12.07.2015 Views

bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp432,3 miliar, dan PHLN sebesar Rp3,9miliar. Alokasi <strong>anggaran</strong> pada Kemenko Polhukam dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akandimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program koordinasikeamanan dan keselamatan di laut, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp256,8 miliar;(2) program peningkatan koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp96,2 miliar; serta (3) program dukungan manajemen dan pelaksanaantugas teknis lainnya Kemenko Polhukam, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp79,8 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain adalah: (1) meningkatnya persentase penyelenggaraan dukungan manajemen dan tugasteknis lainnya yang profesional, akuntabel, efisien dan efektif mencapai 85 persen;(2) meningkatnya persentase rekomendasi kebijakan politik dalam negeri yang dilaksanakanoleh kementerian teknis dan pemda mencapai 65 persen; serta (3) meningkatnya ketersediaansarana dan prasarana aparatur mencapai 65 persen. Outcome yang diharapkan dari berbagaikebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kemenko Polhukam pada tahun <strong>2011</strong>tersebut, antara lain adalah: (1) meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaanoperasional Kemenko Polhukam; (2) meningkatnya efektifitas koordinasi perumusan danpelaksanaan kebijakan politik dalam negeri; serta (3) meningkatnya dukungan administrasidan teknis Kemenko Polhukam-Bakorkamla.Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (KemenkoPerekonomian) direncanakan mendapat alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp220,4 miliar. Jumlahini secara nominal meningkat sebesar Rp104,0 miliar atau 89,3 persen bila dibandingkandengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kemenko Perekonomian dalam APBN-P tahun 2010sebesar Rp116,4 miliar. Rencana <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Kemenko Perekonomian dalam RAPBNtahun <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp204,9 miliar dan PHLN sebesarRp15,5 miliar. Alokasi <strong>anggaran</strong> pada Kemenko Perekonomian dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut,akan dipergunakan untuk melaksanakan berbagai program, yang meliputi: (1) programpeningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemenko Perekonomian, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> sebesar Rp92,2 miliar; (2) program koordinasi kebijakan bidang perekonomian,dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp89,9 miliar; serta (3) program dukungan manajemendan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemenko Perekonomian, dengan alokasi <strong>anggaran</strong>Rp38,3 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program prioritas KemenkoPerekonomian dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut, antara lain adalah: (1) tercapainyarekomendasi hasil koodinasi kebijakan bidang ketahanan pangan yang terimplementasikanmencapai 60 persen; (2) tercapainya rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakanbidang percepatan penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang terimplementasikansebesar 60 persen; serta (3) tercapainya rekomendasi hasil koordinasi kebijakan penataandan pengembangan sistem logistik nasional yang ditindaklanjuti sebesar 70 persen. Outcomeyang diharapkan dari berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh KemenkoPerekonomian pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, antara lain adalah: (1) meningkatnya koordinasiurusan ketahanan pangan; (2) meningkatnya koodinasi dan sinkronisasi implementasikebijakan percepatan penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif; serta (3) meningkatnyakoordinasi pelaksanaan kebijakan penataaan dan pengembangan sistem logistik nasional.IV-80 Nota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!