1 - Acehbooks.org

-32-
proses pengawasan di lihat darï segi ïnstitusïonïl maupun fungsionil tersebut
diatas dapat dïpahami bahwa diberbagai daerah ada kecenderungan untuk
menggabungkan badan-badan SPOP, Operation-room dan Bagian Pengawasan
dari unit perencanaan daerah kedalom suatu badan yang integral,
dimana fungsi pengawasan,pengendalian operasionü,evaluasi,pengolahan
feed - back perencanaan, dsb,, dikoordinlr oleh satu bagian khusus
dari unit perencanaan daerah. Selain karena alasan fungsionil, kecenderungan
ini juga dïdasarkan pada pertimbangan praktïs, misalnya saja karena
alasan kekurangan staff, pembiayaan, peralatan, dsb„
Program Bantuan Kabupaten dan Dana Cess
60c Kedua program ini merupakan program khusus Pemerintah Pusat, Masingmasing
program mempunyai prosedur pengaturan sendiri serta lembaga pelaksanaan
nya sendiri. Program bantuan kabupaten sudah tertentu jumlahnya
bagi tiap-tiap daerah (berdasarkan jatah rupiah per kapita yang dïrentukan
oleh Pusat) dan penggunaannya harus mengïkuti petunjuk-petunjuk
kriferia proyek-proyek yang ditetapkan oleh Pusat, antara lain bahwa
proyek-proyek yang dibiayai dengan bantuan ini tidak boleh merupakan
proyek gotong-royong, harus selesai dalam waktu satu tahun, harus merupakan
proyek-proyek prasarana ekonomi dsb. Tetapi wewenang sepenuhnya
untuk menyetujuï proyek-proyek ini diserahkan kepada Gubernur,
yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada unit perencanaan setempat,
Sedangkan dana Cess dimaksudkan untuk digunakan bagi pengembangan
tanaman budidaya yang bersangkutan (Dana Cess ditarik dari hasil produksi
tanamanbudidaya setempat yang dïperdagangkan keluar daerah),tetapi
dalam kenyataannya dana-dana ini juga digunakan untuk kepentingan
pembangunan prasarana daerah, Penggunaan dana ïnï harus mendapatkan
persetujuan darï Badan Urusan Cess Nasional, sedang untuk pelaksanaannya
dibentuk suatu Badan Urusan Cess Daerah yang berada diluar unit
perencanaan daerah
III. TENTANG SARANA-SARANA PENUNJANG UNIT PERENCANAAN
Sistim Informasi untuk Perencanaan
61 . Sistim informasi meliputï ïnstïtusï dan kegiatan pengumpulan, penyaluran,
pengolahan, penyajian, penyimpanan dan pengendalian data-data untuk
perencanaan. Data-data tersebut dapat bersifat (a) Data-data umum, yaitu
informasi dasar mengenai keadaan dan perkembangan ekonomi, sosial daerah
yang meliputï antara lain data-data tentang penduduk, produksi dipelbagai
sektor kegiatan ekonomi, prasarana dsb. dan (b) Data-data yang
terbatas peredarannya maupun penggunaannya (classified data) seperti la-