Panduan Pendokumentasian Masa Lalu.pdf - Elsam

pengadilan tidak dimungkinkan atau secara politis tidak dianjurkan, proses penyelidikan sejarahdisarankan sebagai alternatif terhadap pengadilan. Sebagai contoh, di Chile, El Salvador, Guatemaladan Afrika Selatan, di mana keadilan retributif tidak dijalankan, penyelidikan-penyelidikan yangdikendalikan dengan ketat, tampaknya bisa mencapai kepentingan negara untuk “menghukum”dalam bentuknya yang lain. Dalam laporan komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Chile, kebenaran itusendiri merupakan suatu “putusan moral”.Sering kali ada anggapan bahwa kebenaran harus dibayarkan dengan keadilan. Namun, sepertidibicarakan di muka tentang peradilan pidana, konstruksi pengetahuan publik tentang masa laluyang penuh penindasan memiliki berbagai bentuk, sehingga pilihan antara penyelidikan pidana ataupenyelidikan sejarah tidak identik dengan pilihan antara keadilan atau kebenaran. Yang menjadipertanyaan adalah “kebenaran” yang bagaimana?Ciri utama rezim kebenaran dalam masa transisi berkaitan dengan sejauh mana masyarakat yangbaru dapat mentolerir berbagai representasi “kebenaran”. Bila transisi bisa dicapai dengan janjiadanya rekonsiliasi di masa depan antara berbagai elemen masyarakat yang terbagi-bagi, terdapatusaha untuk mencapai pandangan yang serupa tentang sejarah. Konsensus sejarah terkait eratdengan pembangunan konsensus politik. Dengan demikian, sering kali terdapat usaha untukmembatasi versi-versi lain dari sejarah, dan diberikanlah insentif bagi para korban dan pelaku untukberpartisipasi dalam proses sejarah resmi. Pengampunan dan amnesti yang ditawarkan dandijanjikan digunakan untuk mencegah timbulnya versi lain dari sejarah yang bisa melemahkan versisejarah yang resmi, yang tampak dalam penyelidikan kontemporer di Afrika Selatan. Batasan yangditerapkan untuk mencegah munculnya versi-versi lain dari sejarah merupakan semacam “aturanpengendali”. Bentuk-bentuk aturan pengendali lainnya tampak dalam konstitusi transisional, yangakan dibicarakan di bagian lain bab ini.Kebenaran tidak selalu sama dengan keadilan; namun ia juga tidak selalu terpisah. Pemahaman yanglebih baik adalah yang menganggap bahwa kebenaran adalah suatu elemen dari keadilan. Dengandemikian terdapat kedekatan antara pertanggungjawaban sejarah dan bentuk-bentukpertanggungjawaban transisional lainnya, yang semuanya membangun pengetahuan bersamatentang masa lalu. Sejarah transisional memajukan tujuan epistemik dan ekspresif yangdiasosiasikan dengan sanksi pidana. Kedekatan lain antara pertanggungjawaban historis dan pidanaadalah pembebanan tanggung jawab individual untuk pelanggaran-pelanggaran di masa lalu. Hal initampak jelas dalam Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan pasca-apartheid, di manapengakuan sejarah dijadikan syarat untuk pemberian amnesti individual, kasus demi kasus.Sebagaimana dalam skema pidana, pengakuan individual ini memiliki unsur-unsur penghukuman,karena penyelidikan dilakukan untuk menetapkan kesalahan individu, dengan temuannya kemudiandiungkapkan dalam masyarakat dalam proses ritual yang formal. Pengungkapan pelanggaran parapelaku itu dengan sendirinya merupakan bentuk penghukuman yang tidak formal, “memalukan” danmemberikan sanksi sosial bagi para pelakunya. Bentuk sanksi ini memiliki risiko pengutukan yangtidak terbatas, dan pada akhirnya dapat mengancam kedaulatan hukum.Satu kaitan lain antara keadilan historis dan bentuk-bentuk keadilan lainnya adalah pengungkapankejahatan di masa lalu dapat memberikan suatu macam reparasi atau pemulihan bagi para korban,juga menarik garis pembatas antara rezim. Pengungkapan kisah para korban dapat “meluruskan”sejarah, seperti tuduhan kejahatan politik di masa sebelumnya, seperti di Amerika Latin, di manabanyak korban yang dihilangkan dituduh melakukan subversi. Rehabilitasi reputasi yang serupamemainkan peranan penting di Eropa Timur dan Rusia. Rehabilitasi tahanan politik dari masa Stalin,yang berjumlah ribuan, masih merupakan kerja penting dari organisasi hak asasi manusia di sana,19