1 - Acehbooks.org

- 79 -
nistratïp dan fungsionil dengan lembaga-lembaga Pemerintah Pusat maupun
lembaga-lembaga Pemerintah Daerah andahannya, hubungan mana sebagian
sudah diatur, sebagian belum ada sebagian lag? mungkin perlu dipertegas. Peraturan
yang mengatur hubungan admïnistratip dan fungsionil itu dïharapkan
datang darï Departemen Dalam Negeri setelah melakukan konsultasï dengan
dan memperoleh bahan-bahan pertimbangan (terutama yang menyangkut hubungan-hubungan
fungsionil) dari ïnstansï-instansi lain sepertï Bappenas, PUTL
dan departemen-departemen laïn, BPS, dll. instansi yang mungkin mempunyai
hubungan fungsionil dengan unit-unit perencanaan daerah dalam proses perencanaan.
Hubungan yang perlu dipertegas peraturannya adalah antara unït perencanaan
daerah dengan Bappenas. Namun hubungan ïnï sangat dïtentukan oleh ruang
lïngkup fungsï Bappenas sendiri dalam dimensï regïonalnya, oleh sebab dalam
pengertian kïta ruang lingkup perencanaan Bappenas dewasa inï masih bertitïk
berat pada perencanaan nasional yang sektoral sïfatnya. Pengembangan dimensï
regional dari ruang lingkup perencanaan Bappenas sudah tentu akan menyangkut
masalah hubungan Bappenas dengan unit-unit perencanaan daerah, baik tingkat
propïnsï, kabupaten sampai ke kota-madya.
Masalah saluran data & informasi juga perlu diatur kembalï, terutama yang
menyangkut fungsï BPS dan andahan-andahannya dengan Bappenas dan unitunït
perencanaan daerah serta dengan departemen-departemen dan dïnas-dïnas
dï daerah. Kesemuanya membutuhkan keputusan dan peraturan darï Pusat.
17. Dalam hubungannya dengan Pusat, soalnya sangat banyak dïtentukan oleh peraturan
Pusat. Namun, dengan dinas-dinas dï lïngkungan pemerintah daera h
propïnsï sampai ke tïngkat bawah serta dengan unit-unit perencanaan tingkat
kabupaten dan kota-madya, Pemerintah Daerah Propïnsï bïsa membuat berbagaï
peraturan yang menyangkut mïsalnya, prosedur aliran data (data inflow), prosedur
dan proses perencanaan serta prosedur dan proses pengawasan dan pengendalian
darï proyek-proyek pembangunan dï lïngkungan daerah propïnsï
tersebut.
Tata Kerja
18. Setelah fungsi perencanaan pembangunan daerah selesaï dirumuskan pelembagaannya,maka
pelaksanaan dari fungsi dan tugas unit perencanaan tersebut memerlukan
landasan dan pedoman kerja sebagai langkah pertama. Dalam permulaan
rekomendasi team tentang logika dari proses pembentukan dan pengembangan
unit perencanaan daerah, telah kita sebutkan beberapa hal yang perlu
dirumuskan, yaitu :
(a) Fungsi dan tugas yang lebih terperïncï dari unit perencanaan daerah baïk
secara umum maupun secara lebih detail yang menyangkut bagïan-bagïannya.