1 - Acehbooks.org

- 52 -
kepaia-kepala dinas yang diangkat menjadi anggota Panitia 9), yang fungsinya
tidak semata-mata mengkoordinir dinas-dinas dalam perencanaan,
akan tetapi melakukan perencanaan yang komprehensif sendir i secara otonom.
40. Pertimbangan untuk menempatkan unit perencanaan daiam struktur intern
organisasi Pemerintahan Daerah, adalah :
(1) Segi wewenang perencanaan yang dimiliki oleh unit Perencanaan ter­
sebut kebanyakan daerah menghendaki agoi unit perencanaan tersebut
mempunyai wewenang yang penuh den luas dalam bidang perencanaan
dan merupakan badan resmi satu-satunya yang memi liki wc enang meng­
koordinir perencanaan untuk daerah tersebut.
(2) Segi otonomi dari unit tersebut dalam melakukan perencanaan.
(3) Segi effisiensi organisasi dari unit tersebut, baik dalam tehn'h ar -
canaan maupun administrasi. Termasuk didalamnya adalah pertimbang­
an agar unit tersebut mempunyai budget yang dïtetapkan, dan penggu­
naannya diatur sendiri oleh unit tersebut,
41. Darï pertimbangan-pertïmbangan tersebut diatas, kecenderungan Pemerin­
tah Daerah sekarang adalah menempatkan unit perencanaan dalam posisï
sbb. :
(1) Unït perencanaan ditempatkan dalam posisi langsung dibawah Guber­
nur, agar memiliki wewenang yang cukup kuat Tentu saja ini dïser-
tai dengan dïskrïpsi fungsi dan wewenang yang jelas dan tegas.
(2) Unit perencanaan tersebut mempunyai ketua sendiri dimana ketuanya
adalah seseorang yang bukan Gubernur atau Wakü Gubernur sendiri,
yang dibantu dengan staff yang bekerja secara otonom dibawah pim-
pinan dan koordïnasï ketua unit perencanaan itu sendiri.
(3) Unit tersebut dilengkapi dengan staff tehnïs pelaksanaan fungsi peren­
canaan serta bagian khusus yang mengatur administrasi dari unit ter­
sebut yang biasanya diwujudkan dalam bagian tata-usaha.
42. Untuk menetapkan posisi dari unit perencanaan tersebut dibutuhkan kepu­
tusan dari Pemerintah Pusat yang harus dirundingkan antara Departemen
Dalam Negeri dengan badan-badan yang ada hubungannya dengan masa­
lah pembentukan unit perencanaan, seperti Bappenas, BPS, PUTL, dll.
Sudah barang tentu ketetapan dar» Pusat teisebut harus didasarkan pula pa­
da kondisi dan kepentïngan-kepentingan dae-ah