11.07.2015 Views

Panduan Pendokumentasian Masa Lalu.pdf - Elsam

Panduan Pendokumentasian Masa Lalu.pdf - Elsam

Panduan Pendokumentasian Masa Lalu.pdf - Elsam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

kepada mereka. Tuntutan awalnya adalah pembebasan teman-teman kasus Lampung yang masihada dalam tahanan. Kemudian ada semacam kompensasi terhadap korban akibat peristiwa tersebut.Di mana, banyak korban yang karena mengalami kematian perdata dengan diisolasi, terutama yangberada di desa, maka secara ekonomi mengalami kemiskinan. Dengan berjalannya konsepsi islah inimaka kemudian ada yang mengatakan mesti ada jiwa besar untuk memberi maaf. Kalau sayamelihatnya bukan hanya jiwa besar untuk memberi maaf, tetapi juga ada satu jiwa besar untukmengakui kesalahan. Pengakuan kesalahan merupakan hal yang belum ada di Indonesia. [...]4. Teitel: Politik Ingatan, Mengaitkan Rezim Sejarah dan Rezim Politik[...] Agar suatu kebenaran dapat dianggap “resmi”, diperlukan konsensus demokratik. Namun dalamtransisi, proses demokratik sering kali belum dikonsolidasikan dengan baik, dengan implikasiterhadap otoritas dan legitimasi penciptaan pengetahuan dalam masa transisi. Dengan demikian,dalam pencarian kebenaran masa transisi, ada usaha bersama untuk menjadikanpertanggungjawaban sejarah dan politis dapat berjalan seiring. Rezim kebenaran transisional tidakberdiri sendiri, namun terkait erat dengan proses-proses dalam penciptaan pengetahuan, selainnarasi sejarah yang telah ada. Konsensus pada sejarah yang diciptakan didasarkan padapenyebarluasan dan penerimaan kebenaran di tingkat masyarakat. Dari mana sumber kekuasaankebenaran resmi? Proses hukum presentasi dan ratifikasi memberikan otoritas dan legitimasi dalamproses demokrasi. Begitu selesai, laporan kebenaran diberikan kembali kepada aktor pemerintahyang memberikan kekuasaan kepada komisi kebenaran biasanya eksekutif negara yangbersangkutan. Penyebarluasan informasi merupakan langkah berikutnya, misalnya di Chile, setelahpresentasi laporan Komisi Rettig kepada presiden, laporan kemudian dipresentasikan kepadamasyarakat luas. Proses serupa terjadi dalam presentasi laporan komisi internasional El Salvadorkepada PBB.Ritual publik tentang pertanggungjawaban sering kali disertai dengan permintaan maaf daripemerintah, Misalnya, di Chile pasca-pemerintahan militer, presiden secara terbuka memaparkanhasil temuan komisi kebenaran kepada seluruh masyarakat, di sebuah stadion olahraga, yang semulapernah digunakan sebagai tempat penahanan dan penyiksaan. Hal ini menggambarkan sekali lagibahwa ritual-ritual kritis tersebut merupakan suatu pembalikan–penggunaan ritual-ritual represi darimasa lalu–terhadap ritual di masa lalu, dengan tujuan untuk memberikan arti baru. Dalampresentasinya, Presiden Patricio Aylwin menyatakan bahwa penghilangan merupakan “eksekusi”yang dilakukan oleh “agen-agen negara”, secara formal mengakui tanggung jawab negara danmeminta maaf kepada seluruh masyarakat. Presiden Aylwin “mewakili seluruh negara, dan atasnamanya, mengakui tanggung jawab negara, kepada para korban”. Permintaan maaf transisional inimemberikan rehabilitasi secara terbuka bagi para korban, yang telah direndahkan oleh rezim lama,yang mengata-ngatai mereka sebagai “musuh negara”. Tindakan ini memiliki konsekuensi di tingkatmasyarakat, yang jauh lebih besar daripada permintaan maaf secara informal, dan menunjukkankedekatan antara keadilan historis dan reparatoris. Sementara dengan permintaan maafnya,presiden mewakili negara dan seluruh tanggung jawabnya kepada para korban, ia juga menegaskankebutuhan terhadap “tindakan pengakuan terhadap penderitaan” yang dialami seluruh bangsa.Representasi kebenaran secara publik, melalui lembaga eksekutif, memberikan ekspresi tentangpertanggungjawaban politik masa transisi dan menggambarkan dilema tanggung jawab suksesordalam masa transisi. Ketika rezim kebenaran baru dipresentasikan, dan wakil rezim baru memintamaaf kepada seluruh masyarakat atas nama negara untuk tindakan-tindakan yang dilakukan padamasa pemerintahan yang lama, terlihat adanya kontinuitas negara dan kedaulatan hukum. Apologitransisional memberikan kontinuitas tanggung jawab negara, sekaligus merupakan diskontinuitas –melepaskan masa lalu. Tentu saja permintaan maaf resmi memainkan peranan dalam mengakui14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!