTDL sebesar 15 persen, yang akan diberlakukan mulai awal tahun 2011.TABEL IV.20ASUMSI, PARAMETER DAN BESARAN SUBSIDI LISTRIK, 2010−2011Uraian2010 2011APBN-P APBNSubsidi Listrik (triliun rupiah) 55,1 41,0Asumsi dan Parameter- ICP (US$/barel) 80,00 80,00- Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$) 9.200 9.300- TDL (%) 10,0 15,0- Margin (%) 8,0 8,0- Energy Sales (TWh) 143,26 153,85- Growth Sales (%) 6,60 7,40- Energy Losses (%) 9,41 9,35Sumber : Kementerian KeuanganSubsidi Non-energiDalam RAPBN tahun 2011, alokasi anggaran subsidi pangan direncanakan sebesar Rp15,3triliun (0,2 persen terhadap PDB). Jumlah ini berarti lebih tinggi sebesar Rp1,3 triliun, atau9,6 persen dari alokasi anggaran belanja subsidi pangan dalam APBN-P tahun 2010 sebesarRp13,9 triliun (0,2 persen terhadap PDB). Kebijakan penyediaan subsidi pangan ini diberikandalam bentuk penjualan beras kepada rumah tangga sasaran (RTS) dengan harga terjangkaudaya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam tahun 2011, program subsidi panganini disediakan untuk menjangkau 17,5 juta RTS, dalam bentuk penyediaan beras murahIV-126 Nota Keuangan dan RAPBN 2011
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2011Bab IVoleh Perum Bulog sebanyak 3,1juta ton. Jumlah tersebut akandialokasikan untuk jangka waktu12 bulan, dengan alokasi sebanyak15 kg per RTS per bulan dan hargajual raskin sebesar Rp1.600 per kg(lihat Tabel IV.21).Sementara itu, ketahanan pangandalam upaya untuk mendorongswasembada pangan pokokterhadap lonjakan harga danketersediaan kebutuhan pangan didalam negeri, dipandang perluSubsidi Pangan (triliun rupiah)2010APBN-P2011APBN13,9 15,3Asumsi dan Parameter- Kuantum (ton) 2.927.278 3.147.841> RTS (juta KK) 17,5 17,5> Durasi (bulan) 12 12> Alokasi (kg/RTS/bulan) 13 - 15 15- HPB (Rp/kg) 6.285 6.450- Harga jual (Rp/kg) 1.600 1.600Sumber : Kementerian Keuangan & BPSTABEL IV.21SUBSIDI PANGAN, 2010−2011terus ditingkatkan. Dalam RKP tahun 2011 melalui prioritas ketahanan pangan, sasaranpeningkatan ketahanan pangan tahun 2011, adalah: (1) terpeliharanya dan meningkatnyatingkat pencapaian swasembada bahan pangan pokok; (2) terbangunnya dan meningkatnyaluas layanan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi; (3) menurunnya jumlah danpersentase penduduk dan daerah yang rentan terhadap rawan pangan; (4) terjaganyastabilitas harga bahan pangan dalam negeri; (5) meningkatnya kualitas pola konsumsipangan masyarakat dengan skor pola pangan harapan (PPH) menjadi sekitar 88,1; (6)meningkatnya PDB sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan pertumbuhan sekitar3,7 persen; serta (7) tercapainya indeks Nilai Tukar Petani (NTP) di atas 105 dan Nilai TukarNelayan menjadi 107.Untuk mencapai sasaran prioritas ketahanan pangan tersebut, maka arah kebijakanpembangunan ketahanan pangan ditekankan pada: (1) pelaksanaan perluasan lahanpertanian, dan perikanan sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan dan tata ruang;(2) perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian dan perikanan khususnya jaringanirigasi serta jalan usaha tani dan produksi di daerah sentra produksi; (3) penyediaan benih/bibit unggul dan dukungan terhadap pengembangan industri hilir pertanian dan perikananhasil inovasi penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan kualitas danproduktivitas hasil pertanian; (4) pemantapan cadangan pangan pemerintah dan percepatanpenganekaragaman konsumsi pangan masyarakat; (5) stabilisasi harga bahan pangan dalamnegeri; serta (6) jaminan ketersediaan pupuk dan pengembangan pupuk organik melaluiperbaikan mekanisme subsidi pupuk.Dalam rangka mendukung upaya tersebut, maka dalam RAPBN 2011, pemerintahmengalokasikan anggaran subsidi pada sektor pertanian, yaitu subsidi pupuk dan subsidibenih. Subsidi pupuk diberikan dalam rangka membantu meringankan beban petani dalammemenuhi kebutuhan pupuk dengan harga yang relatif lebih murah, dan sekaligus mampumendukung program ketahanan pangan secara berkesinambungan. Mekanisme penyaluranpupuk bersubsidi dilakukan secara tertutup melalui masing-masing perusahaan produsenpupuk, yaitu PT Pupuk Sriwijaya, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk KujangCikampek, dan PT Pupuk Iskandar Muda.Apabila pada tahun sebelumnya subsidi pupuk terdiri dari subsidi harga, dan bantuanlangsung pupuk (BLP), maka dalam rangka tertib anggaran, mulai tahun 2011 subsidi pupukhanya menampung anggaran subsidi harga, sedangkan anggaran BLP direalokasikan keUraianNota Keuangan dan RAPBN 2011IV -127
Page 1 and 2:
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
Page 125: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
show all

bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?