1 - Acehbooks.org

- 37 -
timbangan-pertimbangan dari departemen-departemen dan lembaga-lembaga
tingkat Pusat lainnya, seperti Departemen PUTL, BAPPENAS, dll.
Oleh sebab itu keputusan yang akan diambiloleh Departemen Dalam Negeri
dengan sendirinya Juga mempertimbangkansudut-sudutpandangan dan
kepentingan dari departemen-departemen dan lembaga-lembaga lainnya
yang mempunyai hubungan langsung maupun tak langsung dengan aktivitas
perencanaan didaerah-daerah.
|
Dari kenyataan tersebut dia tas Team melïhcrt bahwa pemikiran tentang pembentukan
dan pengembangan unit-unit perencanaan daerah tersebut sesungguhnya
mengandung masalah-masalah yang tidak sederhana. Disamping
pertimbangan-pertimbangan daerah yang data-datanya telah kita kern
ukakan pada Bab II, Team merasa perlu untuk juga mempelajari faktorfaktor
yang timbul dari pandangan dan kepentingan Pemerintah Pusat. Dalam
uraian berikut ini akan diketengahkan beberapa orientasi dari lembaga-lembaga
di Pusat yang mempunyai hubungan dengan proses perencanaan
didaerah-daerah.
Dep temen , Dalam Neger!
4, Selama ini masalah pembentukan unit perencanaan daerahselalu dïtentukan
atauditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri kalau tidak oleh Presïden
sendiri, Bakopda tahun 1964 - 1969 dïtetapkan dengan Surat Keputusan
Presiden sedangkan pembubaran Bakopda dan pembentukan Biro Perbang
dilakukan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Sumber ketetapan
hukum ini adalah demikian oleh sebab hal itu menyangkut masalah
organisasi dari aparat-aparat pemerintahan, Oleh karena itu dalam masalah
pembentukan unit perencanaan daerah dewasa ini Departemen Dalam
Negeri jugasedang memikirkan beberapa kemungkinan danmerancangkan
pembentukan unit perencanaan daerah ini.
Dalah hal ini Departemen Dalam Negeri melihat masalah pembentukan
unit perencanaan daerah ini terutama dari segi institusionil dan dari segi
hukum, (a) Seg? Institusionil akan menyangkut masalah struktur organisasi
intern maupun extern serta fungsi politis maupun administratip dari unit
perencanaan tersebut. (b) Segi Hukum akan menyangkut masalah status dan
wewenang perencanaan dari unit perencanaan tersebut dalam hubungannya
dengan lembaga-lembaga dan organisasi pemerintahan lainnya dalam masalah
perencanaan dalam arti yang luas.
5, Kepentingan dan perhatian Departemen Dalam Negeri sebenarnya meiiputi
masalah yang lebih luas lagidari hanya sekedar memikirkan masalah pembentukan
unit perencanaan daerah itu sendiri Dimensi masalahnya tidak
hanya yang bersifat horizontal seperti misalnya masalah unit perencanaan
daerah dengan badan-badan lain dilingkungan Pemerintah Daerah, melain-