1 - Acehbooks.org

noon tugas ïnï bisa diserahkan kepada badan atau lembaga laïn namun dengan
tujuan yang sesuai atau dïtentukan oleh unït perencanaan tersebut), melakukan
perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta
melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian, baik untuk mengontrol jalannya
proses pelaksanaan rencana pembangunan maupun dalam rangka mendapatkan
umpan balïk (feed-back) bagi perencanaan seianjutnya,
10. Ruang lïngkup fungsï dan tugas perencanaan yang akan dijalankan oleh unit
perencanaan daerah tersebut diatas harus diatur dan ditentukan batas-batasnya
oleh Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah,
Dalam hal ïnï sangat diperlukan suatu Surat Keputusan Presïden atau Menteri
Dalam Negeri bagï pendïrïan unit perencanaan daerah yang dalam batas-batas
tertentu bertujuan untuk mengatur dan menyeragamkan dasar pertumbuhan dan
pengembangan unit perencanaan daerah di seluruh Indonesia, Darï Surat Keputusan
atau peraturan pemerintah tersebut di atas akan tercermin wewenang
dari unït perencanaan daerah dan bagaimana hubungannya dengan Pusat (Departemen
Dalam Negeri, Bappenas, atau departemen-departemen lainnya) dalam
proses perencanaan.
Sudah tentu ketentuan darï Pusat tersebut akan bertitik tolak darï pandangan
Pusat mengenai proses perencanaan secara menyeluruh, dimana unit perencanaan
daerah akan dipandang sebagai bagïan darï mekanisme perencanaan nasional
,
Ketentuan dari Pusat tersebut tïdak perlu melïputi hal-hal yang sangat detail,
misalnya saja mengenai struktur organisasi secara keseluruhan, melainkan hanya
menyangkut hal-hal pokok bagï pendïrian dan pengembangan unit perencanaan
daerah, yaïtu s
(a) Kedudukan, wewenang, fungsi dan tugas umum dari unït perencanaan daerah
sebagai pemegang wewenangsatu-satunya dantertinggi di lingkungan
pemerintah daerah di bidang perencanaan,
(b) Hubungan unit perencanaan daerah denganjjeberapa lembaga Pusat, baik
dilihatdari segï administrasi pemerintahan maupundari segi proses perencanaan.
(c) Bagian-bagian pokok yang disyaratkan oleh unït perencanaan daerah serta
bagian-bagian dari eselon pertama darï struktur organisasinya yang memungkinkan
unït tersebut mendukung fungsinya, dalam hubungannya dengan
proses pembangunan daerah, maupun dengan proses pembangunan nasional.
(d) Hubungan unit perencanaan daerah tingkat Propinsi dengan unit-unit perencanaan
tingkat kabupaten dan kota-madya, atau dalam hubungannya
dengan badan-badan laïn yang ada hubungannya dengan proses perencanaan,
pengawasan dan pengendalian operasionil pembangunan, yang se-