1 - Acehbooks.org

- 36 -
BAB !!!
MASALAH-MASALAH POKOK PEMBENTUKAN
UNIT PERENCANAAN DAERAH
I. TENTANG PANDANGAN PUSAT DAN DAERA 1
- J
Orientasi Pusat dan Daerah
1, Sebagaimana telah disajikan dalam Laporan Bab II, dewasa ini kita mengenai
adanya dua pola perkembangan unit perencanaan didaerah-daerah.
Pola pertama adalah, unit perencanaan yang perkembangannya bersumber
pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No, 145/69 yang menghasilkan
Biro Perencanaan Pembangunan Daerah yang kedudukannya berada
dibawah Sekretariat Daerah. Pola kedua adalah unit perencanaan yang
perkembangannya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur pada masing-masing
daerah yang menghasilkan badan-badan perencanaan daerah dengan
nama yang berbeda-beda pada tiap daerah, tapi umumnya mempunyai kedudukan
langsung dibawah Gubernurserta bekerja secara lebih ofonom dari
Biro Perencanaan Pembangunan Daerah,
2, Seperti juga telah kita singgung pada Bab sebelumnya, dewasa ini kita
jumpai kecenderungan pada berbagaï Pemerintah Daerah yang memï!ik!
Biro Perbang untuk mengubah atau mengembangkan biro-biro tersebut menjadi
badan-badan perencanaan yang politis lebih kuat kedudukannya dan
secara tehnisadministratipléfcheffisien. Untuk melakukan perubahan-perubahan
tersebut^Pemerintah Daerah umumnya menunggu Keputusan dari
Pusat, cq Óepartemen Dalam Negeri atau dari Presiden sendiri, yakni 'keputusan
yang menyangkut unit perencanaan daerah, baik secara khusus
menyangkut unit itu sendiri atau dalam kerangka re-organisas? Pemerintahan
Daerah yang tentunya juga mencakup masalah unit perencanaan daerah.
Di Sulawesi Selatan persiapan untuk membentuk sebuah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sudah dilakukan-baik dari segi konsepsi
maupun dari segi prasarana fisik, dimana "untuk membentuk badan tersebut
masih dinantikan suatu keputusan atau pedoman dari Pusat,
3, Dari hal tersebut diatas Team menaük kesimpulan bahwa masalah pembentukan
dan pengembangan unit perencanaan daerah ternyata jugo menyangkut
faktor pertimbangan Pusat, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri,
disamping faktor pertimbangan daerah sendiri, Faktor pertimbangan Pusat
tersebut, sebagaimana teriihatjuga dari data-data dan informasi yang telah
dikumpulkan oleh Team didaerah-daerah, ternyata juga tidak hanya
menyangkut Departemen Dalam Negeri, melainkan menyangkut pula per-