1 - Acehbooks.org

-102 -
hasïlkon naskah Rencana Pembangunan Daerah Kalïmantan Tïmur 1972 -
1979, antara laïn ditetapkan bahwa bïdang kehutanan adalah merupakan
sektor utama (leading sector) dalam pembangunan darï mana dïharapkan bïsa
dïtarik perkembangan sektor-sektor laïn (devïded sectors). Sektor pettanïan
(termasuk dïdaiamnya sub-sub sektor perkebunan, perïkanan Iaut,perïka
nan darat,dll ,)dengan demïkïan berkedudukan sebaga? "derïved sector",
Karena sektor pertanian tïdak dïutamakan dïbandïng dengan sektor kehutanan,
maka masalah pemenuhan produksi pertanian (terutama bahan makanan
pokok) harus dïpecahkan melaluï ker jasama dengan daerah-daerah lain,
khususnya Kalïmantan Selatan dan Sulawesi Selatan yang merupakan daerah
surplus atau daerah yang lebïh ma ju ds bidang pertanïan ,
Konsekwensï darï pemïlïhan strategi sektoral dalam pembangunan daerah dï
atas adalah bahwa perencanaan dï bïdang kehutanan (baïk yang menyang­
kut kegiatan eksploïtasï, ekologï hutan dan kegiatan perekonomïan yang
dïtïmbulkan oleh pengusahaanhutan ïtu) akan merupakan masalah yang ha­
rus mendapatkan perhatian utama,Dewasa in? kegiatan perencanaan bïdang
kehutanan sangat dïtentukan oleh Dinas Kehutanan Propïnsï Kalimantan Tï­
mur. Apabïla fungs? perencanaan bïdang kehutanan ïnï dïgeser ke dalam u-
nit perencanaan daerah, maka hasd perencanaan kehutanan ïnï tentu akan
mengandung unsur-unsur pertimbangan yang lebïh luas yang dïhubungkan
dengan sektor-sektor laïn sesua? dengan fungsinya sebagai leading sector.
Hal ?tu memang d? per lukan sebab perkembangan lebïh lanjut darï sektor ke­
hutanan in? akan sangat tergantung darï sektor-sektor pembangunan laïnnya
seperti mïsalnya dï bïdang prasarana, industri, tenaga kerja, pertanian,
dll, Atas dasar pertimbangan dï atas, maka dalam unït perencanaan daerah
dïper lukansuatu team ahli yang cukup kuat kompetensïnya untuk merenca­
nakan pengembangan sektor kehutanan, tanpa mengurangï arti perencana­
an tehnïs yang dilakukan oleh Dïnas Kehutanan yang perlu tetap dïperta-
hankan. Team ahlï yang méngkonsentrasïkankegïatannya dalam perencana­
an pengembangan sektor kehutanan ïnï barangkalï untuk Kalïmantan Tïmur
bïsa merupakan unsur ïnti dalam struktur organisasï dan personalia unït pe­
rencanaan daerahnya,
Ketiga, Kalimantan Tïmur adalah merupakan daerah yang luas dengan ke-
padatan penduduk (menurut sensus penduduk 1972) rata-rata 4 jïwa per km2
pada tahun 1971 . Penyebarannya juga tidak merata, dï Kabupaten Berau
misalnya densïtas rata-ratanya adalah 1 jïwa per km2, sedangkan d? Ba-
likpapan 759 jïwa per km2 dan dï Samarïnda 323 jïwa per km2. Dengan de­
mikian maka pada umumnya problïm penduduk yang dïhadapï bukanlah ke-
padatan melaïnkan kelangkaan tenaga kerja berhadapan dengan masalah
pembangunan pertanian, ïndustrï, dIL
Perencanaan tenaga kerja adalah relatïf mudah, sebab masalah pokok-
nya bukanlah pencïp*aan lapangan kerja untuk tenaga yang mcngarxjgur