1 - Acehbooks.org

- 8 -
da Sumatera Utara), Kedudukan unit perencanaan dibawah Gubernur memberikan
otonomi yang cukup luas bagi badan tersebut dalam melakukan
aktivitasnya sedangkan kedudukan dibawah sekretariat daerah memberikan
ikatan-ikatan tertentu kepada unit tersebut dalam organisasi Sekretariat
Daerah.
6, Kedudukan Biro Perencanaan Pembangunan Daerah dalam hal ini adalah
sebagai bagiandari Sekretariat Daerah dan karenanya secara teoritis maka
Biro ini baik taktis maupun admïnistratip berada dibawah Sekretaris Daerah
, Menterï Dalam Negerr dalam hal ini rnenegaskanbahwa Biro ini "taktis
operasionil langsung berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah"
(Keputusan Menteri D N, no, 145/69), Dalam kenyataannya, kedudukan
Biro tidak memberikan kewenangan yang effektip sebagai unit
perencanaan karena statusnya setingkat dengan (bilg tidak setingkat dibawah)
dinas-dinas sebagai unsur pelaksana.. Kedudukan Biro juga kurang
menguntungkanditinjau dari segi fleksïbilitas dalam pembinaanmanpower
dan otonomi dalam logistik, kedua-duanya merupakan faktor yang amat
dibutuhkan bagi suatu unit yang dinamis dan strategis seperti unit perencanaan
.
7, Unit-unit perencanaan yang berbentuk Badan umumnya berada langsung
dibawah Gubernur atau diketuai oleh Gubernur sendiri, Kedudukan ini selain
memberikan otonomi yang luas bagi badan tersebut juga memberikan
wewendngyang lebih effektip dalam men ja lankanfungsi perencanaan komrehensif
terutama dalam mengkoordinir dinas-dinas kabupaten dan kotamadya
serta instansi-instansi lainnya, Kedudukan ini juga memungkinkan
badan tersebut untuk lebih leluasa menyusun dan melaksanakan program
operasioniInya oleh karena badan fsb, umumnya mempunyai budget sendiri
,melakukanpenempatan tenaga.-tenaga dan memperlengkapi fasilitasfasiiitaskhususnya
sendiri dengan tidak tergantung dari badan-badan iain.
(tentang budget pola staf, fungsi dan tugas dst, akan diuraikan lebih terperinci
dalam bagian-bagian berikut).
8, Salah satu alasan mengapa di Sulawesi Selatan telah dibentuk lagi oleh
Gubernur yangdisebut Panitia 9" adalah karena Gubernur membutuhkan
suatu rencana pembangunan yang komprehensif untukmana diperlukan suatu
wewenang yang lebih besar untuk melakukan koordinasi sektoral maupun
regional, karena Biro Perencanaan Pembangunan di Sulawesi Seiatan
selama ini tugasnya terbatas dalam perencanaan tahunan dan wewenang
maupun kemampuannya (dilihatdari segi staff, pembiayaan, peralatandsb,)
juga terbatas. Oleh sebab itu maka Gubernur perlu membentuk semacam
staff ahli yang mempunyai wewenang yang cukup besar untuk membantu
Gubernur secara langsung dalam melakukan perencanaan komprehensif dan
dalam jangka waktu yang lebih lama.