1 - Acehbooks.org

-61 -
3. Jadi jelasJah, bahwa bïmbïngan ïtu tidak sekedar menguntungkan unit perencanaan
daerah, tetapi akan juga membawa banyak manffoï bagi Pemerintah
Pusat sendiri. Hal ini dïsebabkan, karena unit perencanaan daerah yang baik
dengan sendirmya akan dapat banyak membantu Pemerintah Pusat, terutama
dalam penyediaan informasi dan data perencanaan yang tepat. Disamping itu
campur tangan Pusat dalam pembinaan unit perencanaan daerah akan memung»
kinkan terbinanya kerjasama antar daerah dalam bidang perencanaan pembangunan,suatu
kondisi yangmutlak diperlukan bagi terlaksananya pembangunan
nasional yang baïk. Dewasa ïnï sinkronisasi dari rencana pembangunan daerah
yang satu dengan rencana pembangunan daerah yang lain masih sukar dilaksanakan
tanpa bïmbïngan dan pengarahan darï Pusat.
4. Berdasarkanpengalaman-pengalaman penelitian sebagaimana telah dilaporkan
dalam bab-bab terdahulu, berïkut ini akan kita coba sïmpulkan pokok-pokok
gagasan tentang unit perencanaan daerah, berdasarkan mana saran-saran umum
akan kïta coba rumuskan da lam rangka pengembangan unit perencanaan daerah.
Sebelum kïta sampai pada saran-saran umum yang lebïh terperincï, ada baiknya
kïta kemukakan terlebïh dahulu logïka dari proses pembinaan Unit Perencanaan
Daerah berdasarkan kesïmpulan darï laporan yang telah kïta kemukakan
dalam bab-bab terdahulu 5
Pertama, terlebïh dahulu perlu kïta rumuskan pengertian dan batasan kita tentang
perencanaan darï berbagaï sudut pandangan. Darï rumusan tersebut kita
akan memperoleh pengertïan tentang ruang lïngkup tugas perencanaan dengan
berbagaï jenïs perencanaan yang kïta ketahuï.
Kedua, berdasarkan konsepsi perencanaan tersebut kïta akan memperoleh refleksï
tentang ruang lïngkup fungsï perencanaan yang menjadi tugas darï Unit
Perencanaan Daerah. Sudah barang tentu darï konsepsi tersebut kita akan juga
memperoleh pengerf:dn tentang berbagaï fungsï perencanaan yang tïdak menjadi
tugas darï Unït Perencanaan Daerah, karena fungsï tersebut mïsalnya saja
adalah merupakan tugas dar? badan-badan laïn, sepertï Bappenas, Bagian Perencanaan
Kabupaten dan Kota Madya, dan seterusnya.
Tugas dar? Unit Perencanaan Daerah tingkat Propïnsï tersebut perlu dikukuhkan
dengan undang-undang atau peraturan pemerintah yang merupakan dasar hukum
darï bekerjanya Unit Perencanaan Daerah tersebut. Dalam undang-undang/peraturan
pemerintah tersebut akan tercermïn apa yang menjadi tugas dan wewenang
Unit Perencanaan Daerah dan secara ïmplïsit akan dapat diketahuï juga
apa yang bukan termasuk dalam tugas dan wewenangnya.
Ketiga, secara keseluruhan, tugas umum dan ruang lïngkup perencanaan tersebut
di atas dilembagakan dalam organïsa'. • Unït Perencanaan Daerah. Tugas
umum darï Unit Perencanaan perlu dïperïncï untuk bisa mendapatkan gambaran
tentang bagïan-bagïan yang dïperlukan oleh unit untuk melaksanakan semua
tugas yang telah ditetapkan.