no-02th-viiifebruari-2014

Recommendations

Info

SOSIALISASI negara itu hanya memiliki satu airport, sedangkan Indonesia memiliki puluhan airport. “Tidak begitu tepat memperbandingkan antara Indonesia dengan Singapura, tetapi kita wajib mengambil pelajaran dari sebuah kemajuan atau hal-hal baik yang dikerjakan di negara lain,” kata Farhan Khusus untuk bandara, Ahmad Farhan menyarankan agar pemerintah mengadakan kompetisi dalam pengelolaan airport yang ada di Indonesia. Tidak salah bila beberapa bandara diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta. “Agar masyarakat bisa tahu mana yang bisa memberikan pelayanan fasilitas umum yang bagus,” paparnya. Dalam menciptakan fasilitas umum yang bersih, pria asal Aceh itu menyarankan agar setiap orang menjaga fasilitas yang ada. Ketua RT atau kepala desa bila bertamu ke rumah warganya, upayakan untuk bisa mengecek toilet yang punya rumah tanpa menyinggung perasaan, misalnya minta izin mau buang air kecil. Begitu juga untuk pejabat di atasnya, ya camat, bupati, gubernur, atau kepala dinas. Toilet bisa menjadi salah satu ukuran apakah orang itu berperilaku bersih atau tidak. Dalam acara yang dimeriahkan oleh para komedian, musisi, dan artis itu, Hetifah menyatakan, setiap masyarakat berhak mendapat fasilitas umum, namun ia menegaskan fasilitas umum itu harus sesuai dengan karakter masyarakatnya. “Bila di Jakarta dibutuhkan jalan raya maka di daerah Kalimantan yang menjadikan sungai sebagai lalu lintas perhubungan utama, maka pelabuhan sungai yang diperlukan,” paparnya. Dalam soal fasilitas umum, alumni ITB itu menambahkan, bagaimana pasar, puskesmas, sanitasi, dan gedung sekolah juga harus disediakan. “Pemerintah harus menyediakan semua itu,” tegasnya. Hetifah sepakat dengan apa yang dikatakan Ahmad Farhan bahwa mengecek toilet memang perlu karena peradaban sebuah bangsa ditentukan oleh sejauh mana kebersihannya. Masalah toilet, Hetifah mengharapkan agar pemerintah atau siapapun bila membangun kamar kecil itu harus sesuai karakter masyarakat, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan kaum disabilitas harus dibedakan. “Jangan disamaratakan kalau membangun toilet,” katanya. Toilet perempuan misalnya, jangan dilupakan menyediakan tempat sangkutan tas. Hetifah menegaskan bahwa pemerintah harus menyediakan fasilitas umum, namun ia juga menegaskan bahwa masyarakat juga harus memelihara fasilitas umum itu. Ia menyimpulkan dalam masalah pelayanan fasilitas umum itu harus menyertakan informasi yang jelas, ada tempat pengaduan, dan ada standar minimal. Sebagai anggota DPR, perempuan yang menjadi wakil rakyat dari Kalimantan Timur ini selalu mendorong pemerintah agar membangun infrastruktur yang bagus. “Kalau jelek akan berimbas pada masalah kesejahteraan,” ungkapnya. ❏ AW GTC Semarang Upaya Mempertegas Sistem Presidensiil GTC 5 Februari 2014 IAIN Walisongo, Semarang WACANA soal sistem presidensiil yang sekarang diberlakukan pada sistem pemerintahan di Indonesia banyak dibahas, dan bahkan dikritik habishabisan. Banyak pihak yang ‘bingung’ dengan pelaksanaan sistem presidensiil, sebab dalam tataran pelaksanaan malah terkesan bau sistem parlementer yang sangat kuat. Hal ini menjadi pembahasan serius dalam talkshow interaktif ‘4 Pilar Goes To Campuss’ dengan tema sentral ‘Mempertegas Sistem Presidensiil’ dalam rangka Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara, di Aula II Kampus III IAIN Walisongo, Semarang, Jawa Tengah, Rabu FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI (5/2). Acara ini menampilkan narasumber utama Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin, Akademisi IAIN Walisongo Eman Sulaiman, dan Budayawan Prie GS, yang dihadiri sekitar 400 mahasiswa IAIN Walisongo dari berbagai fakultas. Pembahasan pertama soal sistem presidensiil datang dari Wakil Ketua MPR RI 76 EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014
