no-02th-viiifebruari-2014

Recommendations

Info

Ahmad Farhan Hamid Wakil Ketua MPR RI Keputusan MK Sudah Tepat FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI PADA Kamis, 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan, penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak mulai 2019. Putusan MK itu tak urung mengundang perdebatan dan kontroversi, terutama di kalangan ahli tata negara. Bagaimana pandangan pimpinan MPR RI? Berikut wawancara Majelis dengan Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid yang berlangsung di ruang kerjanya pada Kamis, 30 Januari 2014. Petikannya: Mahkamah Konstitusi memutuskan, penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta pemilihan umum legislatif dilaksanakan secara serentak mulai 2019. Apa komentar Bapak? Saya sangat sependapat dengan MK tentang pemilu serentak. Sebenarnya saya berpikir lebih jauh lagi. Saya malah ingin pemilu serentak dilakukan dalam dua macam. Pertama, pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional ini memilih anggota DPR, DPD, dan presiden. Kedua, pemilu serentak daerah atau pemilu parlemen lokal. Pemilu serentak daerah ini memilih anggota DPRD (provinsi, kabupaten, kota) dan kepala daerah. Dalam pemilu serentak daerah ada dua alternatif. Pertama, pemilihan serentak seluruh daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Kedua, pemilihan serentak di tingkat provinsi. Artinya, satu provinsi melakukan pemilu secara serentak untuk memilih kepala daerah dan anggota DPRD Kabupaten dan Kota. Keuntungan pemilu serentak daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota adalah tidak ada pencalonan lintas wilayah. Seseorang tidak bisa mencalonkan diri di daerah A sekaligus di daerah B. Sebab, calon biasanya memiliki konstituen di beberapa daerah. Dengan pemilu serentak daerah, calon hanya berpikir untuk mencalonkan diri di satu tempat (daerah). Ini penting untuk pembinaan politik ke depan. Jadi, sekali lagi, saya amat setuju dengan putusan MK terhadap pemilu serentak. Ada dua alasan mengapa saya setuju. Pertama, memang seperti itulah amanah UUD. Ini bisa dilihat dari risalah perdebatan pada saat amandemen UUD di PAH I dahulu. Kedua, pimpinan MPR juga pernah mengundang mantan anggota PAH I yang tergabung dalam Forum Konstitusi, mereka mengulang pendapat itu. Apa yang diputuskan MK sudah tepat. Mudah-mudahan keputusan ini akan membawa aura baru dalam sistem politik nasional kita. Putusan itu sebenarnya sudah diketok pada Maret 2013, namun baru sekarang dibacakan. Apakah memang ada “kesengajaan” mengulur waktu dari MK? Atau ada tekanan- 24 EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014
tekanan pada MK. Pendapat Bapak? Ini adalah persoalan internal MK. Saya tidak mau ikut campur. Saya ingin katakan bahwa inilah sebuah fakta yang terjadi di sebuah lembaga yang kita hormati. Saya tidak bisa pastikan apakah keputusan MK itu memang sudah diketok pada Maret 2013. Biarlah sesama mereka yang menyelesaikan. Hal itu adalah persoalan teknis. Bagi saya, persoalan teknis sebuah lembaga kita serahkan pada lembaga itu. Kalau memang sudah diputuskan pada Maret 2013, apakah ada kesengajaan sehingga baru dibacakan pada Januari 2014, tentu ada hal-hal yang sangat prinsipil. Saya ingat UUD kita menyebut hakim-hakim MK adalah negarawan. Jadi, levelnya lebih tinggi dibanding profesi lain. Tentu MK telah mempertimbangkan secara matang dan membacakan keputusan itu. Sebenarnya, secara substansial semua lega dengan putusan MK. Kalau sepanjang sudah setuju secara substansial, mengapa kita harus meributkan hal-hal yang tidak substansial? Ada yang mengatakan, setelah putusan MK, Pemilu 2014 menjadi inkonstitusional. Bagaimana pandangan Bapak? Tergantung dari cara pandang kita. Cara pandang kita melihat persoalan ini bisa bermacam-macam. Kalau saya memandang, menjadi kewajiban kita bersama melakukan penyelamatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya penyelematan ini diakui oleh UUD dan berada di atas segala-galanya. Kalau ada hal teknis dan tidak sesuai, misalnya ada pasal dalam UU Pilpres yang dibatalkan maka Pemilu 2014 menjadi tidak konstitusional, itu hanyalah alasan bagi mereka yang mengerti hukum secara teknis dan yuridis. Tetapi bagi bangsa ini, kita melihat tidak ada pergolakan yang timbul di masyarakat. Semua menerima putusan MK itu. Jadi mari kita melihat pada kepentingan yang lebih besar. Saya juga ingin katakan bahwa MK pernah melakukan hal-hal yang agak mirip. Misalnya, dalam memutuskan Pemilukada di Aceh. Dalam masalah Pemilukada Aceh, MK bersidang dan membuat keputusan lebih dari tiga kali yang sebenarnya secara substansi keputusannya masih tetap sama. Saya sempat bertanya pada orangorang MK, mereka menjawab: “Sesuai dengan sumpah, kewajiban kami adalah menyelamatkan bangsa dan mempertahankan NKRI”. Saya ingin mengimbau semua orang untuk tidak berpikir pada halhal yang tidak prinsipil. Sudahlah, biarkan KPU melaksanakan Pemilu 2014 sesuai dengan aturan yang ada. Untuk