Panduan Pendokumentasian Masa Lalu.pdf - Elsam

para korban perampasan tersebut untuk menjadi buruh di perusahaan-perusahaan yang kemudianmendapatkan izin berusaha di tanah ataupun sumber daya alam hasil rampasan tersebut.Bahkan pelupaan publik ini juga membuat pemberantasan tindak korupsi yang marak terjadi akhirakhirini sulit untuk dilakukan karena selalu dilihat sebagai persoalan moral yang bobrok dari pejabatmaupun aparatus negara semata. Jarang sekali para ahli korupsi yang melihat bahwa kesulitan untukmemberangus kejahatan korupsi adalah akibat dari kegagalan negara dalam mengungkap kebenaranbahwa praktik korupsi adalah cara dari rezim Orde Baru menjaga dukungan politik dari jajaran sipildan militer. Di masa rezim tersebut berkuasa seluruh pejabat militer dan sipil diberikan kewenanganuntuk menggunakan uang negara tanpa pertanggungjawaban, termasuk memeras penduduk sipildan berkolaborasi dengan perusahaan multinasional, guna memenangkan agenda pembasmianlawan-lawan politik mereka. Praktik inilah yang kemudian mengurat-akar dan menjadi cara kerja dikalangan pejabat sipil dan militer dalam menjalankan roda pemerintahan di instansi sipil dan militer.Sehingga sulit sekali untuk memberangus kejahatan ini meski diciptakan sistem pengawasanekstrajudisial atau bahkan mengganti pejabat di lingkungan instansi tersebut dengan orang-orangbersih.Sementara pelupaan publik terus berlanjut, kerja-kerja pendokumentasian kejahatan hak asasimanusia di masa Orde Baru dari organisasi-organisasi hak asasi manusia nasional dan lokal semakinberkurang. Meski tidak menghapus unit dokumentasi dalam struktur organisasinya, kerja-kerjapendokumentasian dari organisasi-organisasi tersebut belakangan lebih banyak diarahkan untukmendokumentasikan kejahatan hak asasi manusia baru. Kebutuhan yang tinggi untuk segeramenjawab permintaan pemberian bantuan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusiabaru, mendorong organisasi-organisasi tersebut mengarahkan unit dokumentasinya bekerja untukmenopang pekerjaan tim pengacara mereka tersebut. Di samping itu banyak organisasi-organisasihak asasi manusia yang baru terbentuk untuk menjawab isu-isu advokasi yang ditawarkan olehlembaga-lembaga donor sehingga membuat kerja-kerja pendokumentasian mereka diarahkan untukmenopang advokasi isu baru tersebut.Sementara sejumlah organisasi yang masih konsisten untuk melakukan pendokumentasiankejahatan hak asasi manusia Orde Baru, kerja-kerjanya mulai dipersempit yakni diarahkan untukmenopang advokasi penyelesaian hukum kasus-kasus yang mereka tangani atau menjadi dasar kerjakerjapemberdayaan ekonomi korban yang mulai juga dilihat sebagai pekerjaan penting olehorganisasi-organisasi tersebut. Selain persoalan dukungan dana yang semakin terbatas diberikanoleh lembaga-lembaga donor terhadap kerja-kerja pendokumentasian, pendekatan kerja yangmemang masih sangat “kasuistik” menjadi penyebab mengapa kerja-kerja pendokumentasiantersebut kerap disempitkan untuk tujuan-tujuan advokasi kasus dan pemberdayaan ekonomikorban. Dan tidak mengherankan jika kemudian kerja-kerja pendokumentasiannya berubah daridahulu selalu dijalankan dengan melakukan investigasi mendalam di satu tempat menjadi kerjapetugas “survei” atau “sensus” kilat di berbagai daerah. Perubahan bentuk pengumpulan ini pulayang kemudian merubah kualitas dokumentasi, dari kumpulan kesaksian detail dari para korbanhanya menjadi jawaban-jawaban singkat para korban atas pertanyaan yang diminta formulirformulirsurvei atau sensus. Proses analisa pun hanya menghasilkan potongan kasus-kasus yangdialami oleh para korban yang berhasil disensus sehingga sulit untuk dibaca sebagai suatu kejahatan3