Lukman Hakim Saifuddin. Dalam paparannya, Lukman mengatakan bahwa sistem presidensiil yang sekarang ini berlaku adalah hasil dari perubahan UUD 1945. Dari sekian tuntutan reformasi, salah satunya soal sistem presidensiil tapi tujuannya adalah untuk mempertegas sistem pemerintahan. Beberapa ciri dari sistem presidensiil antara lain, pasca reformasi dan berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada parlemen. Karenanya, presiden tidak lagi dipilih dan ditetapkan oleh MPR tapi dipilih langsung oleh rakyat. Ciri lainnya adalah, oleh karena presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, maka masing-masing lembaga, parlemen dan presiden, tidak bisa saling menjatuhkan di tengah masa jabatannya. “Dalam sistem presidensiil pasca amandemen UUD 1945, presiden tidak bisa lagi dijatuhkan oleh parlemen karena policy yang dihasilkannya. Satu-satunya pintu masuk yang bisa menyebabkan seorang presiden atau wakil presiden bisa diberhentikan di tengah jalan hanyalah karena pelanggaran hukum. Detil pelanggaran hukumnya secara limitatif di batasi hanya 5 saja, yakni: Melakukan pengkhianatan kepada negara; melakukan korupsi dan suap, melakukan tindak pidana berat lainnya; melakukan perbuatan tercela; dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang presiden,” ujarnya. Jika memang presiden memenuhi syarat untuk dimakzulkan/diberhentikan di tengah jalan, maka tidak secara mudah dilakukan. Dulu, DPR mengeluarkan memorandum satu, memorandum dua, dan kemudian meminta MPR untuk menggelar sidang istimewa. Tapi, sekarang sangat berbeda. Jika DPR menetapkan bahwa presiden memenuhi syarat untuk dimakzulkan, maka pendapat DPR itu harus dibuktikan dahulu di Mahkamah Konstitusi (MK). Nah, jika MK membuktikan bahwa presiden memang benar melanggar hukum, maka keputusan MK itu dibawa ke MPR RI agar segera digelar sidang istimewa untuk memutuskan apakah presiden diberhentikan atau tidak. Inilah sistem presidensiil hasil amandemen UUD yang lebih meneguhkan supremasi hukum. “Kita ingin memperteguh bahwa sistem presidensiil ini harus berlandaskan nomokrasi atau norma hukum. Jadi, selain demokrasi dimana suara terbanyaklah yang menentukan jalannya roda pemerintahan, norma juga harus menjadi landasan yang tak terpisahkan. Kalau hanya berdasarkan suara terbanyak maka akan terjadi banyak penyimpangan, seperti diktator mayoritas yang kemudian menafikan minoritas. Janganlah hal itu terjadi di Indonesia ini,” tegasnya Budayawan Prie GS berpendapat bahwa demokrasi Indonesia sekarang ini sedang masuk tahap pubertas. Di dalam era puber itu, sistem pemerintahan menjadi aneh. Sistem parlementer menjadi kepresidensiilpresidensiilan. Pakai sistem presidensiil malah ke parlementer-parlementeran, itu sudah terjadi kemarin dan sekarang. “Makanya, gerakan MPR RI melakukan Sosialisasi 4 Pilar saya sebut upaya ‘ruwatan pubertas’ tersebut untuk mempertegas kemana arah pubernya itu. Saya berharap, upaya ini berhasil dan mampu memberikan pemahaman yang baik untuk rakyat. Upaya penegas itu harus diperhatikan betul-betul caranya agar sesuai dan mampu membangun karakter bangsa,” tandasnya. Sementara akademisi IAIN Walisongo Eman