1 - Acehbooks.org

-42 -
dari organisasi Pemerintah Daerah, Sebagaimana telah kita utarakan pada
bagian yang terdahulu, daerah-daerah pada waktu ini masih menanti-nantikan
keputusan Pusat (Departemen Dalam Negeri atau Pressden), tentang
pembentukan unit perencanaan daerah ini. Banyak daerah yang ragu-ragu
untuk mengambil ïnisiatif sendiri dalam pembentukan unït perencanaan ini.
Sebagaimana kita ketahui beberapa daerah (Aceh dan JawC* Timur) telah
mengambil ïnisiatif untuk membentuk Badan Perencanaan sebagai gant»
darï Biro Perbang.
16. Berbagaï daerah lainnya belum mengambil inlsiatsf karena belum mengetahui
sampai seberapa jauh ketetapan Pusat itu akan mengatur unït perencanaan
daerah. Yang menjadi masalah dan kemungkinannya ditetapkon
pada tingkat pusat adalah yang menyangkut hukum dan wewenang perencanaan,
fungsinya, hubungannya dengan Pusat serta hubungannya dengan
unit-unit perencanaan lainnya dalam satu kawasan ekonomi, Kawasan ekonomi
ini juga belum diketahui pembagiannya, bisa dalam satuan-satuan
pulau yang lebih bersifat geografis bisa pula mencakup wilayah-wilayah
yangsifatnya sudah antar pulau dan merupakan satuan ekonomi , Integrasi
antara pembagian-pembagian adminïstratïf, geografis dan ekonomisitu ti- »
dak bisa dïtentukan,oleh daerah dan diharapkan dïpecahkan pada tingkat
pusat.
17. Yang terutama menjadi masalah Pemerintah Daerah adalah bagaimana struktur
organisasi internnya. Dalam hal ini pemerintah Daerah juga masih ragu-ragu
apakah struktur organisasi intern ini akan diatur oleh Pusat, Masih
menjadi bahan pemikiran apakah segi ini perlu diseragamkan untuk semua
daerah. Disatu pihak dalam upaya untuk melakukan perencanaan nasional
(termasuk dïdalamnya mengatur saluran informasi dan data) dïrasakan
perlunya ketentuan-kefentuan pusat mengenai berbagaï bagian-bagian
tertentu yang harus ada pada unït perencanaan daerah, tapi dilaïn pihak
mengïngat varïable-variable yang berlaïnan pada tïap-tiap daerah, dïrasakan
perlu ada kebebasan bagï daerah untuk menentukan sendiri struktur
organisasi internnya.
18.. Sungguhpun Pemerintah Daerah adalah institusï yang paling mengetahui
kondisidan varïable-variable didaerahnyasendiri, namun mereka bisa juga
menjadi 'bias' dalam pembentukan unït perencanaan didaerahnya sendiri,
terutama jika hal ini dihubungkan dengan konsep inter-regïonal dan
konsep perencanaan nasional. Dilaïn pihak Pemerintah Daerah menghadapï
kesulitan dalam mencari orang-orang atau lembaga-lembaga (universitas
atau lembaga Penelitian loka!)yang memiliki kemampuan politïs dan tehnis
untuk menyusun suatu konsep tentang unit perencanaan daerah sesuai
dengan kepentingan-kepentïngan obyektïp, yaknïyangmempertimbangkan
berbagaï variable pada tingkat nasional, inter-regïonal, regional maupun