no-02th-viiifebruari-2014

Recommendations

Info

NASIONAL FGD MPR-Dewan Ketahanan Nasional Mungkinkah MPR Kembali Seperti Dulu? MPR RI yang ada saat sekarang dianggap tidak sesuai dengan ruh dan citarasa yang diharapkan para pendiri bangsa. Penyebabnya, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. PASCA amandemen UUD Tahun 1945 terdapat banyak wacana menyangkut sistem ketatanegaraan. Antara lain, lahirnya tiga kelompok yang melayangkan keinginan mereka. Kelompok pertama, mengiginkan eksistensi UUD NRI Tahun 1945 seperti yang ada saat ini. Kedua, kelompok yang menginginkan adanya perubahan UUD NRI Tahun 1945. Dan, ketiga, kelompok yang menginginkan agar kembali kepada naskah asli UUD Tahun 1945. Wacana yang lain adalah menyangkut penguatan posisi MPR. Wacana ini berkembang dengan alasan bahwa ketiadaan lembaga tertinggi negara, seperti dulu dipegang oleh MPR, dianggap sangat berbahaya. Sewaktu-waktu, jika terjadi kondisi darurat maka negara Indonesia bisa bubar dengan cepat. Dan, kondisi seperti ini tidak boleh terjadi. Pernyataan itu disampaikan Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira pada acara Focus Group Discussion (FGD) kerjasama MPR RI dengan Dewan Ketahanan Nasional pada Selasa (10/12). Acara tersebut berlangsung di Ruang GBHN Gedung Nusantara V Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, membahas tema: Penguatan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain Rusadi, juga tampil sebagai narasumber Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf. Menurut Rusadi, pengembalian tugas dan wewenang yang dulu dimiliki MPR akan lebih memantabkan eksisitensi MPR. Sehingga MPR tidak perlu mencari-cari tugas, seperti yang terjadi saat ini. “Dampak negatif lain yang terjadi pasca reformasi adalah munculnya superioritas Bank Indonesia dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Lebih-lebih di dalam konstitusi memang tidak ada sistem koordinasi dan pertanggungjawaban dari kedua lembaga tersebut”, ujar Rusadi. Selanjutnya mengenai hubungan DPR dan Presiden yang menurut Rusadi harus ditata ulang. “DPR tidak selayaknya memanggil para menteri secara terus menerus. Karena yang menjadi atasan menteri adalah Presiden, bukan DPR,” kata Rusadi memberi alasan. Hal lainnya, kata Rusadi, penyederhanaan partai harus dilakukan sesegera mungkin. “Jumlah partai terlalu banyak akan menghadapi satu persoalan dalam upaya memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya. Seperti hanya Rusadi, Profesor Asep Warlan Yusuf juga setuju perlunya penguatan MPR RI. Apalagi saat ini tidak ada satupun lembaga negara yang mampu memberikan landasan, arah, dan pedoman dalam penyelenggaraan demokrasi. Hanya saja Asep mengaku heran melihat kenyataan bahwa semua lembaga negara juga menuntut penguatan. Menurut Asep, MPR-lah saat ini yang perlu pembenahan dan penguatan. Karena lembaga ini paling merepresentasikan keragaman rakyat Indonesia. Sekaligus cerminan kebhinekaan Indonesia. MPR juga menjadi wahana bagi seluruh komponen bangsa untuk bermusyawarah dan bermufakat, dalam penyelenggaraan negara dengan berbagai aspeknya. “Seharusnya MPR menjadi lembaga yang menetapkan UUD dan aturan dasar negara yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain,” kata Asep seraya mengaku heran dengan kenyataan yang terjadi pada MPR saat ini. Karena ruh dan tugas yang diemban MPR telah berubah, sehingga semestinya namanya pun tidak lagi memakai MPR RI. Tim Kajian Ketatanegaraan Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin saat memberikan sambutan pada pembukaan acara tersebut mengatakan, Indonesia adalah negara yang sangat besar. Di dalamnya terdapat berbagai keragaman. Mulai dari keragaman suku, agama, ras, bahasa