1 - Acehbooks.org

- 72 -
karang ini tata hubungannya dipandang masih kurang jelas,
Seianjutnya, ketentuan dari Pusat tersebut akan merupakan dasar dari pengem­
bangan unit perencanaan daerah yang akan diatur kemudian dengan Surat Ke­
putusan atau peraturan Gubernur KDH, Dengan demikian, maka di luar keten-
tuan-ketentuan mengenai bagian-bagian pokok dan bagian-bagian dar? eselon
pertama, Gubernur b?sa mengeluarkan berbagaï ketentuan yang mungkin akan
berbeda darï satu daerah ke daerah laïn, tergantung darï berbagaï faktor se­
perti : kondisï sosïal ekonomi dan tingkat perkembangan suatu daerah, staff
dan kemampuan pembeayaanyang ada, faktor-faktor sosial budaya, dsb. Deng­
an demikian, di sampïng adanya keseragaman, maka peraturan-peraturan hu­
kum yang akan dïtentukan masïh memberi kesempatanbagi berkembangnya va­
riasi darï unit perencanaan daerah sesuai dengan in-put dari daerah-daerah
yang bersangkutan,
Struktur dan tugas.
11 . Struktur organisasi unit perencanaan daerah disusun setelah kita mengetahui
dengan jelas ruang lingkup fungsi dan kegiatan perencanaan daerah ïersebut
serta setelah jelas bagi kita dasar hukum dan hal-hal yang telah ditetapkan
oleh peraturan dan undang-undang sebagaimana telah kita uraikan tersebut di
atas,
Setelah kita memperoleh pengertian yang jelas tentang unit perencanaan dae­
rah, fungsi dan ruang lingkup kegiatan yang telah ditetapkan, maka gambaran
umum tentang susunan organisasi unit perencanaan daerah dapat kita lukiskan
sebagai berikut :
Pertama, untuk bisa memenuhï fungsinya sebagaï badan yang menjalankan*tu-
gasperencanaan yang terus menerus (revolving planning machinary), maka unit
perencanaan daerah, pertama-tama harus memiliki bagian-bagian pokok, ya­
itu :
(a) Bagian pengumpulan data & informasi, yang bekerja mengumpulkan ba­
han-bahan kwalitatïf maupun kwantitatif untuk keperluan perencanaan ,
Bagian ïni berfungsi juga untuk mengolah, menganalisa dan menyc;j«'