no-02th-viiifebruari-2014

Recommendations

Info

SELINGAN BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan resmi diberlakukan sejak 1 Januari 2014. Peresmian berlakunya BPJS Kesehatan tersebut dilaksanakan di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (31/12). Acara tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain BPJS Kesehatan, Presiden juga meresmikan BPJS Ketenagakerjaan, dan meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hadir dalam acara peresmian BPJS itu, antara lain Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono beserta istri; Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono; Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto; Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi; Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi; Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin; Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Tampak juga beberapa anggota DPR RI, sejumlah duta besar negara-negara sahabat, serta pimpinan organisasi internasional, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan komisaris serta direksi PT. Askes dan PT. Jamsostek. Peluncuran BPJS dan JKN secara simbolik dilakukan dengan penekanan tombol sirine oleh Presiden didampingi Wakil Presiden Boediono dan Agung Laksono. Berlakunya BPJS Kesehatan tepat pada hari pertama di tahun 2014 itu terasa seolah menjadi kado tahun baru bagi seluruh bangsa Indonesia. Karena sejak hari itu, seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan jaminan atas kesehatannya. Tidak pandang bulu apakah mereka miskin atau kaya, di desa atau pun di kota. Pada kesempatan tersebut, SBY mengatakan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan serta Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah komitmen pemerintah menjamin seluruh rakyat agar bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak. SBY mengaku sering mendengar keinginan dan harapan rakyat agar mereka FOTO-FOTO: ISTIMEWA mendapat perlindungan atas risiko ekonomi, baik karena sakit, kecelakaan kerja, memasuki hari tua, maupun pensiun. “Melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ini, saya tidak ingin mendengar lagi ada para pekerja yang tidak terlindungi. Saya juga tidak mau mendengar adanya laporan bahwa rakyat kurang mampu ditolak oleh rumah sakit dan tidak bisa berobat karena alasan biaya,” kata Presiden menegaskan. Pemerintah, kata SBY, menjamin rakyat miskin mendapatkan perlindungan kesehatan. Mereka dapat berobat dan dirawat secara gratis di Puskesmas serta rumah sakit. “Sekali lagi saya tekankan, rakyat miskin gratis berobat 40 EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014
dan dijamin BPJS,” sambung Presiden. Untuk menjamin layanan kesehatan bagi penduduk miskin Pemerintah menanggung biaya asuransi bagi penduduk tidak mampu sebanyak 86,4 juta jiwa. Untuk itu, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 19,93 triliun pada APBN 2014. Saat ini, sekitar 121 juta warga atau sekitar 48% dari total penduduk Indonesia sudah terdaftar sebagai peserta BPJS. Rinciannya: 86,4 juta jiwa kepesertaan Jamkesmas untuk rakyat miskin, 11 juta jiwa untuk jaminan kesehatan daerah, 16 juta peserta Askes, 7 juta peserta Jamsostek, dan 1,2 juta peserta dari unsur TNI dan Polri. “Insya Allah, pada tahap kedua, paling lambat tanggal 1 Januari 2019, seluruh rakyat Indonesia telah menjadi peserta BPJS kesehatan,” kata Presiden. Sepuluh Tahun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dirancang dan dipersiapkan sejak 2004. Ditandai dengan pengesahan Undang- Undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). UU tersebut memberi amanat kepada pemerintah untuk membentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam perjalanannya, rencana penyelenggaraan jaminan sosial ini menghadapi berbagai