hingga adat kebiasaan dan kebudayaan. Karena itu harus ada lembaga yang menjalankan kerja-kerja sosialisasi, seperti yang selama ini dilakukan MPR. Ini penting dilakukan agar keberagaman di Indonesia tidak berubah menjadi perpecahan. Keberagaman yang ada di Indonesia, kata Lukman, harus dikelola dengan baik. Bukan malah ditelantarkan atau dihomogenkan. Karena, bagi Indonesia keberagaman merupakan sesuatu yang jamak, dan ada sebelum Indonesia merdeka. Karena itu keragaman harus dipertahankan, dikelola agar utuh selamanya. “Keragaman kita adalah kekayaan Indonesia. Karena itu, keragaman kita perlu dipupuk agar lestari, bukan menjadikan Indonesia seperti Uni Soviet yang terpecah menjadi berbagai negara”, kata Lukman. Pada kesempatan itu, Lukman juga mengatakan, sejak melaksanakan kegiatan sosialisasi, MPR banyak mendapatkan masukan menyangkut sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah permintaan agar MPR dikembalikan seperti sediakala. Yaitu, MPR yang dapat menetapkan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), menafsirkan UUD Tahun 1945, serta mengangkat dan memberhentikan Presiden. Untuk menjaring berbagai masukan dari masyarakat, menurut Lukman, maka dibentuklah alat kelengkapan MPR berupa Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan. Tim ini bertugas menampung dan menyaring berbagai masukan terkait sistem ketatanegaraan. Dan, pada saatnya bisa digunakan sebagaimana mestinya. ❏ MBO 36 EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014
Seminar Partai Golkar Indonesia Perlu Nasionalisme Baru Bangsa Indonesia tidak bisa menghindar atau lari dari tantangan globalisasi. Karena itu perlu nasionalisme baru untuk mengawal bangsa Indonesia menuju Negara Kesejahteraan pada 2045. PARTAI Golkar telah menyiapkan visi membawa Indonesia menuju Negara Kesejahteraan pada 2045 mendatang. Untuk mencapai cita-cita Negara Kesejahteraan itu, Partai Golkar membagi dalam tiga tahap dasawarsa, yakni tahapan 2015 – 2025, 2025 – 2035, dan 2035 – 2045. Dasawarsa pertama berorientasi pada bagaimana menetapkan fondasi untuk menjadi negara maju. Dasawarsa kedua adalah mempercepat pembangunan di segala bidang untuk memasuki negara dasar yang terkandung dalam blue print Indonesia 2045 itu. “Blue print yang disiapkan Golkar tersebut merupakan pokok-pokok pikiran dan strategi dan belum dalam bentuk program. Pemerintah dan DPR terpilih nanti yang akan menerjemahkan dalam program-program,” katanya. Blue print Partai Golkar ini akan dipersembahkan untuk bangsa dan negara ini. “Konsep dasar kesatu, dalam 10 tahun pertama memperkuat fondasi bangsa menuju negara maju. 10 tahun kedua mempercepat semua itu, Golkar melandasinya dengan Catur Sukses Pembangunan Nasional. “Tiga diambil dari Triologi Pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan pemerataan hasil pembangunan. Dan, ditambah satu lagi, yaitu nasionalisme baru,” imbuhnya. Nasionalisme baru bukanlah nasionalisme dalam bentuk baru, melainkan strategi bangsa yang baru menghadapi tantangan globalisasi. Theo mengakui bahwa trilogi pembangunan pada masa Orde Baru telah berhasil membangun Indonesia. Kini, Partai maju. Dan, dasawarsa terakhir, adalah untuk memantapkan Indonesia sebagai negara maju. “Negara Kesejahteraan 2045 adalah visi Partai Golkar, yakni terwujudnya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjamin tingkat kesejahteraan minimum dan membuka seluas-luasnya akses bagi masyarakat untuk memajukan dirinya di segala bidang,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Theo L. Sambuaga. Dalam seminar nasional dengan tema “Nasionalisme Baru: Kunci Sukses Mencapai Negara Kesejahteraan 2045” yang diselenggarakan Fraksi Partai Golkar MPR RI di Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, pada Senin 9 Desember 2013, Theo mengatakan, Partai Golkar sudah merampungkan penyusunan tiga konsep proses menuju negara maju dan konsolidasi. Sedangkan 10 tahun ketiga, memperkokoh posisi sebagai negara maju,” jelas Theo L. Sambuaga. Pada tahap pertama (2015 – 2025) Golkar menargetkan pendapatan per kapita penduduk Indonesia sekitar US$ 10.000 – 12.000 per tahun. Target tersebut terus meningkat hingga 2045 yang mencapai US$ 20.000 per tahun. “Angka pengangguran kita targetkan 4 – 5% pada 10 tahun yang akan datang, dan angka kemiskinan sebesar 6%. Target itu terus mengecil hingga 2045,” paparnya. Theo menambahkan, untuk mencapai Negara Kesejahteraan 20145, tidak hanya menggunakan ukuran ekonomi dan sosial, tetapi juga ukuran teknologi, indeks korupsi, dan indeks demokrasi. Untuk mencapai FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI Golkar menerapkan kembali trilogi pembangunan dengan menambah satu hal lagi, yaitu nasionalisme baru sebagai cara, kiat, dan strategi baru menghadapi persaingan global. Theo melanjutkan, bangsa Indonesia tidak bisa menghindari atau lari dari tantangan globalisasi. Karena itu perlu nasionalisme baru untuk mengawal bangsa Indonesia menuju Negara Kesejahteraan pada tahun 2045. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Rully Chairul Azwar mengatakan, di era globalisasi bangsa Indonesia perlu mereaktualisasikan nilai Pancasila sebagai modal ketika menghadapi persaingan global. Reaktualisasi itu disebut Rully Chairul Azwar sebagai nasioalisme baru. ❏ BS EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014 37
Page 5 and 6: Daftar Isi EDISI NO.02/TH.VIII/FEBR
Page 7 and 8: ini akan membuka peluang terjadinya
Page 9 and 10: FOTO-FOTO: ISTIMEWA presiden berten
Page 11 and 12: Melani, pemilu serentak juga membuk
Page 13 and 14: Inilah Dua Petitum Uji Materi UU No
Page 15 and 16: Apa keuntungan atau dampak positifn
Page 17 and 18: Karena itu, kita juga sudah memikir
Page 19 and 20: Kalau ada praktik seperti itu di MK
Page 21 and 22: segala hal termasuk biaya. Apakah a
Page 23 and 24: tekanan pada MK. Pendapat Bapak? In
Page 25 and 26: FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI pembantaian
Page 27 and 28: tersebut nantinya benar-benar memen
Page 29 and 30: mampu mengapung di air ketinggian 2
Page 31 and 32: Dien Syamsuddin, pengajian Orbit in
Page 33: terjalin antara Otoritas Pembanguna
Page 37 and 38: Mulai 1 Januari 2014 rakyat Indones
Page 39 and 40: dan dijamin BPJS,” sambung Presid
Page 41 and 42: BPJS Kesehatan Aksi Tolak BPJS FOTO
Page 43 and 44: Dr. Chazali H. Situmorang, Apt, M.S
Page 45 and 46: Pojok MPR Dunia Komputer Memang Jal
Page 47 and 48: Kunjungan Dubes China Suka Batik Ka
Page 49 and 50: Danusubroto. Kedatangan Ketua Parle
Page 51 and 52: akan mengusulkan kepada Presiden un
Page 53 and 54: Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan B
Page 55 and 56: FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI negara tida
Page 57 and 58: (sembako), cukup sensitif bagi masy
Page 59 and 60: masyarakat,” jelas Arif Budimanta
Page 61 and 62: Kedua, soal kesenjangan kekuasaan d
Page 63 and 64: 4 Pilar Bersama Cepot Show Menggali
Page 65 and 66: Indonesia itulah yang membuat manta
Page 67 and 68: diserbu kembali. Bersama teman-tema
Page 69 and 70: Ali menjalankan tugas itu sepenuh h
Page 71 and 72: Hajriyanto menegaskan bahwa pemilu
Page 73 and 74: Titaley juga menyoroti soal kebhinn
Page 75 and 76: Lukman Hakim Saifuddin. Dalam papar
Page 77 and 78: Bung Karno melakukan pengawasan tek
Page 79 and 80: Inpirasi dari The Lion King BILA me

no-02th-viiifebruari-2014

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?