Panduan Pendokumentasian Masa Lalu.pdf - Elsam

sementara pertikaian TNI dan gerakan politik di Aceh dan Papua pun semakin meningkat.menghadapi kekacauan dan ancaman destablisasi, pemerintah baru tidak punya pilihan lain kecualimeminta militer bertindak tegas.Pemilihan umum 1999 yang disambut sebagai langkah maju menuju demokrasi pada saat bersamaanmenandai berakhirnya era “parlemen jalanan”. Para pendukung reformasi yang semula berkerumundi sekitar aksi-aksi protes untuk menentukan perubahan mulai menghimpun kekuatan sendiridengan cara-cara yang sama seperti partai politik di masa Orde Baru. Tuntutan tegas untukmengadili pada pelaku korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia semakin surut di tengahberkembangnya wacana real-politik yang lebih mementingkan kesimbangan politik ketimbangprinsip kebenaran dan keadilan. Ilustrasi yang paling menyentak adalah kegagalan membawa parapelaku pembunuhan mahasiswa Trisakti dan Semanggi, yang memicu dukungan publik bagi gerakanreformasi, ke pengadilan yang sesuai. [...]3. Transkrip Rangkaian Diskusi Publik ELSAM: Psikologi para Korban[...] Fauzi Iman: Saya pernah mendengar Ibu Karlina memaparkan bahwa penyelesaianpermasalahan tindak pelanggaran HAM masa lampau mesti memperhatikan soal budaya politik,hukum, dan religius. Tapi ada satu hal lain yang seharusnya menjadi titik tekan dalam upayapenyelesaian tindak pelanggaran HAM, yakni persoalan psikologi korban itu sendiri. Saya inginmenceritakan pengalaman saya dalam upaya penyelesaian kasus Lampung dan ini mungkin bisamenjadi semacam refleksi bersama. Sebenarnya, saya tidak terlibat secara langsung dalam peristiwaitu. Namun pasca-terjadinya pembantaian itu ada satu operasi intelijen yang dimulai dari statementpolitik Panglima ABRI—kala itu Jenderal Try Sutrisno, “Kami akan mengangkat tuntas persoalanLampung itu sampai ke akar-akarnya.” Rupanya perintah ini diartikan sebagai penangkapan terhadappara aktivis yang ada di Jakarta, Bandung, Bima dan Dompu untuk kemudian diadili dan dikaitkandengan persoalan Lampung. Mereka dituduh melanggar UU Anti-Subversi dengan tuduhan inginmendirikan negara Islam. Kemudian mereka dikenai hukuman mulai dari 5 sampai 20 tahun. Sayasendiri dihukum 20 tahun, menjalani 10 tahun di penjara Cipinang.Awal reformasi saya masih berstatus asimilasi, masih bisa bekerja di luar separuh hari, sore harinyaharus kembali ke penjara. Pada waktu maraknya tuntutan pengungkapan tindak pelanggaran HAM,saya mengambil sikap melakukan islah dengan pelaku pembantaian Lampung, Jenderal HendroPriyono. Sebuah konsep penyelesaian konflik sosial menuju perdamaian yang mengacu pada AlQur’an. Alasannya bersifat pribadi, waktu itu saya masih dalam kondisi terpenjara. Saya tahu persisbagaimana kondisi penjara, di mana napi sangat rentan kehidupannya. ... Waktu itu terdapat kuranglebih 14 orang napol akibat kasus Lampung. Delapan orang dengan hukuman seumur hidup yangmendekam di Pulau Nusa Kambangan, salah satu penjara yang jauh dari ibu kota, jauh daripengamatan LSM maupun badan-badan internasional. Jadi waktu itu saya khawatir untuk langsungmenuntut pengungkapan kasus Lampung begitu saja. Bisa jadi teman-teman yang ada di penjaraakan dihilangkan. Kejadian tersebut pernah menimpa salah seorang anggota GAM di LP TanjungGusta, Medan.Kemudian ada pertemuan yang dimediasi oleh Bapak AM Fatwa, saya dan teman-teman korbanLampung bertemu dengan Jenderal Hendro Priyono. Saya langsung mengajukan satu konsepsi islah13