Panduan Pendokumentasian Masa Lalu.pdf - Elsam

1. Agung Putri: Mengadili Masa Lampau dan Kompleksitas yang Melingkupinya[...] Penyelesaian tindak pelanggaran HAM masa lampau senantiasa menjadi salah satu titikketegangan baik antara pemerintah dengan rakyat, pemerintah dengan kelompok-kelompok oposisi,kekuatan internasional, penanam modal dan lainnya.Melupakan masa lampau serta berkonsentrasi pada masa kini dan mendatang merupakanpenyelesaian yang paling sederhana untuk ditempuh. Namun cara itu tidak akan memuaskan rakyat.Di Indonesia, ide semacam itu sudah muncul dari satu dua jenderal dan pimpinan politik. Hal inimemunculkan kekhawatiran tidak diselesaikannya tindak pelanggaran HAM masa lampau. Ide inijelas menunjukkan tetap dipertahankannya impunity (~ “kebal hukum”) yang merupakan penyakitutama rezim politik terdahulu. Sebaliknya, rakyat mengharapkan semua pelaku tindak pelanggaranHAM dan kejahatan politik yang menimpanya segera dibawa ke pengadilan dan pelakunyadihukum.[...][...] Dalam beberapa peristiwa politik, rakyat secara langsung dapat menjadi hakim politik dalam“pengadilan rakyat”. Peristiwa revolusi Prancis menunjukkan, anggota keluarga kerajaan Loius XIVdan banyak pejabatnya tewas dipenggal alat Guillotine. Menjelang akhir Abad 20, pengadilan rakyatterjadi lagi atas keluarga Presiden Nicolae Ceausescu di Rumania. [...][...] Selain pengadilan rakyat, terjadi pula apa yang disebut dengan pengadilan “para pemenang”.Pengadilan terhadap pelaku kejahatan dilakukan oleh penguasa yang legitimate atas nama rakyatatau kemanusiaan. Sebut saja sebagai misal, Barisan Revolusioner Fidel Castro dan Ernesto “Che”Guevara yang mengadili pejabat pemerintahan Fulgencio Batista di Havana, Kuba, tahun 1960-an.Contoh pengadilan “pemenang” yang terkenal adalah pengadilan internasional terhadap pimpinanNasional-Sosialis Jerman (NAZI) dan pimpinan militer Jepang. Proses pengadilan tersebutberlangsung di Nuremberg dan Tokyo. Pengadilan ini mengadili perbuatan tindak kejahatankemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang yang paling besar dan paling lama. Hasil dari prosesperadilan telah mempengaruhi pembentukan hukum kriminal internasional, instrumen HAM, danpembentukan pengadilan kriminal internasional tahun 1998. [...][...] sekalipun pengadilan Nuremberg dan Tokyo dapat dikatakan sebagai pengadilan penyelesaiansecara tuntas pertanggungjawaban tindak kejahatan kemanusiaan, tetapi pengadilan tersebut tidakserta merta memenuhi rasa keadilan korban. [...] Padahal mereka adalah korban Perang Dunia II;perang yang telah meninggalkan masalh berupa ratusan juta manusia tercerabut dari kampunghalamannya. Pergeseran demografi massal terjadi, belum lagi jutaan korban tewas, korban luka ataumenderita trauma. Dari identitas mereka, 90% warga sipil biasa yang tidak ikut berperang menjadikorban. Tidak terdapat strategi global mengatasi dampak perang dunia pada masyarakat di Eropamaupun di Asia. Target pengadilan ini adalah penghukuman demi kepentingan si Pemenang.[...] Pengadilan rakyat maupun pengadilan pemenang merupakan harapan terselubung dalam tiapgerakan demokrasi di mana pun. Slogan-slogan seperti “gantung”, “seret”, yang terpampang dispanduk-spanduk demonstrasi jalanan merupakan sebuah ceminan. Sayangnya harapan sederhanadan murni ini dengan mudah dimanipulasi elite politik. Terlebih lagi bila proses nyata transisi tidakdihitung secara cermat, seperti yang terjadi di Rumania.[...] Selain ciri transisi politik dan sistem hukumnnya yang sedikit digagas di atas, ternyata ciripelanggaran masa lampau itu sendiri juga merupakan persoalan. Pelanggaran masa lampau yanghendak diadili begitu rumit. Pemberlakuan sebuah hukum nyata-nyata tidak mampu mencakupbentuk kejahatan yang dilakukan secara kolektif, sistematis, terorganisir dan disponsori negara. Ia11