1 - Acehbooks.org

- 72 -
karang ini tata hubungannya dipandang masih kurang jelas,
Seianjutnya, ketentuan dari Pusat tersebut akan merupakan dasar dari pengem­
bangan unit perencanaan daerah yang akan diatur kemudian dengan Surat Ke­
putusan atau peraturan Gubernur KDh\ Dengan demikian, maka di luar keten-
tuan-ketentuan mengenai bagian-bagian pokok dan bagian-bagian dari eselon
pertama, Gubernur bisa mengeluarkan berbagai ketentuan yang mungkin akan
berbeda darï satu daerah ke daerah laïn, tergantung dari berbagaï faktor se­
perti : kondisi sosial ekonomi dan tïngkat perkembangan suatu daerah, staff
dan kemampuan pembeayaanyang ada, faktor-faktorsosial budaya, dsb. Deng­
an demikian, di samping adanya keseragaman, maka peraturan-peraturan hu­
kum yang akan dïtentukan masih memberi kesempatanbagi berkembangnya va­
riasi darï unit perencanaan daerah sesuai dengan in-put dari daerah-daerah
yang bersangkufan,
Struktur dan tugas,
11 . Struktur organisasi unit perencanaan daerah disusun setelah kita mengetahui
dengan jelas ruang lingkup fungsi dan kegiatan perencanaan daerah iersebut
serta setelah jelas bagi kita dasar hukum dan hal-hal yang telah ditetapkan
oleh peraturan dan undang-undang sebagaimana telah kita uraikan tersebut di
atas.
Setelah kita memperoleh pengertian yang jelas tentang unit perencanaan daerah,
fungsi dan ruang lingkup kegiatan yang telah ditetapkan, maka gambaran
umum tentang susunan organisasi unit perencanaan daerah dapat kita lukiskan
sebagai berikut :
Pertama, untuk bisa memenuhi fungsinya sebagai badan yang menjalankan-*tugasperencanaan
yang terus menerus (revolving planning machinary), maka unit
perencanaan daerah, pertama-tama harus memiliki bagian-bagian pokok, yaitu
:
(a) Bagïan pengumpulan data & informasi, yang bekerja mengumpulkan ba­
han-bahan kwalitatïf maupun kwantitatïf untuk keperluan perencanaan ,
Bagïan ïni berfungsi juga untuk mengolah, menganalisa dan menyojikar
data-data & informasi tersebut dalam bentuk-bentuk deskriptif, tabel-ta­
bel, grafik-grafïk, monogram-monogram, dll, sesuai dengan ujuan yang
diperlukan untuk perencanaan,
(b) Bagian perencanaan rencana pembangunan yang bertugas menger jakan ber­
bagai naskah perencanaan seperti % pola rencana jangka panjang, renca­
na lima tahun, rencana tahunan, RAPBD, rencana proyek, dsb,
Bagïan ïnï juga bertugas untuk menyusun sesuatu laporan yang diperlukan
oleh pïmpinan, seperti mïsalnya laporan-laporan atau keterangan-kete-
rangan yang akan diucapkan oleh Gubernur dï APR, nota keuangan, lam-