Panduan Pendokumentasian Masa Lalu.pdf - Elsam

Pengantar: Pendokumentasian Kejahatan Hak Asasi Manusia MasaLalu dan Upaya Melawan Pelupaan PublikTidak berfungsinya pelbagai produk perundang-undangan yang telah diproduksi untuk memberikanpayung hukum penyelesaian kejahatan hak asasi manusia di masa Orde Baru;pembangkanganinstitusi negara—terutama Kejaksaan Agung—terhadap mandat membawakejahatan Orde Baru ke meja pengadilan; serta penganuliran UU No.27/2004 tentang PembentukanKomisi Kebenaran dan Rekonsiliasi oleh Mahkamah Konstitusi, pada akhirnya membuat agendapenyelesaian kejahatan hak asasi manusia di masa Orde Baru hilang dari daftar agenda sidang DPRdan rapat-rapat koordinasi presiden. Situasi ini pula yang kemudian melahirkan pengerahankelompok-kelompok massa penentang pengungkapan kebenaran kejahatan hak asasi manusia--diduga kuat dilakukan oleh para mantan pejabat militer dan sipil Orde Baru--ke kantor komisi-komisinegara yang sedang melakukan penyelidikan atas kejahatan-kejahatan tersebut dengan tujuanmenganggu jalannya penyelidikan. Sementara secara pararel juga upaya-upaya untuk mengikiswacana penyelesaian kejahatan Orde Baru di media massa juga gencar dilakukan, sehinggamemunculkan kesan tentang kelompok pro dan kontra terhadap upaya pengungkapan kebenaranatas kejahatan hak asasi manusia di jaman Orde Baru.Di tengah kebuntuan penyelesaian kejahatan hak asasi manusia di masa Orde Baru, para korbannyahingga saat ini masih hidup dengan menanggung beban berat—baik secara ekonomi, politik, sosial,dan budaya--yang diakibatkan kejahatan di masa lalu. Ada banyak keluarga korban yang hingga kinitidak tahu nasib anggota keluarganya yang ditangkap dan ditahan oleh militer, polisi, dan badanintelejen. Sementara bagi korban yang selamat, mereka harus menanggung cacat fisik ataupunmental yang mereka dapatkan dari tindak kekerasan dan penyiksaan yang mereka terima selamadalam tahanan. Baik mereka yang tidak selamat maupun yang selamat, mereka harus menerimaperampasan harta benda mereka oleh para pejabat militer dan sipil, termasuk bersedia melakukankerja paksa jika diminta oleh mereka. Di samping itu, mereka juga harus menyandang stigma sebagai“Anti Tuhan”, “Gerakan Pengacau Keamanan”, “Pemberontak”, dan atau “Penjahat”, sehinggamengikhlaskan jika pekerjaannnya hilang dan tidak mendapatkan layanan-layanan publik dasar.Hampir sebagian dari orang miskin di Indonesia adalah para korban kejahatan hak asasi manusia dimasa Orde Baru, sehingga sulit bagi mereka untuk membiayai sakit fisik dan mental yang merekadapatkan selama dalam tahanan. Kemiskinan ini pula yang membuat kebanyakan di antara merekatidak mampu mengembalikan anak-anaknya ke bangku sekolah, apalagi hingga mendapatkanbeasiswa pendidikan dari negara.Dan pada akhirnya kebuntuan hukum dan politik ini juga membuat proses advokasi penyelesaiankejahatan hak asasi manusia Orde Baru yang dilancarkan oleh organisasi-organisasi hak asasimanusia tidak banyak mendapatkan tempat di ranah publik. Dan pelan namun pasti situasi inimenguntungkan upaya kampanye pelupaan kejahatan hak asasi manusia di masa lalu yangdilancarkan oleh mantan pejabat militer dan sipil Orde Baru.Meski tidak ada satupun ahli sejarahyang bisa menyangkal kebenaran kejahatan-kejahatan Orde Baru, kebuntuan penyelesaiankejahatan hak asasi manusia masa lalu tersebut telah menumbuhkan kelelahan politik yang luar1