1 - Acehbooks.org

- 50 -
sifat fisik,
(E) Perencanaan desa dan kota, dengan unit-unit kota dan desa-desa sebagai
sasaran perencanaan,
35, Dengan adanya beberapa jenis pembagian wilayah perencanaan tersebut
diatas timbul masalah sepertï mïsalnya : apakah tepat suatu unït perencanaan
dibagi-bagi menurutsatuan-satuan admïnistratip, sebab hal demikian
ini bisa menïmbulkan konflik antar propinsi atau konflïk antara Pusat dan
Daerah. Dalam sejarah perencanaan di Indonesïa kita mengenai apa yang
disebut 'Mokogïnta Plan'yang dimaksudkansebagai Master Plan Sumatera,
atau 'Azhari Plan' yang dimaksudkan sebagai Master Plan Sulawesi, Kowilhan
Indonesia Tïmurdewasa ini juga membentuk apa yang disebut Team
Konsultasi Ekonomi Antar Daerah Indonesia Timur yang dimaksudkan sebagai
suatu unit perencanaan yang sasarannya adalah wilayah antar daerah
dï Indonesia Timur.
36, Sebalïknya diberbagai daerah yang telah ma ju perencanaan lokal dipandang
sangat penting. Di Jawa Tengah misalnya, Pemerintah Daerah Propinsi
memiliki program 'Modernïsasi Desa' yang dengansendirinyamemandang
perencanaan desa menjadi masalah yang penting, Di Jawa Timur perencanaan
lokal yang lebih bersifat perencanaan fisik dipandang sangat
penting, sehingga yang menjadi masalah didaerah itu adalah bagaimana
membentuk unit-unit perencanaan fisik untuk mengembangkan kota-kota
dan daerah. Wilayah Jawa Timur dipandang sebagai wilayah yang terlalu
luas untuk dikoordinir oleh suatu unit perencanaan tingkat propinsi, sehingga
karenanya dibutuhkan unit-unit perencanaan lokal dengan wilayah-wilayah
yang lebih kecïl.
37, Masalah pembagian wilayah tersebut diatas harus terlebih dahulu dipecahkan
pada tingkat nasional, khususnya oleh Bappenas, Dengan adanya definisi-definisi
wilayah perencanaan beserta fungsi-fungsi wilayah yangdiatur
dalam kerangka nasional, maka tiap-tiap unit propinsi akan mengetahui
fungsi wilayahnya masing-masing, baïk dalam perencanaan nasional,
perencanaan propinsi maupun terhadap perencanaan-perencanaan lokal
dalam wilayahnya. Dewasa ini Bappenas mempunyai bagian khusus dibawah
Deputy Perencanaan Regional dan Daerah yang mempunyai fungsi
sesuai dengan namanya, Namun dalam hal ini perlu dicatat bahwa dalam
Repelita I, perencanaan yang dilakukan oleh Bappenas masih bertitik beratpada
perencanaan sektoral, yakni mengkoordinir rencana-rencana dari
departemen-departemen, Sementara itu pada masa 3 tahun pelaksanaan
Repelita, Departemen PUTL telah mengembangkan aktivitas perencanaan
regional yang bersifat fisik dalam rangka mengembangkan kota-kota dan
daerah, Demikian pula, Departemen Dalam Negeri telah pula mengembangkan
aktivitas perencanaan desa, Kedua aktivitas tersebut yakni pe-