bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

More documents

Recommendations

Info

Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat 2011Dengan mengacu kepada sasaran strategis, arah kebijakan, dan prioritas pembangunandalam RKP tahun 2011, maka kebijakan belanja negara dalam tahun 2011 akan diarahkanuntuk memberikan dorongan terhadap perekonomian dengan tetap menjaga keberlanjutanfiskal, menjaga stabilitas perekonomian, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanjanegara. Sesuai dengan arah kebijakan tersebut, maka alokasi anggaran belanja pemerintahpusat dalam tahun 2011 akan lebih difokuskan untuk memberikan dukungan terhadap:(1) pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi; (2) pencapaian pertumbuhan ekonomiyang berkualitas antara lain melalui pembangunan infrastruktur; (3) perlindungan sosialmelalui perluasan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan (Jamkesmas);(4) pemberdayaan masyarakat antara lain melalui PNPM mandiri dan Program KeluargaHarapan; (5) perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan; (6) pengalokasiananggaran subsidi yang lebih tepat sasaran; serta (7) pemenuhan kewajiban pembayaranbunga utang secara tepat waktu. Terkait dengan layanan pendidikan, sesuai dengan RencanaKerja Pemerintah (RKP) tahun 2011, mekanisme penyaluran dana BOS yang selama inidialokasikan melalui anggaran Kementerian Pendidikan Nasional, mulai tahun 2011direalokasi menjadi bagian dari anggaran transfer ke daerah mengikuti pola desentralisasifiskal, dengan pertimbangan bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan urusandaerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah.Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka alokasi anggaran belanjapemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2011 direncanakan mencapai Rp823,6 triliun (11,8persen dari PDB). Jumlah ini berarti lebih tinggi sebesar Rp42,1 triliun, atau 5,4 persen biladibandingkan dengan volume anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN-P tahun2010 sebesar Rp781,5 triliun (12,5 persen dari PDB). Peningkatan volume anggaran belanjapemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2011 tersebut terutama berkaitan denganmeningkatnya alokasi anggaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, danpembayaran bunga utang. Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun2011 tersebut, akan digunakan terutama untuk mendukung pendanaan bagi berbagaiprogram pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga (belanjaK/L) sesuai tugas dan fungsi masing-masing K/L, maupun program-program yang bersifatlintas sektoral, dan/atau belanja non-K/L, sesuai dengan prioritas pembangunan yangditetapkan dalam RKP Tahun 2011.Selanjutnya, sesuai dengan amanat pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara, maka anggaran belanja pemerintah pusat dirinci menurutorganisasi, fungsi, dan jenis belanja. Rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikandengan susunan K/L pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsipemerintahan berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundangan yang berlaku. Sementaraitu, rincian anggaran belanja negara menurut fungsi terdiri atas fungsi: (1) pelayanan umum;(2) pertahanan; (3) ketertiban dan keamanan; (4) ekonomi; (5) lingkungan hidup;(6) perumahan dan fasilitas umum; (7) kesehatan; (8) pariwisata dan budaya; (9) agama;(10) pendidikan; dan (11) perlindungan sosial. Selanjutnya, rincian belanja negara menurutjenis belanja (sifat ekonomi), terdiri atas: (1) belanja pegawai; (2) belanja barang; (3) belanjamodal; (4) pembayaran bunga utang; (5) subsidi; (6) belanja hibah; (7) bantuan sosial; dan(8) belanja lain-lain.IV-64 Nota Keuangan dan RAPBN 2011
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2011Bab IV4.4.2 Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat MenurutOrganisasi, RAPBN tahun 2011Dari alokasi anggaran belanjapemerintah pusat dalam RAPBN tahun2011 sebesar Rp823,6 triliun, alokasianggaran untuk belanja K/Ldirencanakan mencapai Rp410,4 triliun(5,9 persen terhadap PDB), sedangkanalokasi belanja non-K/L (bagiananggaran bendahara umum negara)direncanakan sebesar Rp413,2 triliun (5,9persen terhadap PDB). Dengan demikian,alokasi anggaran belanja K/L dalamTriliun (Rp)450.0400.0350.0300.0250.0200.0150.0100.050.0-120.8 189.4 225.0 259.7 307.0 366.1 410.4RAPBN tahun 2011 tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp44,3 triliun atau 12,1persen bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp366,1 triliun(5,8 persen terhadap PDB). Peningkatan alokasi anggaran belanja K/L yang cukup signifikandalam RAPBN tahun 2011 tersebut berkaitan dengan kerangka strategi upfront loadingdalam pendanaan RPJMN 2010-2014. Landasan berpikir dari strategi tersebut adalah bahwapada awal pemulihan dari krisis ekonomi, belanja Pemerintah merupakan stimulan utamauntuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga pada tahun-tahun awal pelaksanaanRPJMN 2010-2014 diperlukan daya dorong belanja yang cukup besar, terutama untukpembangunan infrastruktur. Namun demikian, peningkatan alokasi anggaran tersebutmenuntut perbaikan kualitas belanja, baik dalam tahap perencanaan, penganggaran,maupun pertanggungjawabannya, agar diperoleh manfaat yang optimal berkaitan denganpencapaian sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RKP 2011. Berkaitan dengan itu,alokasi anggaran belanja K/L akan lebih diarahkan pada berbagai kegiatan yang secaraefektif dapat memberikan dampak dan/atau kontribusi langsung bagi pencapaian sasaransasaranpembangunan.Sejalan dengan upaya tersebut, dalam rangka meningkatkan kinerja satuan kerja sebagaiunit business terkecil dalam proses perencanaan dan penganggaran, sejak tahun 2009,Pemerintah telah menerapkan penganggaran berbasis kinerja (PBK), dan kerangkapengeluaran jangka menengah (KPJM) kepada beberapa K/L yang dipilih sebagai pilotproject. Sebagai kelanjutan dari reformasi penganggaran tersebut, pada tahun 2011, akanditerapkan PBK dan KPJM secara penuh kepada seluruh K/L. Pelaksanaan kebijakan PBKdan KPJM ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara, yang mengamanatkan agar sistem perencanaan dan sistempenganggaran merupakan serangkaian kebijakan yang harus bersifat saling melengkapi(complementary policy) untuk menjamin terselenggaranya proses pembangunan nasionaldan pengalokasian sumber daya pendanaan yang paling efektif.PBK merupakan pendekatan dalam sistem penganggaran yang menekankan padapencapaian hasil dan keluaran dari program/kegiatan dengan meningkatkan efisiensi danefektivitas penggunaan sumber daya yang terbatas. Dibandingkan dengan sistempenganggaran konvensional yang lebih berorientasi pada masukan (input based), sistempenganggaran berbasis kinerja lebih berorientasi pada keluaran dan hasil (output based).Penganggaran berbasis kinerja dapat mengukur tingkat efisiensi penggunaan sumber daya,4.3Sumber: Kementerian KeuanganGRAFIK IV.28PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA K/L, TAHUN 2005-20115.7 5.72005 2006 2007 2008 2009 APBN-P2010Belanja K/L5.25.5% thd PDB5.9 5.9RAPBN2011Persen7.06.05.04.03.02.01.0-Nota Keuangan dan RAPBN 2011IV -65
Page 1 and 2:
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
Page 63: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
show all

bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?