1 - Acehbooks.org

Masalah Pokok
-96-
BAB V!
KESIMPULAN DAN SA3AN - SARAN
TENTANG PENGEMBANGAN UN!T
PERENCANAAN DAERAH D!
KALIMANTAN TIMUR
1 „ Pada Bagian ! bab IV telah kita kemukakan saran-saran yang sïfatnya umum,
dalam art? berlaku untuk unit perencanaan di semua daerah, sudah tentu
termasuk untuk Kalimantan Timur Yang menjadi persoalan adalah i (1) tiap-tiap
pemerintahan daerah, dalam hal in? pemerintah daerah tingkat propinsi,
kotamadya dan kabupaten, mem?lik! tingkat perkembangan dan kemampuan
administrasi yang berbeda-beda, (2) tingkat perkembangan dan
kemampuan administrasi pemerintahan daerah tersebut dengan sendïrinya
pula mempengaruh? tingkat perkembangan dan kemampuan administrasi unit
perencanaan daerah dan oleh sebab itu unït perencanaan daerah pada
tiap-tiap propinsi mempunyai tingkat perkembangan yang berbeda-beda pula,
(3) tlap-tïap daerah memilïkï potens? atau 'resources' yang berbedabeda
pula, yaitu yang menyangkut sumber keuangan, staff ahlï atau persónïl,
lembaga-lembaga yang bisa membantu perkembangan un«'t perencanaan
daerah, dst, dan (4) tiap-tiap daerah sudah tentu juga mempunyai kompleks
persoalan yang berbeda-beda, sebagian sudah dlpecahkan melalui proses
perencanaan, sebagian lagï masïh banyak belum dïsentuh oleh proses tsb»,
tïngkat darï intervensï perencanaan komprehensif tsb berbeda-beda pada
setïap daerah Hal-hal yang kïta kemukakan dï atas adalah merupakan dasar
bahwa saran-saran untuk mengembangkan unit perencanaan pada tiaptiap
daerah past» bïsa berbeda
2. Tentang sïtuas* masalah unit perencanaan daerah Kalïmantan Tïmur, yaïtu
Bappepda, dapat kïta sïmpulkan dar? Bab V Bagïan I) secara sïngkat sebagaï
berïkut :
Pertama, pemerintah daerah Kalïmantan Tïmur dewasa inï sudah memiliki
unït perencanaan daerah dï tïngkat propïnsï ya«tu Bappepda„ Sekalipun
sumber hukumnya adalah masih berdasarkan S K Menteri Dalam Negerï
No. 145/1969, namun pendïrïan badan tersebut berikut kedudukan, tanggung-jawabdanwewenangnya
telah mendapatkan dasar yang lebih kuat lag?
pada S.K» Gubernur No 72/1972, yaitu sebaga? "badan otonoom dan
langsung merupakan badan yang memiliki fungsi staff terhadap Gubernur
Kepala Daerah se'ta mem?lik? wewenang perencanaan dan pengendalian
yang penuh dalam proses pembangunan daerah".