Panduan Pendokumentasian Masa Lalu.pdf - Elsam

kekalahan ini memaksa lebih banyak penduduk melarikan diri dari daerah-daerah yang dikuasaiIndonesia. Ketika pasukan Indonesia masuk ke Aileu Februari 1976, jumlah penduduk adalah 5000orang. Ketika sekelompok pekerja sosial Indonesia mengunjungi daerah itu bulan September 1976,hanya 1000 orang yang tersisa—katanya sisa penduduk sudah pindah ke pegunungan.[...]4. Laporan Geoffrey Robinson untuk Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan BangsaBangsa tentang Kekerasan 1999 di Timor Leste[...] Kekerasan pada 1999 merupakan kejahatan terhadap umat manusia, bahwa kekerasan tersebutadalah bagian dari sebuah operasi yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak-pihak berwenangIndonesia, dan bahwa pejabat-pejabat tinggi Indonesia mengemban tanggungjawab pidanaindividual dan tanggungjawab komando atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Lebih khususnya,laporan ini menyimpulkan bahwa:1. Tindak kekerasan yang diuraikan dalam laporan ini--mencakup pembunuhan, pemerkosaan,penyiksaan, pemindahan paksa, dan penghancuran harta benda--adalah bagian dariserangan meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil Timor Timur, yang menjadikanmereka yang benar-benar mendukung atau diduga mendukung kemerdekaan sebagaisasaran. Karena itu, tindakan kekerasan tersebut merupakan pelanggaran berat hak asasimanusia namun juga merupakan kejahatan terhadap umat manusia.2. Para pelaku langsung kejahatan tersebut terutama adalah para anggota kelompok milisi pro-Indonesia, yang jumlahnya lebih dari dua lusin kelompok pada 1999. Meskipun demikian,anggota-anggota TNI, dan dalam jumlah kecil Polri, juga sangat sering merupakanpenanggungjawab langsung.3. Berlawanan dengan klaim para pejabat Indonesia, Kelompok-kelompok milisi tidak munculsecara spontan menjawab provokasi dari kelompok-kelompok pro-kemerdekaan. Merekadirekrut, dilatih, dipersenjatai, dibiayai, dan dikoordinasi oleh pihak berwenang militerIndonesia sejalan dengan doktrin dan praktik militer Indonesia yang sudah lama berlaku.4. Para perwira TNI dan pejabat pemerintah sipil bersekongkol untuk menggunakan milisisebagai perpanjangan tangan mereka guna melancarkan teror terhadap penduduk agarmendukung pilihan otonomi khusus dalam pemungutan suara Agustus 1999, dan untukmencapai tujuan tersebut mereka mengesahkan, mendorong, atau membiarkan terjadinyatindak kekerasan yang merupakan kejahatan terhadap umat manusia. [...]PERTANYAAN-PERTANYAAN DISKUSI1) Jelaskan gelombang kejahatan hak asasi manusia skala besar di wilayah anda?2) Apakah kejahatan-kejahatan hak asasi manusia tersebut juga memiliki sasaran secarakhusus terhadap kelompok-kelompok tertentu, termasuk kepada kelompok perempuan?3) Jelaskan para pelaku yang terlibat dan perannya?4) Jelaskan dampak dari tindak kejahatan tersebut kepada para korban dan keluarganya32