1 - Acehbooks.org

- 81 -
perluan terakbïr ïnï dïsarankan agar dï lïngkungan Bappenas dïbentuk bagian-bagian
baru yang mempunyaï spesïalïsasï daerah. Tetapi ini tïdak
berartï bahwa untuk setïap propïnsï perlu diadakan bagïan tersendiri dï
Bappenas, tetapi cukup bïla dï Bappenas ada bagïan yang mempunyaï spesïalïsasï
wïlayah yang bïsa melïputi beberapa propïnsï.
(c) Dewasa ïnï hampïr setïap propïnsï mempunyaï perwakïlan dï Jakarta. Kïnï
perlu dïjejakï sampai seberapa jauh perwakïIon-perwakïlan ïtu dapat dïmanfaatkan
sebagaï media penghubung antara Pusat dengan daerah dalam
bidang penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah.
(d) Skala prïorïtas darï setïap proyek yang dïsampaikan daerah untuk mendapatkan
persetujuan Bappenas sudah harus dïtentukan dï daerah oleh unït
perencanaan daerah yang bekerja sama dan berkonsultasï dengan dïnas-d» =
nas vertikal yang ada dï daerah. Dengan cara ïnï Bappenas dapat memperoleh
gambaran yang jelas tentang kondïsï daerah serta keingïnan pemerintahnya.
(e) Untuk memungkïnkan sïnkronïsasï darï rencana pembangunan nasional dengan
rencana pembangunan daerah secara kontinu, maka unsur-unsur Pusat
sebaïknya dïïkut sertakan dalam kegiatan perencanaan di daerah. Hal ini
tïdak saja memungkïnkan sïnkronïsasï yang baru disebutkan dï atas, tetapi
akan juga memungkïnkan unït perencanaan daerah memanfaat keahlian
(expertise) darï Pusat, sehïngga rencana-rencana pembangunan daerah bïsa
disusun dengan baïk.
(f) Jadwal waktu perencanaan pembangunan tahunan harus ditetapkan oleh
Pusat dan disampaïkan pada daerah. Jadwal waktu perencanaan di daerah
harus disesuaïkan dengan jadwal waktu perencanaan Pusat, dan dewasa
ïnï sebagaï ancar-ancar dapat ditetapkan tanggal 1 Oktober sebagai tanggal
paling lambat untuk penyerahan Daftar Usulan Proyek daerah kepada
Bappenas.
Kedua, Pemerintah Pusat, cq. Bappenas, tïdak hanya membutuhkan ïnformasï
darï daerah, tetapï juga berkewajïban untuk memberï informasi kepada daerah
mengenai strategi pembangunan daerah, terutama tentang fungsi dan peranan
masïng-masing daerah dalam pembangunan nasional. Dan adalah kewajiban
daerah dengan unït perencanaannya untuk menyusun rencana pembangunan daerah
yang sejalan dengan strategi tersebut. Perlu dïjelaskan disïnï, bahwa pembangunan
daerah tïdak bïsa semata-mata dilaksanakan mengikutï kemauan Pemerintah
Daerah yang bersangkutan, tetapï harus berlangsung sesuai dengan
proporsi fungsï dan peranannya masïng-masing daerah tersebut dï dalam pembangunan
nasional. Adalah tugas darï Pemerïntah Pusat, cq. Bappenas, untuk
menjelaskan keseïmbangan pembangunan antar daerah ïnï kepada Pemerintah
Daerah yang bersangkutan, khususnya pada unït perencanaan darï masing-masing
daerah ïtu.