1 - Acehbooks.org

(a) Penentuan pola pengembangan regional dan penyusunan rencana daerah
propinsi yang kemudian dijabarkan dalam proyek-proyek atau kegiatan
yang akan dijalankan oleh dan dengan pembiayaan Pemerintah Daerah
Propinsi.
(b) Membantu Pemerintah Pusat (Nasional) dalam penyusunan Repelita serta
program tahunan (baik melalui saluran Departemen Dalam Negeri atau
langsung ke Bappenas maupun melalui saluran dinas-dinas vertikal ke de­
partemen-departemen sektoral) yang kemudian akan dijabarkan menjadi
proyek-proyek Pelita Nasional. Bantuan ini bisa dilihatdari segi sektoral
maupun regional darï perencanaan nasional.
(c) Memberikan pengarahan dan pedoman bagi penyusunan Repelita dan prog­
ram tahunan yang akan disusun oleh pemerintah daerah tingkat Kabupaten
d@n Kota-Madya yang termasuk da lam wilayah kekuasaannya, yang kemu­
dian akan dijabarkan dalam proyek-proyek Pel'ta Kabupaten da- Kca-
Madya.
(d) Membantu Pemerintah Pusat dalam mengarahkan program-program khusus
seperti bantuan kepada desa dan kabupaten serta kota-madya, proyek-pro­
yek Cess, proyek kepadatan penduduk dll,
(e) Mengarahkan proyek-proyek serta kegiatan ekonomi swasta, khususnya
melalui perencanaan ïnvestasi (PMA maupun PMDN) baik dalam rangka
ïntegrasïnya dengan proyek-proyek pemerintah maupun pengembangan sek­
tor swasta dalam pembangunan itu sendiri,
Dalam perumusan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unït peren­
canaan daerah tingkat Propinsi mempunyai dua macam fungsi yaitu : pertama,
fungsi menghasilkan out-put berupa rencana Pemerintah Daerah Propinsi, dan
kedua, fungsi memberikan in-put untuk perencanaan nasional dan perencana-
an~daerah tingkat kabupaten serta kota-madya. Dalam perencanaan tingkat
Propinsi, unit perencanaan tersebut melakukan perencanaan langsung, hasil
perencanaan mana akan dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah tingkat
Propinsi. Dalam perencanaan nasional, unit perencanaan Propinsi hanya mem­
berikan bahan-bahan serta memberikan pengarahan agar proyek-proyek pusat
bisa dïarahkan untuk membangun daerah tersebut. Terhadap perencanaan dae­
rah tingkat kabupaten dan kota-madya, unit perencanaan propinsi mempunyai
fungsi untuk mengarahkan agar proyek-proyek atau rencana dari pemerintah
kabupaten dan kota-madya tersebut se ja lan dengan arah pembangunan regional,
selain terarah pada kepentingan daerah-daerah kabupaten dan kota-madya itu
sendiri.
Untuk bisa menunaikan fungsi yang cukup luas tersebut diatas, diperlukan ada­
nya suatu badan dengan mekanisme pekerjaan yang terus menerus (revolvïng)
dengan tugas rutin, bulanan dan tahunan, yakni untuk sejak semula melakukan
pengumpulan data & informasi, melakukan survey & feasibility study (pelaksa-