no-02th-viiifebruari-2014

Recommendations

Info

BERITA UTAMA Pemilu Serentak Dua Gugatan Uji Materi UU Pilpres Dua pihak mengajukan uji materi terhadap UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden ke Mahkamah Konstitusi, yaitu Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak, dan kandidat calon presiden dari Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra. TIDAK tampak guratan kekecewaan di wajah Effendi Ghazali usai mendengar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan Ketua MK Hamdan Zoelva. Sebaliknya, Effendi Ghazali menebar senyum usai sidang putusan MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, pada Kamis 23 Januari 2014. Effendi Ghazali, pakar komunikasi dari Universitas Indonesia (UI), mengaku, tidak kecewa dengan keputusan MK soal hukum tata negara Saldi Isra dan Irman Putra Sidin, serta aktivis LSM Ray Rangkuti dan Jerry Sumampauw. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak sudah mengajukan gugatan judicial review itu pada awal 2013, tepatnya 10 Januari 2013. Gugatan itu tercatat dalam perkara nomor 14/PUU-XI/2013. Kalangan akademisi dan LSM itu mengajukan permohonan penyelenggaraan Pemilu 2014, hingga Rp 120 triliun. Effendi mengusulkan agar pelaksanaan pemilu dilakukan secara serentak dalam satu paket dengan menerapkan sistem presidential coattail dan political efficasy (kecerdasan berpolitik). Presidential coattail, setelah memilih calon presiden, pemilih cenderung memilih partai politik atau koalisi partai politik yang mencalonkan presiden yang dipilihnya. Tetapi, kalau political efficasy, pemilih bisa memilih anggota legislatif dan memilih presiden yang diusung partai lain. MK sudah menggelar tiga kali persidangan, sejak 6 Februari hingga 14 Maret 2013, atas gugatan uji materi terhadap UU Nomor 42 Tahun 2008 itu. Namun, sampai akhir 2013, MK belum membacakan putusan atas gugatan judicial review tersebut. Lantaran tak digubris MK, Effendi Ghazalai sempat berniat mencabut gugatan uji materi pemilihan umum, baik pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum presiden secara serentak baru dapat dilaksanakan pada 2019. “Semua tidak ada yang mengatakan kecewa. Semuanya tersenyum walau capek karena menunggu sejak 10 Januari 2013. Tidak ada satu pun mengeluarkan ucapan kecewa. Semua bersyukur. Alhamdulillah. Ini kemenangan konstitusi, kemenangan rakyat, kemenangan media, dan kemenangan kita semua,” katanya. Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja membacakan putusan terhadap uji materi (judicial review) terhadap UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden. Uji materi dilayangkan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Serentak. Effendi Ghazali adalah salah satu motor dari koalisi itu. Ikut bergabung dalam koalisi ini antara lain Hamdi Muluk (pakar psikologi politik UI), Thamrin Amal Tomagola (staf pengajar FISIP UI), ahli yaitu pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dilakukan serentak dengan pemilu presiden dan wakil presiden sesuai Pasal 22E ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Untuk itu, koalisi memohon MK untuk menguji pasal 3 ayat 5, pasal 9, pasal 12 ayat 1 dan 2, pasal 14 ayat 2, dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden. Menurut pemohon, pasal-pasal itu bertentangan dengan Pasal 22 E ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Sehingga pemilu semestinya digelar serentak atau hanya sekali dalam lima tahun. Effendi menganggap pemilu legislatif dan pemilu presiden yang dilakukan terpisah itu tidak efisien (boros) yang berakibat merugikan hak konstitusional pemilih. Pemilu yang berlangsung dua kali telah menyalahi konstitusi dan memboroskan uang rakyat FOTO-FOTO: ISTIMEWA UU Nomor 42 Tahun 2008 itu. Akhirnya, MK membacakan putusan atas gugatan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak pada Kamis 23 Januari 2014. Sebenarnya, dalam waktu bersamaan, MK juga menerima gugatan uji materi UU Nomor 42 Tahun 2008 diajukan Yusril Ihza Mahendra, kandidat calon presiden dari Partai Bulan Bintang (PBB). Pakar hukum tata negara itu mengajukan gugatan uji materi atas UU Nomor 42 Tahun 2008 pada 13 Desember 2013. Yusril menegaskan, uji materi yang dia ajukan berbeda dengan pemohon sebelumnya (Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak). “Sehingga tidak terjadi pengulangan atau nebis in idem,” katanya setelah mendaftarkan uji materi UU Nomor 42 Tahun 2008 di MK, Jakarta. Ketua Dewan Syuro PBB itu mempersoalkan pasal 3 ayat 4 yang menyebutkan jadwal pemilu presiden dan wakil presiden ditetapkan dengan keputusan 14 EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014