lika-liku. Antara lain, lamanya waktu yang dibutuhkan Presiden untuk membentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Nyatanya, setelah UU SJSN diketok pada 2004, Dewan Jaminan Sosial Nasional ini baru dibentuk pada 2008. Tepatnya pada 24 September 2008, berbarengan dengan keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) No.110/M/2008 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota DJSN. Karena itulah, tanggal 24 September 2008 dicatat sebagai Hari Kelahiran DJSN, berdasarkan keluarnya Keppres tersebut. Dewan Jaminan Sosial Nasional memiliki tugas, antara lain membuat konsep dan draf peraturan pelaksanaan kebijakan makro lebih lanjut berkaitan dengan pelaksanaan UU SJSN. Melakukan studi dan kajian, serta membidani lahirnya BPJS. Juga melakukan monitoring dan evaluasi kinerja BPJS yang menyelenggarakan program SJSN. Dewan Jaminan Sosial Nasional ini terdiri dari 13 orang diketuai Dr. Chazali H. Situmorang. Pengurus DJSN pertama ini bekerja mulai 2008 hingga 2013. Selain lamanya masa pembentukan DJSN, persoalan molornya waktu pembuatan UU BPJS, sesuai yang diamanatkan UU SJSN juga menjadi persoalan tersendiri. Ini terjadi karena proses pembuatan UU BPJS diwarnai intrik dan tarik ulur kepentingan yang sangat panjang antara pemerintah dengan DPR RI. Namun, setelah tiga tahun, akhirnya UU BPJS bisa disahkan pada 2011. Undang- Undang No. 24/2011 tentang BPJS adalah peraturan pelaksanaan UU SJSN. Dalam UU BPJS antara lain diamanatkan bahwa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sudah harus terbentuk pada 1 Januari 2014. Secara operasional, BPJS Kesehatan sudah harus beroperasi pada 1 Januari 2014, sedangkan BPJS EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014 41
Page 5 and 6: Daftar Isi EDISI NO.02/TH.VIII/FEBR
Page 7 and 8: ini akan membuka peluang terjadinya
Page 9 and 10: FOTO-FOTO: ISTIMEWA presiden berten
Page 11 and 12: Melani, pemilu serentak juga membuk
Page 13 and 14: Inilah Dua Petitum Uji Materi UU No
Page 15 and 16: Apa keuntungan atau dampak positifn
Page 17 and 18: Karena itu, kita juga sudah memikir
Page 19 and 20: Kalau ada praktik seperti itu di MK
Page 21 and 22: segala hal termasuk biaya. Apakah a
Page 23 and 24: tekanan pada MK. Pendapat Bapak? In
Page 25 and 26: FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI pembantaian
Page 27 and 28: tersebut nantinya benar-benar memen
Page 29 and 30: mampu mengapung di air ketinggian 2
Page 31 and 32: Dien Syamsuddin, pengajian Orbit in
Page 33 and 34: terjalin antara Otoritas Pembanguna
Page 35 and 36: Seminar Partai Golkar Indonesia Per
Page 37: Mulai 1 Januari 2014 rakyat Indones
Page 41 and 42: BPJS Kesehatan Aksi Tolak BPJS FOTO
Page 43 and 44: Dr. Chazali H. Situmorang, Apt, M.S
Page 45 and 46: Pojok MPR Dunia Komputer Memang Jal
Page 47 and 48: Kunjungan Dubes China Suka Batik Ka
Page 49 and 50: Danusubroto. Kedatangan Ketua Parle
Page 51 and 52: akan mengusulkan kepada Presiden un
Page 53 and 54: Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan B
Page 55 and 56: FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI negara tida
Page 57 and 58: (sembako), cukup sensitif bagi masy
Page 59 and 60: masyarakat,” jelas Arif Budimanta
Page 61 and 62: Kedua, soal kesenjangan kekuasaan d
Page 63 and 64: 4 Pilar Bersama Cepot Show Menggali
Page 65 and 66: Indonesia itulah yang membuat manta
Page 67 and 68: diserbu kembali. Bersama teman-tema
Page 69 and 70: Ali menjalankan tugas itu sepenuh h
Page 71 and 72: Hajriyanto menegaskan bahwa pemilu
Page 73 and 74: Titaley juga menyoroti soal kebhinn
Page 75 and 76: Lukman Hakim Saifuddin. Dalam papar
Page 77 and 78: Bung Karno melakukan pengawasan tek
Page 79 and 80: Inpirasi dari The Lion King BILA me

no-02th-viiifebruari-2014

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?