You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
SOSIALISASI<br />
pelayanan yang lebih baik kepada<br />
masyarakat. Namun, apa yang terjadi justru<br />
sebaliknya. Bukan pelayanan yang diperoleh<br />
masyarakat melainkan “permainan” yang<br />
dilakukan para kepala daerah.<br />
Sebagai buktinya, Yasonna mengungkapkan<br />
sebanyak 309 kepala daerah (baik<br />
gubernur, bupati, walikota) saat ini sedang<br />
tersangkut masalah hukum, khususnya<br />
dalam kasus-kasus korupsi. “Korupsi sudah<br />
sampai ke daerah-daerah,” ujarnya.<br />
Kebanyakan kasus korupsi itu terkait dengan<br />
anggaran di daerah. Banyak juga kasus<br />
berupa suap kepada kepala daerah.<br />
Memang, sejak pemberlakuan oto<strong>no</strong>mi<br />
daerah, daerah mengelola sumber daya alam<br />
yang dimilikinya. Namun, Yasonna melihat ada<br />
sikap pragmatis yang ditunjukkan (kepala)<br />
daerah. (Kepala) daerah mengeluarkan izinizin,<br />
seperti izin usaha penambangan,<br />
perkebunan, dan lainnya. Permohonan izinizin<br />
para investor itu melibatkan uang pelicin.<br />
FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI<br />
“Ini sebabnya pengelolaan sumber daya alam<br />
di daerah tidak menyejahterakan rakyat<br />
setempat,” ujar Yasonna.<br />
Menanggapi persoalan oto<strong>no</strong>mi daerah,<br />
Ahmad Muqowam menyatakan bahwa<br />
konsep oto<strong>no</strong>mi daerah sebenarnya sudah<br />
tepat. Namun, dia mengakui telah terjadi<br />
disparitas dalam pelaksanaan oto<strong>no</strong>mi<br />
daerah di lapangan. “Tujuan oto<strong>no</strong>mi daerah<br />
itu sebenarnya adalah untuk memperbaiki<br />
pelayanan kepada masyarakat dan untuk<br />
pemerataan pembangunan. Dengan tujuan<br />
itu, konsep oto<strong>no</strong>mi daerah dengan<br />
menyerahkan sebagian kewenangan pusat<br />
kepada daerah diterima semua pihak,”<br />
katanya.<br />
Tetapi, lanjut Ahmad Muqowam, dalam<br />
pelaksanaannya telah terjadi “deviasi”<br />
kewenangan itu. Dia mencontohkan, dalam<br />
bidang kehutanan, ada sekitar 2,4 juta hektar<br />
lahan yang kewenangannya diserahkan<br />
kepada daerah. “Agar tak terjadi<br />
penyimpangan, perlu law enforcement<br />
seperti aturan yang jelas dan penegakan<br />
hukum,” katanya.<br />
Satu hal lagi yang menjadi perhatian dalam<br />
oto<strong>no</strong>mi daerah adalah pemilihan kepala<br />
daerah. Yasonna melihat ada pragmatisme<br />
politik dalam pemilihan kepala daerah. Dalam<br />
konstitusi disebutkan kepala daerah dipilih<br />
secara demokratis. Karena pragmatisme<br />
politik itu, terjadi “wani piro” dalam pemilihan<br />
kepala daerah. Pemerintah akhirnya<br />
mengusulkan adanya perubahan dalam<br />
pemilihan kepala daerah seperti diajukan<br />
dalam pembahasan UU Pemerintah Daerah.<br />
Yasonna menjelaskan, pada awalnya<br />
pemerintah mengusulkan gubernur dipilih<br />
oleh DPRD, sedangkan bupati atau walikota<br />
dipilih secara langsung oleh rakyat. Namun,<br />
belakangan, pemerintah berubah pendirian.<br />
Pemerintah mengusulkan agar gubernur<br />
dipilih secara langsung oleh rakyat<br />
sedangkan bupati dan walikota dipilih DPRD.<br />
“Fraksi-fraksi DPR tetap menghendaki<br />
adanya pemilihan kepala daerah secara<br />
langsung. Sekarang sedang dicari jalan<br />
keluar, misalnya dengan melakukan<br />
pemilihan kepala daerah secara serentak,”<br />
kata Yasonna yang juga anggota Komisi II<br />
DPR RI yang membidangi pemerintahan<br />
dalam negeri.<br />
Ahmad Muqowam menambahkan,<br />
Pemilukada secara langsung sudah dimulai<br />
pada tahun 2005. Ide Pemilukada secara<br />
langsung sudah sesuai dengan konstitusi.<br />
Tetapi persoalannya ada pada partai politik<br />
dan birokrasi. “Masyarakat sendiri kelihatannya<br />
sudah apriori dengan Pemilukada,”<br />
ucapnya. ❏<br />
BS<br />
64 EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI <strong>2014</strong>
Change language