Sulaiman menyatakan, banyak orang menganggap bahwa sistem pemerintahan hanya dua, yakni: sistem parlemeter dan presidensiil. Padahal, sebenarnya, kalau diperhatikan pada praktiknya di beberapa negara, ada sistem hybrid, yakni sistem campuran antara parlementer dan presidensiil yang juga bisa disebut sistem parlementer yang kepresidensiilan dan sistem presidensiil yang keparlementeran. Lalu ada model yang unik dipraktikkan di negara Swiss, yakni model collegial system. Yakni, presiden itu dipilih oleh tujuh orang dewan federal dan setiap tahun secara bergiliran menjadi presiden dan wakil presiden. Untuk Indonesia dipilih sistem presidensiil. Tapi, lanjut Eman, sistem pemerintahan juga haruslah fleksibel. Jika memang Indonesia tidak bisa menjalankan sistem presidensii secara murni, tidaklah salah kalau mencampurkan kebaikan-kebaikan yang ada di sistem parlementer untuk diadopsi dalam sistem presidensiil. Dalam sejarah memang Indonesia pernah memakai sistem parlementer, terutama masa sebelum orde baru, namun malah terjadi hiruk pikuk, kabinet bergelimpangan, parlementer ternyata tidak cocok. “Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen, majemuk dan dalam kondisi politik seperti Indonesia ini, menurut saya yang paling tepat adalah memakai sistem presidensiil. Sebab, dengan sistem ini kondisi politik akan lebih stabil,” tandasnya. ❏ Deri Irawan EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014 77
Page 5 and 6:
Daftar Isi EDISI NO.02/TH.VIII/FEBR
Page 7 and 8:
ini akan membuka peluang terjadinya
Page 9 and 10:
FOTO-FOTO: ISTIMEWA presiden berten
Page 11 and 12:
Melani, pemilu serentak juga membuk
Page 13 and 14:
Inilah Dua Petitum Uji Materi UU No
Page 15 and 16:
Apa keuntungan atau dampak positifn
Page 17 and 18:
Karena itu, kita juga sudah memikir
Page 19 and 20:
Kalau ada praktik seperti itu di MK
Page 21 and 22:
segala hal termasuk biaya. Apakah a
Page 23 and 24: tekanan pada MK. Pendapat Bapak? In
Page 25 and 26: FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI pembantaian
Page 27 and 28: tersebut nantinya benar-benar memen
Page 29 and 30: mampu mengapung di air ketinggian 2
Page 31 and 32: Dien Syamsuddin, pengajian Orbit in
Page 33 and 34: terjalin antara Otoritas Pembanguna
Page 35 and 36: Seminar Partai Golkar Indonesia Per
Page 37 and 38: Mulai 1 Januari 2014 rakyat Indones
Page 39 and 40: dan dijamin BPJS,” sambung Presid
Page 41 and 42: BPJS Kesehatan Aksi Tolak BPJS FOTO
Page 43 and 44: Dr. Chazali H. Situmorang, Apt, M.S
Page 45 and 46: Pojok MPR Dunia Komputer Memang Jal
Page 47 and 48: Kunjungan Dubes China Suka Batik Ka
Page 49 and 50: Danusubroto. Kedatangan Ketua Parle
Page 51 and 52: akan mengusulkan kepada Presiden un
Page 53 and 54: Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan B
Page 55 and 56: FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI negara tida
Page 57 and 58: (sembako), cukup sensitif bagi masy
Page 59 and 60: masyarakat,” jelas Arif Budimanta
Page 61 and 62: Kedua, soal kesenjangan kekuasaan d
Page 63 and 64: 4 Pilar Bersama Cepot Show Menggali
Page 65 and 66: Indonesia itulah yang membuat manta
Page 67 and 68: diserbu kembali. Bersama teman-tema
Page 69 and 70: Ali menjalankan tugas itu sepenuh h
Page 71 and 72: Hajriyanto menegaskan bahwa pemilu
Page 73: Titaley juga menyoroti soal kebhinn
Page 77 and 78: Bung Karno melakukan pengawasan tek
Page 79 and 80: Inpirasi dari The Lion King BILA me
show all

no-02th-viiifebruari-2014

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?