1 - Acehbooks.org

-44-
pembentukan dan pengembarsgan unït perencanaan daerah ini,
Konsepsi Perencanaan
22. Sebelumkira melangkah lebih lanjut untuk membentuk suatu unit perencanaan
daerah, seyogyanya terlebih dahulu dïpïkirkan hal-hal yang lebih
fundamentil yang mendasarï pembentukan lembaga tersebut. Sebab pada
akhirnya proses instïtuslonalïsasi yang baik haruslah didasarkan pada konsepsi
yang baikpula. Oleh sebab itu masalah pertama yang harus dipecah
kan pada tingkat Pusat kemudian juga pada tingkat Daerah adalah masalah
konsepsi perencanaan. Lembaga-lembaga perencanaan yang akan dibentuk
atau dilembagakan akan merupakan refleksi dari konsepsi perencanaan
tersebut dl atas.
Konsepsi perencanaan akan menyangkut segi masalah jika dilïhat dari sudut-sudut
pandangan sbb.s
(A). Di lihat Dari Segi Proses
23« Di lihat dari segi proses, maka perencanaan da lam arti yang luas akan menyangkut
proses-proses sbb„ s
(a) Proses pengumpulan^ pengolahan danpenyajian data untuk keperluan
perencanaan.
(b) Proses penyusunan rencana, sejak dari rencana-rencana jangka panjang,
jangka menengah, program tahunan hingga kepada penyusunan
proyek-proyek.
(c) Proses pengawasan dan pengendalian operasionil pelaksanaan rencana
pembangunan.
(d) Proses pengumpulan, pengolahan dan penyajian laporan untuk keperluan
evaluasi,feed-back danbahanpenyusunan rencana seianjutnya.
Dalam konsepsi perencanaan tersebut harus jelas tergambar hubungan antara
berbagaï proses tersebut dl atas yang tercermin pula dalam hubunganhubungan
institusionil dari berbagai lembaga, baik da lam dimensï horïsontal,misalnya
diantara lembaga-lembaga setingkat pada setiap jenjang pemerintahan,maupun
dalam dïmensi vertfkal,misalnya antara lembaga-lembaga
Pusat sam pa? tingkat-tingkatterbawah.Konsepsi yang kemudian mencerminkan
hubungan antara lembaga-lembaga tingkat Pusat seperti antara
Bappenas dengan Sekretariat Pengendalian Operasionil Pembangunan, BPS,
Badan Urusan Cess Pusat, Departemen Dalam Negeri (Ditjen Urusan Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah), Direktorat Tata Kota & Daerah,
Departemen PUT, dst. selain perlu diperjelas dan diperbaharui fungsinya
dalam hubungannya dengan proses perencanaan, yang terpenting juga adalah
mempunyai refleksï vertikal kebawahsehïngga lembaga-lembaga ting-