1 - Acehbooks.org

- 87 -
BAB V
RINGKASAN LAPORAN DAN ANALISA HASIL
PENELITIAN UNIT PERENCANAAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR
I. TINGKAT PERKEMBANGAN UNIT PERENCANAAN DAERAH KALIMAN -
TAN TIMUR
Institusionil
1. Dï Kalimantan Timur dewasa ini terdapat sebuah un't perencanaan daerah
Propinsi yang bernama Badan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan
Daerah yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Kalimantan
Timur No, 49 Tahun 1969. Pembentukan unit perencanaan tersebut adalah
merupakan pelaksanaan dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nö. 145
Tahun 1969 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
yang antara lain menetapkan pasal pembentukan unit perencanaan daerah
yang bernama Biro Perencanaan Pembangunan Daerah. Sebagaimana kita
ketahui, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas hanya menentukan
bahwa Biro Perencanaan tersebut taktis operasionil berada dibawah
Gubernur dan administratipmerupakan bagian dari Sekretariat Daerah.
Karena ketentuan lebih lanjut tïdak ada, maka hal ini menyediakan kesempatan
bagi Gubernur-gubernur untuk mengambil inisiatipsendiri-sendiri dalam
menyusun struktur dan fungsï unït tersebut lebih lanjut. Demikian pula
yang dilakukan oleh Gubernur KDH Kalimantan Timur.
2. Unit perencanaan daerah Kalimantan Timur disempurnakan melalui Surat Keputusan
Gubernur, yaitu Surat Keputusan No. 70 Tahun 1971, serta No.
72, 73 dan 78 Tahun 1972. Setelah unit perencanaan tersebut dibentuk
dengan Surat Keputusan Gubernur No. 69/1969, maka Surat Keputusan No.
70 secara serba singkat dan umum mengatur fungsi dan wewenang Bappepda.
Pöda bulan Oktober 1971, Pemerintah Daerah menyelenggarakan suatu workshop
untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah 7 Tahun (1972 - 1979)
yang antara laïn memuat keputusan tentang reorganisasi unït perencanaan
daerah. Berdasarkan hasïl workshop tersebut maka Gubernur melakukan penyempurnaan
institusionil terhadap Bappepda dengan Surat Keputusan No.
72/1972 yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai kedudukan dan tanggungjawab,
tugas, fungsi, wewenang serta susunan organisasi yang baru dari
Bappepda
Seianjutnya Gubernur lebih menyempurnakan unit ini dengan penetapan job
descrïption darï tiap-tiap pejabat Bappepda melalui Surat Keputusan No. 73/
1972.