1 - Acehbooks.org
1 - Acehbooks.org
1 - Acehbooks.org
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
- 45 -<br />
kat Propinsi menjadi jelas pula hubungan fungsïonïlnya dalam proses perencanaan<br />
daerah (lihat bagan yl )<br />
ö'lihat Dan' Seg» Tehnis<br />
24, Konsepsi perencanaan menyangkut pula pembidangan yang memiliki proses<br />
dan tehnik yang berlainan pula, yaitu :<br />
(a) Perencanaan ekonomi dan moneter<br />
(b) Perencanaan fisik<br />
(c) Perencanaan sosial & tenaga kerja<br />
(d) Perencanaan proyek, dimana umumnya digunakan peralatan analisa<br />
'cost & benefit' baik terhadap rencana-rencana ekonomi, fisik', maupun<br />
terhadap rencana-rencana sosial & tenaga kerja,<br />
(e) Perencanaan program yang menyangkutsejumlah proyek yang mempunyai<br />
kaïtan dalam sasaran pembangunan,<br />
(f) Perencanaan komprehensif (nasional maupun regional),<br />
Bagaimana menghubungkan berbagaï proses dan tehnik perencanaan tersebut<br />
diatas menjadi suatu proses perencanaan yang komprehensif akan memerlukan<br />
pemikiran dan konsepsi apabila proses tersebut diatas hendak dilembagakan<br />
dalam suatu unit perencanaan,<br />
(C). Di lihat Dari Segi Sasaran Perencanaan<br />
25, Konsepsi perencanaan ini juga menyangkut masalah ruang lingkup dar? sasaran<br />
perencanaan, khususnya mengenai hubungan antara sektor pemerintah<br />
dan sektor swasta, Selama ini pengertian •umum : tentang perencanaan<br />
di Indonesia adalah perencanaan yang dilaksanakan melalui proyek-proyek<br />
pemerintah, Perencanaan terhadap sektor swasta yang memerlukan tehnik<br />
perencanaan yang disebut planning by inducement'masih banyak terluput<br />
dari perhatian,<br />
Dï Aceh ADB telah mempunyai suatu bagian khusus yang mengatur masalah<br />
penanaman modal, baïk dalam rangka PMA maupun PMDN, bagian mana<br />
dimaksudkan untuk mengatur dan mengarahkan ïnvestasi swasta sesuai dengan<br />
tujuan-tujuan pembangunan dan kepentingan daerah. Namun dïberbagai<br />
daerah lainnya, sepanjang yang diketahuï oleh Team, masalah pengarahan<br />
sektor swasta ïnï belum dïkoordïnïr dalam fungsi unït perencanaan<br />
daerah, sehïngga karenanya, proyek-proyek ïnvestasi didaerah lebïh banyak<br />
dïtentukan oleh proses yang berlangsung pada tingkat Pusat.<br />
26, Pengarahan ïnvestasi dan sektor swasta ïnï akan menjadi masalah yang makin<br />
penting bagï Pemerintah Daerah, mengingat bahwa masalah ini sejalan<br />
dengan gagasan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khusus-