Inilah Dua Petitum Uji Materi UU No. 42 Tahun 2008 KPU. Selain itu, Yusril juga mempersoalkan pasal 9 yang menyebutkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Dia juga mempersoalkan pasal 14 ayat 2 dan pasal 112 dalam UU itu terkait jadwal pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden yang berlangsung tiga bulan setelah pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Menurut Yusril, UUD NRI Tahun 1945 telah jelas menyebutkan pemilu dilakukan lima tahun sekali. Ini diartikan secara sekaligus (serentak) pada hari yang sama. “Bukan bulan ini berlangsung pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, lalu tiga bulan PETITUM Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 PEMOHON Effendi Gazali PRIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1), ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bahwa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut. Mengabulkan permohonan pemohon yang dimohonkan untuk seluruhnya; Menyatakan pasal 3 ayat (5), pasal 9, pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), pasal 14 ayat (2), dan pasal 112 Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, lembaran negara dan seterusnya bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menyatakan pasal 3 ayat (5), pasal 9, pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), pasal 14 ayat (2), dan pasal 112 Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mustinya; Demikian permohonan pengujian judicial review ini kami sampaikan, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). PETITUM Perkara Nomor 108/PUU-XI/2013 PEMOHON Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra kemudian baru diadakan pemilu presiden, karena nanti namanya pemilu dua kali dalam waktu lima tahun. Hal ini hanya ada dalam sistem parlementer,” kata mantan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum dan HAM itu. Sebenarnya, perbedaan gugatan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak dan gugatan Yusril terletak pada mekanisme pengajuan calon presiden dan calon wakil presiden dalam UU Nomor 42 Tahun 2008. Koalisi Masyarakat Sipil menggugat pasal yang mengatur bahwa calon presiden harus dari kalangan partai politik. Sementara Yusril menggugat pasal yang mengatur bahwa calon presiden mesti diajukan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh minimal 20% suara pada pemilihan anggota legislatif. ❏ BS PRIHAL Permohonan Pengujian norma pasal 3 ayat (5), pasal 9, pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (LN 2008 No 176, TLN 4924) terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 7C, Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam keseluruhan isi permohonan ini, maka izinkanlah Pemohon untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk lebih dulu menyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian undangundang ini, dan memutuskan hal-hal sebagai berikut: Menyatakan norma pasal 3 ayat (5), pasal 9, pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (LN 2008 No 176, TLN 4924), bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 7C, Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menyatakan norma pasal 3 ayat (5), pasal 9, pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, (LN 2008 No 176, TLN 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; Menyatakan bahwa maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7C UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 adalah sistem presidensial. Apabila dikaitkan dengan sistem ini, maka maksud frasa dalam norma Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) yakni pemilihan umum dilaksanakan “setiap lima tahun sekali” untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah pemilihan umum itu dilakukan serentak dalam waktu yang bersamaan; Menyatakan bahwa maksud Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah setiap partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum adalah berhak untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum yang diikuti oleh partai politik, yakni Pemilihan Umum DPR dan DPRD; Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014 15
Page 5 and 6: Daftar Isi EDISI NO.02/TH.VIII/FEBR
Page 7 and 8: ini akan membuka peluang terjadinya
Page 9 and 10: FOTO-FOTO: ISTIMEWA presiden berten
Page 11: Melani, pemilu serentak juga membuk
Page 15 and 16: Apa keuntungan atau dampak positifn
Page 17 and 18: Karena itu, kita juga sudah memikir
Page 19 and 20: Kalau ada praktik seperti itu di MK
Page 21 and 22: segala hal termasuk biaya. Apakah a
Page 23 and 24: tekanan pada MK. Pendapat Bapak? In
Page 25 and 26: FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI pembantaian
Page 27 and 28: tersebut nantinya benar-benar memen
Page 29 and 30: mampu mengapung di air ketinggian 2
Page 31 and 32: Dien Syamsuddin, pengajian Orbit in
Page 33 and 34: terjalin antara Otoritas Pembanguna
Page 35 and 36: Seminar Partai Golkar Indonesia Per
Page 37 and 38: Mulai 1 Januari 2014 rakyat Indones
Page 39 and 40: dan dijamin BPJS,” sambung Presid
Page 41 and 42: BPJS Kesehatan Aksi Tolak BPJS FOTO
Page 43 and 44: Dr. Chazali H. Situmorang, Apt, M.S
Page 45 and 46: Pojok MPR Dunia Komputer Memang Jal
Page 47 and 48: Kunjungan Dubes China Suka Batik Ka
Page 49 and 50: Danusubroto. Kedatangan Ketua Parle
Page 51 and 52: akan mengusulkan kepada Presiden un
Page 53 and 54: Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan B
Page 55 and 56: FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI negara tida
Page 57 and 58: (sembako), cukup sensitif bagi masy
Page 59 and 60: masyarakat,” jelas Arif Budimanta
Page 61 and 62: Kedua, soal kesenjangan kekuasaan d
Page 63 and 64:
4 Pilar Bersama Cepot Show Menggali
Page 65 and 66:
Indonesia itulah yang membuat manta
Page 67 and 68:
diserbu kembali. Bersama teman-tema
Page 69 and 70:
Ali menjalankan tugas itu sepenuh h
Page 71 and 72:
Hajriyanto menegaskan bahwa pemilu
Page 73 and 74:
Titaley juga menyoroti soal kebhinn
Page 75 and 76:
Lukman Hakim Saifuddin. Dalam papar
Page 77 and 78:
Bung Karno melakukan pengawasan tek
Page 79 and 80:
Inpirasi dari The Lion King BILA me
show all

no-02th-viiifebruari-2014

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?