1 - Acehbooks.org

- 30 -
diri, baik terhadap proyek-proyek Nasional maupun Daerah, akan tetapi
diperuntukkan sebagai "feed-back" perencanaan dari ADB sendiri, Beda
antara fungsi SPOP dan Bagian Pengawas ADB adalah bahwa SPOP disamping
dimaksudkan sebagai aparatGubernur yang melaksanakan fungsi Gubernur
dalam "ikut bertanggungjawab dan turut serta mengawasï kelancaran
pelaksanaan proyek-proyek pembangunan nasional yang diselenggat akan
didaerah" juga adalah merupakan andahan (verlengstuk) dari SPOP
Pusat.
55. Di Bali SPOP menyatakan dirinya mempunyai hubunganfungsionïl yang
jelas dengan SPOP Pusat danbertugas melakukan pengawasan dan pengendalian
operasionil khusus terhadap proyek-proyek Pelita Nasional yang
ada di Bali sekalïpun keanggotaan SPOP ini terdiri juga dari personalia
dan diketuai oleh Biro Perbang sendiri Bagian Pengawasan Biro Perbang
(karena kekurangan staff), Adapun terhadap proyek-proyek Daerah tugas
ini dilaksanakan oleh Bagian Pengawasan Biro Perbang . Bagian ini juga
melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek Inpress yang ada di Kabupaten-kabupaten
dan Kota-kota Madya, Salah satu kelainan di Bali
dengan daerah-daerah lain adalah bahwa fungsi pengawasan terhadap
proyek-proyek PMD dan proyek-proyek bantuan Rp 100,000,- per desa
dilakukan oleh Direktorat PMD tingkat Propinsi sendiri yang membuat
laporan yang tersendir? pula kepada Pusat, Demikian pula pengawasan
terhadap proyek-proyek yang dibiayai dengan dana Cess, dilakukan oleh
BUC Daerah sendiri,
56. Di Sulawesi Selatan didapatkan semacam kekaburan dalam fungsi Team
Pengawas Pelita dengan Bagian Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah,
Badan yang pertama secara resmi bukan merupakan aparat pembantu
Gubernur dalam "ikut mengawasi dan ikut bertanggungjawab" terhadap
proyek-proyek Pelita Nasional, oleh karena TPP ini dipandang sematamata
sebagai andahan dari SPOP dï Pusat. Masalah apakah TPP ini juga
merupakan aparat Gubernur atau bukan masïh menjadi persoalan dilingkunganTPP
sendiri, Bahkan tugasTPP ini,hanya terbatas pada "pengawasan"
saja serta menyusun laporan kwartalan dan tahunan kepada Pusat, akan
tetapi tidak termasuk tugas "pengendalian operasionil pembangunan" seperti
SPOP Pusat, Disamping ïtu pada Biro Perbang dijumpai Seksi Pengawasan
Pembangunan Nasional disamping seksi Pengpwasan Pembangunan
Daerah yang nampaknya merupakan aparat Gubernur dalam melaksanakan
fungsi yang tak ada pada TPP tersebut diatas
57. Sesuai dengan namanya Staff Khusus Repelita Jawa Timur fungsinya juga
khusus ditujukan kepada Pengawasan Pelita Pusat, Hanya saja staff khusus
Repelita ini adalah merupakan staff atau aparat Gubernur dan bukan me-