12.07.2015 Views

bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

bab iv anggaran belanja pemerintah pusat 2011 - Direktorat ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat <strong>2011</strong>Bab IVLembaga Ketahanan NasionalAlokasi <strong>anggaran</strong> untuk Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dalam RAPBN tahun<strong>2011</strong> direncanakan sebesar Rp140,9 miliar. Jumlah ini secara nominal turun sebesar Rp97,7miliar atau 41,0 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong> Lemhannasdalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp238,5 miliar. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>Lembaga Ketahanan Nasional dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut bersumber dari rupiahmurni sebesar Rp137,9 miliar, dan PHLN sebesar Rp3,0 miliar. Anggaran <strong>belanja</strong> padaLemhannas dalam tahun <strong>2011</strong> tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagaiprogram, antara lain: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknislainnya Lemhannas, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp86,6 miliar; (2) programpengembangan ketahanan nasional, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp52,0 miliar; serta(3) program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Lemhannas, dengan alokasi<strong>anggaran</strong> Rp2,3 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain adalah: (1) tersusunnya dokumen perencanaan program kerja dan <strong>anggaran</strong> LemhannasRI, laporan pengelolaan administrasi keuangan, laporan hasil pengendalian program kerjadan evaluasi pelaksanaan program kerja dan <strong>anggaran</strong> Lemhannas RI; (2) tersusunnyadokumen Kurikulum Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) dan ProgramPendidikan Reguler Angkatan (PPRA), dokumen bahan ajaran dan Modul Penataran Istri/Suami PPSA/PPRA) Lemhannas RI, dokumen bahan ajaran dan modul forum konsolidasibupati, Walikota & Ketua DPRD Kabupaten/Kota; serta (3) terselenggaranya penyampaianberita dan informasi Lemhannas serta database informasi kehumasan secara online danup-to-date. Berdasarkan output yang dihasilkan dari berbagai kebijakan dan program yangakan dilaksanakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional pada tahun <strong>2011</strong> tersebut, makaoutcome yang diharapkan antara lain adalah: (1) meningkatnya dukungan bagi KinerjaLemhannas RI secara efektif dan efisien serta optimal; (2) meningkatnya kualitaspelaksanaan pendidikan pimpinan tingkat nasional secara efektif dan efisien serta optimal;serta (3) meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan kinerja pelaksanaan tugas pokokdan fungsi kelembagaan di lingkungan Lemhannas RI.Badan Koordinasi Penanaman ModalDalam RAPBN tahun <strong>2011</strong>, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) direncanakanmendapat alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp435,8 miliar. Jumlah tersebut secara nominalmeningkat sebesar Rp7,1 miliar atau 1,7 persen bila dibandingkan dengan <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>BKPM dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp428,7 miliar. Rencana alokasi <strong>anggaran</strong> <strong>belanja</strong>BKPM dalam RAPBN tahun <strong>2011</strong> tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni, yangakan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) programpeningkatan daya saing penanaman modal, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp270,1 miliar;(2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BKPM, denganalokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp155,5 miliar; serta (3) program peningkatan sarana danprasarana aparatur BKPM, dengan alokasi <strong>anggaran</strong> sebesar Rp10,2 miliar.Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada program-program tersebut, antaralain adalah: (1) meningkatnya jumlah aplikasi perijinan dan non perijinan yang menjadiwewenang BKPM, PTSP Propinsi, PTSP Kabupaten/Kota yang terbangun dalam SistemPelayanan Informasi dan Pemberian Izin Secara Elektronik (SPIPISE) sebanyak 15 perijinansektor; (2) meningkatnya jumlah aparatur BKPM yang mengikuti diklat struktural, diklatNota Keuangan dan RAPBN <strong>2011</strong>IV -91

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!