1 - Acehbooks.org

- u -
juga telah dïsïnggung dï afas yasfu disamping 4 bagïan essensïïl tersebut
dï atas dlmasukkan pula dua bagïan lagï masïng-masing Bagïan Pembangunan
dan Bagïan Pendïdskan dan Kebudayaan (Mental/Agama) yang sebenarnya
bukan melaksanakan fungsï perencanaan» Adanya dua bagïan ïnï
adalah sebaga? akïbat dari peleburan Bïro Pembangu.ian dari Sekretariat
Daerah ke dalam Bïro Perbang (Lïhat Bagan I).
22 0 Untuktïap-tiap bagïan pada Bïro Perbang dï Sulawesi Selatan telah dïbuat
job descrïptïonnya. Akan terapï dï BaIï job descrïptïon tersebut belum ada.
Bahkan 2 bagïan essensïïl yaitu Bagïan Research dan Pengumpulan Data
serta Bagïan Bantuan terhadap perencanaan Nasional hingga Team s het ïnï
datang belum berjalan oleh karena belum ada tenaga yang bisa dipekerjakan
pada bagïan tersebut.
23. Unït=unït perencanaan yang berbentuk Badan, strukturnya juga dïtentukan
oleh masïng-masïng Gubernur dan karenanya bentuknya tidakseragam dïdaeran-daerah
yang menggunakan bentuk ïnï. ADB dï Aceh menggunakan
struktur yang hampïr bersamaan dengan BAPPENAS d? tingkat Pusat. (Lïhat
Bagan II) „ Yaïtu pada eseion pertamo dïtunjuk Deputy-Deputy untuk bidang-bïdang
Perencanaan, Keuangam, Penanaman Modal dan Pengawasan
dan Evaluasio Pada eselon seianjutnya Deputy Perencanaan membawah? bïro-bïro
sektoral yaïtu melïputï bidang-bidang Prasarane Ekcnomï, P'oduksi
Pangan, Produksï Ekspor, Mental dan Kesejahfe assn Masyairakat, dan Industrï
Pertanïan^dïtambah dengan dua bïro lagï yaïtu untuk bïdang Research
dan Statïstïk/OperatgonRoom. Deputy Keuangan membawahi bïro-bïro Keuangan
Daerah dan Perkredïtan, Deputy Penanaman Modal membawahi bïro-biro
PenanamanModa! Dalam Negers dan Penanaman Modal Asïng, dan
Deputy Pengawasan dan Evaluasi membawahi bïro-bïro Pengawasan dan Evaluasi
.
Yang menarïk dari ADB adalah bahwa penentuan bïro-bïro sektoral yang
berada dï bawah Deputy Perencanaan dïsesuaïkan dengan urutan prïorïtas
dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah (Lïhat uraïanseianjutnya tentang
Proses Perencanaan dï bawah) „ Suatu kelemahan dalam struktur ADB adalah
pembagïan beban tugas yang tidak seïmbang antara Deputy yang saw
dengan lainnya, sehingga Deputy Perencanaan mendapatkan rentangan kontrol
yang terbesar» Hal ïnï dapat dïbondingkan dengan struktur BAPPENAS
dïmana untuk pembinaan bïro-bïro sektoral telah dïtunjuk 3 orang Deputy.
Penetapan tugas-tugas masïng-masing bïro dnn Deputy belum digariskan
dalam suatu keputusan, dan sementara in? pelaksanaannya diatur ofeh P "
pinan Harïan. Disamping Deputy-Deputy tersebut di atas, kekhususan ADB
ferletak pula pada kenyataan bahwa ADB memïlikï suatu Dewan Pertimba
ngan dan Komisarïat Jakarta. Dewan Perrïmbangan dibentuk dengan maksud
untuk menampung dan menyalurkan pendapat-pendapat dan evaluasi