bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

More documents

Recommendations

Info

Bab IVAnggaran Belanja Pemerintah Pusat 2011Indonesia (KLBI), kredit pemilikan rumah sederhana sehat (KPRSh), maupun kreditketahanan pangan dan energi (KKP-E), termasuk risk sharing KKP-E. Selain itu, peningkatanrealisasi anggaran subsidi bunga kredit program juga berkaitan dengan pengembanganenergi nabati (biofuel) dan kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan(KPEN-RP) dan jaminan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka membantu usahamikro, kecil dan menengah (UMKM). Selain itu, dalam APBN-P 2010, Pemerintahmelakukan realokasi sebagian subsidi KPRSh dan Rusunami ke pos pembiayaan melaluifasilitas likuiditas pembiayaan perumahan.Selain berbagai jenis subsidi tersebut, pemerintah juga mengalokasikan anggaran subsidipajak untuk mendukung program stabilisasi harga kebutuhan pokok dan perkembanganindustri nasional yang strategis. Perkembangan realisasi subsidi pajak ini sangat tergantungkepada jenis komoditi atau sektor-sektor tertentu yang diberikan fasilitas pajak dalam bentukpajak ditanggung pemerintah (DTP). Dalam kurun waktu 2005–2010, perkembanganrealisasi subsidi pajak DTP secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp12,2 triliunatau tumbuh dengan rata-rata 24,3 persen per tahun, dari sebesar Rp6,2 triliun (0,2 persenterhadap PDB) pada tahun 2005 menjadi Rp8,2 triliun (0,1 persen terhadap PDB) padatahun 2009, dan diperkirakan mencapai Rp18,4 triliun (0,3 persen terhadap PDB) padatahun 2010.Kenaikan realisasi subsidi pajak DTP tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah untukmenanggung pajak atas sektor-sektor yang strategis, yaitu pembebasan pajak pertambahannilai (PPN) atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panasbumi. Perkembangan realisasi subsidi dalam periode tahun 2005-2010 dapat diikuti dalamTabel IV.14.TABEL IV.14PERKEMBANGAN SUBSIDI, 2005−2010(triliun rupiah)Uraian2005 2006 2007 2008 20092010Real. Real. Real. Real. Real. APBN APBN-PI. Subsidi Energi 104,4 94,6 116,9 223,0 94,6 106,5 144,01. Subsidi BBM 95,6 64,2 83,8 139,1 45,0 68,7 88,92. Subsidi Listrik 8,9 30,4 33,1 83,9 49,5 37,8 55,1II. Subsidi Non-Energi 16,3 12,8 33,3 52,3 43,5 51,3 57,31. Subsidi Pangan 6,4 5,3 6,6 12,1 13,0 11,4 13,92. Subsidi Pupuk 2,5 3,2 6,3 15,2 18,3 14,8 18,43. Subsidi Benih 0,1 0,1 0,5 1,0 1,6 1,6 2,34. PSO 0,9 1,8 1,0 1,7 1,3 1,4 1,45. Kredit Program 0,1 0,3 0,3 0,9 1,1 5,3 2,96. Subsidi Minyak Goreng - - 0,0 0,2 - - -7. Subsidi Kedele - - - 0,1 - - -8. Subsidi Pajak 6,2 1,9 17,1 21,0 8,2 16,9 18,49. Subsidi Lainnya - 0,3 1,5 - - - -JumlahSumber : Kementerian Keuangan120,8 107,4 150,2 275,3 138,1 157,8 201,3IV-44 Nota Keuangan dan RAPBN 2011
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2011Bab IVBelanja HibahBelanja hibah merupakan belanja dalam bentuk uang, barang, atau jasa dari pemerintahkepada pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintahnegara lain, atau lembaga/organisasi internasional yang tidak perlu dibayar kembali, bersifattidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.Dalam kurun waktu 2005-2008, pemerintah tidak mengalokasikan anggaran belanja hibahdalam APBN dan/atau APBN-P. Pemerintah mulai mengalokasikan anggaran belanja hibahsejak tahun 2009 dalam APBN-P sebesar Rp31,6 miliar, namun dari anggaran yangdialokasikan tersebut, tidak dapat terserap seluruhnya, dikarenakan proses penerbitandokumen pencairan yang tidak terselesaikan sampai akhir tahun. Untuk tahun 2010,Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja hibah dalam APBN-P sebesar Rp243,2 miliar.Jumlah tersebut merupakan penerusan pinjaman dan/atau hibah luar negeri ke daerah,yang akan digunakan untuk: (1) Mass rapid transit (MRT) project sebesar Rp34,4 miliar;(2) Program Local Basic Education Capacity (L-BEC) sebesar Rp80,1 miliar; (3) Programhibah air minum sebesar Rp106,2 miliar; (4) Program hibah air limbah terpusat sebesarRp10,0 miliar; dan (5) Water and Sanitation Program-Sub program D (WASAP-D) sebesarRp12,6 miliar.Bantuan SosialBantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat gunamelindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, dan ditujukan untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Bantuan sosialdapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan,termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non-Pemerintah bidang pendidikan dankeagamaan, atau kepada individu, kelompok atau komunitas, yang secara ekonomi masihlemah (miskin). Dari segi durasinya, bantuan dapat bersifat sementara (misalnya untukkorban bencana), atau bersifat tetap (misalnya untuk penyandang cacat). Bantuan yangdapat berupa uang atau barang (in-cash transfers), dapat diberikan dengan syarat(conditional) atau tanpa syarat (unconditional). Dalam implementasinya, belanja bantuansosial dialokasikan melalui kementerian negara/lembaga sesuai dengan tugas dankewenangan masing-masing, serta melalui bendahara umum negara (BA 999) untukpenanggulangan bencana alam.Dalam kurun waktu 2005–2010, realisasi anggaran bantuan sosial mengalami peningkatanrata-rata 23,4 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp24,9 triliun (6,9 persen terhadap totalbelanja Pemerintah Pusat) dalam tahun 2005 diperkirakan menjadi Rp71,2 triliun (9,1 persenterhadap total belanja Pemerintah Pusat) dalam APBN-P tahun 2010. Sementara itu, realisasipenyerapan anggaran belanja bantuan sosial dalam periode tersebut juga mengalamipeningkatan dari 83,0 persen terhadap pagu anggaran bantuan sosial dalam APBN-P tahun2005, menjadi 88,6 persen terhadap pagu alokasi anggaran dalam APBN-P tahun 2010.Peningkatan alokasi anggaran bantuan sosial selama kurun waktu tersebut, terutamaberkaitan dengan upaya Pemerintah untuk mewujudkan agenda pembangunan nasionaldalam RPJMN 2004-2009, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatanperlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikandan kesehatan yang berkualitas, penanggulangan kemiskinan, serta penanggulangan bencanaalam.Nota Keuangan dan RAPBN 2011IV -45
Page 1 and 2: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
Page 43: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
Page 95 and 96:
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
show all

bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?