Pemilu 2019, kita bicarakan kemudian. Tapi, prospek pemilu serentak pada 2019 sudah jelas. Apa sebenarnya keuntungan penyelenggaraan Pemilu serentak? Keuntungan pelaksanaan pemilu serentak yang paling penting adalah berkurangnya tensi politik di tengah masyarakat. Dengan pemilu serentak, tensi politik hanya satu kali saja. Ini berbeda dengan pemilu tidak serentak. Sekarang saja, isu-isu di media televisi, online, sampai media cetak, sepanjang tahun hanya isu politik. Kita kehilangan isu pembangunan. Ini tidak baik bagi bangsa kita ke depan. Kalau pemilu dilakukan serentak, tensi politik mungkin hanya dua atau tiga bulan. Setelah itu kita konsentrasi pada pembangunan. Keuntungan seperti itu mungkin kurang diperhitungkan banyak orang. Yang sering dilihat adalah pemilu serentak menghemat biaya. Memang kita sudah pernah menghitung, dengan pemilu yang terpisah, kita membutuhkan sedikitnya Rp 25 triliun. Biaya ini untuk semua pemilu, baik pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilukada provinsi, kabupaten, dan kota. Belum lagi dalam pemilukada, setiap calon mengeluarkan biaya yang cukup besar. Apabila pemilu dilakukan serentak, kita menghitung mungkin hanya membutuhkan biaya Rp 8 hingga Rp 10 triliun. Ada penghematan Rp 15 triliun. Saya mengusulkan, untuk membenahi politik nasional ke depan, dari Rp 15 triliun itu, setengahnya atau Rp 7,5 triliun, diberikan kepada partai politik disertai dengan aturan yang ketat dan audit reguler oleh BPK, baik nasional maupun provinsi. Dana itu untuk mendukung fungsi partai politik dalam rekrutmen kepemimpinan nasional. Selama ini, partai politik tidak dibenarkan mencari dana, namun partai politik diandalkan menjadi tempat bagi penyedia kandidat-kandidat kepala pemerintahan. Saya menganggap ada anomali dalam cara berpikir seperti itu. Jadi, keuntungan pemilu serentak adalah: Pertama, ketegangan politik akan berkurang; kedua, hemat dari sisi biaya; ketiga, memang ada yang berpendapat, dengan pemilu serentak maka sistem presidensial akan lebih kuat. Bisa jadi, dengan pemilu serentak presiden sama sekali tidak bergantung pada kekuatan di parlemen. Artinya, bisa jadi presiden terpilih dari partai minoritas di parlemen. Bukan tergantung pada mayoritas atau minoritas dalam parlemen melainkan pada moralitas dan etika para politisi. Para politisi jangan menyerang presiden secara personal, tetapi kebijakannya. Pemilu serentak menghasilkan hal yang positif, yaitu penguatan sistem presidensial. Apakah juga ada kelemahan atau kerugiannya? Sejauh ini, karena kita belum pernah melakukan pemilu serentak, kita belum bisa mengidentifikasi kelemahan dan kerugiannya. Mungkinkah putusan MK itu digugat kembali? (Karena ada pihak yang mengajukan PK (peninjauan kembali) atas putusan MK itu)? Keputusan MK final dan mengikat. Jadi, PK ke MK tidak ada ruangnya. ❏ EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014 25
Page 5 and 6: Daftar Isi EDISI NO.02/TH.VIII/FEBR
Page 7 and 8: ini akan membuka peluang terjadinya
Page 9 and 10: FOTO-FOTO: ISTIMEWA presiden berten
Page 11 and 12: Melani, pemilu serentak juga membuk
Page 13 and 14: Inilah Dua Petitum Uji Materi UU No
Page 15 and 16: Apa keuntungan atau dampak positifn
Page 17 and 18: Karena itu, kita juga sudah memikir
Page 19 and 20: Kalau ada praktik seperti itu di MK
Page 21: segala hal termasuk biaya. Apakah a
Page 25 and 26: FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI pembantaian
Page 27 and 28: tersebut nantinya benar-benar memen
Page 29 and 30: mampu mengapung di air ketinggian 2
Page 31 and 32: Dien Syamsuddin, pengajian Orbit in
Page 33 and 34: terjalin antara Otoritas Pembanguna
Page 35 and 36: Seminar Partai Golkar Indonesia Per
Page 37 and 38: Mulai 1 Januari 2014 rakyat Indones
Page 39 and 40: dan dijamin BPJS,” sambung Presid
Page 41 and 42: BPJS Kesehatan Aksi Tolak BPJS FOTO
Page 43 and 44: Dr. Chazali H. Situmorang, Apt, M.S
Page 45 and 46: Pojok MPR Dunia Komputer Memang Jal
Page 47 and 48: Kunjungan Dubes China Suka Batik Ka
Page 49 and 50: Danusubroto. Kedatangan Ketua Parle
Page 51 and 52: akan mengusulkan kepada Presiden un
Page 53 and 54: Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan B
Page 55 and 56: FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI negara tida
Page 57 and 58: (sembako), cukup sensitif bagi masy
Page 59 and 60: masyarakat,” jelas Arif Budimanta
Page 61 and 62: Kedua, soal kesenjangan kekuasaan d
Page 63 and 64: 4 Pilar Bersama Cepot Show Menggali
Page 65 and 66: Indonesia itulah yang membuat manta
Page 67 and 68: diserbu kembali. Bersama teman-tema
Page 69 and 70: Ali menjalankan tugas itu sepenuh h
Page 71 and 72: Hajriyanto menegaskan bahwa pemilu
Page 73 and 74:
Titaley juga menyoroti soal kebhinn
Page 75 and 76:
Lukman Hakim Saifuddin. Dalam papar
Page 77 and 78:
Bung Karno melakukan pengawasan tek
Page 79 and 80:
Inpirasi dari The Lion King BILA me
show all

no-02th-viiifebruari-2014

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?