bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat 2011Output yang diharapkan dari kegiatan pada berbagai program tersebut, antara lain adalah:(1) terlaksananya pemberian bantuan dana bagi 1.200 pelaku usaha mikro/koperasi;(2) terlaksananya bantuan sarana usaha produksi bagi UMK melalui 56 buah koperasi;serta (3) terselenggaranya pameran produk-produk dari 575 KUMKM yang berkualitas.Berdasarkan output dari berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan olehKementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2011 tersebut, maka outcome yang diharapkanantara lain adalah: (1) tersedianya skim-skim pembiayaan khusus yang sesuai dengankebutuhan dan kapasitas usaha mikro; (2) meningkatnya kapasitas produksi sentra UMK;serta (3) tersebarnya informasi produk-produk KUMKM yang berkualitas.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam RAPBN tahun 2011,direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp160,1 miliar. Jumlah ini secara nominalturun sebesar Rp23,4 miliar atau 12,8 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasianggaran belanja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalamAPBN-P 2010 sebesar Rp183,5 miliar. Rencana alokasi anggaran belanja KementerianPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam RAPBN 2011 tersebut seluruhnyabersumber dari rupiah murni, yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagaiprogram, antara lain: (1) program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, denganalokasi anggaran sebesar Rp66,2 miliar; (2) program dukungan manajemen dan pelaksanaantugas teknis lainnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,dengan alokasi anggaran sebesar Rp54,3 miliar; serta (3) program perlindungan anak, denganalokasi anggaran sebesar Rp39,6 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain adalah: (1) terlaksananya fasilitasi penerapan kebijakan sistem data terpilah gendermasing-masing pada 4 K/L dan 8 propinsi; (2) terlaksananya fasilitasi tentang kota layakanak masing-masing pada 10 K/L dan 10 propinsi; serta (3) tercapainya persentase rencanaprogram dan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakyang diselesaikan tepat waktu, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi berdasarkan tersedianyadata terkini, terintegrasi dan harmonis sebesar 100 persen. Berdasarkan output dari berbagaikebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2011 tersebut, maka outcome yangdiharapkan antara lain adalah: (1) meningkatnya penerapan sistem data gender;(2) meningkatnya pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA); serta(3) meningkatnya jumlah dokumen perencanaan, pengembangan dan evaluasi SDM danpenganggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yangdiselesaikan tepat waktu, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi berdasarkan tersedianyadata terkini, terintegrasi, dan harmonis.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam RAPBNtahun 2011 direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp153,9 miliar. Jumlahini secara nominal meningkat sebesar Rp24,1 miliar atau 18,6 persen bila dibandingkandengan pagu alokasi anggaran belanja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp129,8 miliar. Rencana alokasianggaran belanja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidalam RAPBN tahun 2011 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp146,6 miliar,IV-84 Nota Keuangan dan RAPBN 2011